Kejati Kalbar Selidiki Dugaan Mark Up Pembelian Tanah Bank Kalbar yang Libatkan Anggota DPRD Berinisial P
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan penyelidikan terkait pembelian sebidang tanah oleh Bank Kalbar yang diduga terjadi dugaan mark up anggaran. Pada kasus tersebut, diduga ada salah satu anggota DPRD Provinsi Kalbar berisial P yang terlibat.
“Perkara tersebut benar saat ini sedang dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Kalbar, perkara dimaksud masih dalam tahap penyelidikan dan sedang ditangani penyelidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, Senin 8 Juli 2024.
I Wayan Gedin Arianta membantah kabar yang menyebut Kejaksaan Tinggi Kalbar tidak melakukan penyelidikan dan bungkam terkait kasus tersebut. Hingga saat ini, tambah dia, Kejaksaan telah meminta keterangan beberapa orang.
Dia menerangkan, proses penyelidikan masih berlangsung. Penyelidik akan mengumpulkan bahan keterangan yang dapat menemukan peristiwa pidana, serta menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dari dugaan tindak pidana kasus yang dilaporkan tersebut.
“Dan terkait adanya pemberitaan bahwa disamping terkait laporan pembelian tanah ada juga pemberitaan mengenai dugaan tindak pidana kehutanan terhadap P, hingga saat ini juga Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Kalbar belum menerima SPDP baik dari Penyidik Polda ataupun PPNS, yang memang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut,”
terang I Wayan Gedin Arianta.
Dia menegaskan bahwa Kejaksaan pasti akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan, apabila menemukan unsur tindak pidana yang dilanggar pada sebuah kasus.
“Proses hukum pasti akan tetap berjalan sepanjang ditemukan suatu peristiwa pidana dan ada dua alat bukti permulaan yang cukup,” tutur I Wayan Gedin Arianta.
Kejati Kalbar Selidiki Dugaan Mark Up Pembelian Tanah Bank Kalbar yang Libatkan Anggota DPRD Berinisial P
berupa uang tunai dalam rekening bank dari Jaksa Eksekutor kepada para korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) senilai Rp39,49 miliar
Kolaborasi penanganan kasus yang melibatkan barang bukti kripto penting dilakukan kedua lembaga. Terlebih penggunaan mata uang digital tersebut semakin marak.
MS menandatangani Instruksi/perintah agar Bank Custodion melakukan pembayaran transaksi saham LCGP dan ARTI sehingga Dana Pensiun Bukit Asam mengalami kerugian.
Tak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Namun, kata Ely, hal itu tergantung alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.
Follow
Rekomendasi
