Better experience in portrait mode.
Kajati NTT Peringatkan Bakal Gelar Investigasi Robohnya Plafon Sekolah di Kupang Jika Ada Indikasi Kelalaian

Kajati NTT Peringatkan Bakal Gelar Investigasi Robohnya Plafon Sekolah di Kupang Jika Ada Indikasi Kelalaian

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menegaskan komitmennya untuk menganalisis penyebab kerusakan plafon di sejumlah sekolah di kabupatan dan kota Kupang. Kejati NTT takkan segan mengusut secara hukum jika ditemukan indikasi kelalaian atau unsur pidana dalam proses pembangunan atau perawatan.


"Kami tidak akan segan untuk menindak jika ada unsur pidana dalam peristiwa ini, karena keselamatan anak-anak kita tidak boleh dikorbankan,” tegas Kajati NTT Zet Tadung Allo dikutip dari website resmi Kejaksaan NTT, Selasa, 21 Januari 2025.

Peringatan tersebut disampaikan Kajati NTT saat mengunjung tiga sekolah terdampak pada Senin (20/1/2025) siang. Hadir mendampingi dalam kunjungan ini, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Ridwan Sujana Angsar, S.H., M.H., Koordinator Pidsus Fredy Simanjuntak, S.H., M.H., Kepala Seksi Penyidikan Pidsus Mourest A. Kolobani, S.H., M.H. dan beberapa orang Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati NTT.


Hadir juga perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) NTT, T. Davis F. Hamid, S.T., M.T, Kepala Balai PPW NTT, Muslim Saleh, S.T., M.Eng, dan PPK Prasarana Strategis Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Wilayah 1, Victor, S.T.

Kajati NTT Peringatkan Bakal Gelar Investigasi Robohnya Plafon Sekolah di Kupang Jika Ada Indikasi Kelalaian

Dalam kunjungan tersebut, Kajati NTT menyampaikan keprihatiannya melihat kondisi sekolah yang membahayakan keselamatan siswa dan guru.

“Keselamatan siswa dan guru adalah prioritas. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan, dan kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Kajati.


Kajati NTT juga mendorong tindaan cepat untuk mengatasi plafon ruang kelas yang roboh dan meminta para guru tetap menjalankan tugas mengajar dengan tetap memperhatikan risiko keselamatan karena keterbatasan ruang alternatif.

Dalam kesempatan itu, Kajati NTT juga mengharapkan Balai PPW NTT segera mengambil langkah-langkah nyata dalam menangani kerusakan. Seraya berharap segera dilakukan evaluasi teknis menyeluruh dan merealisasikan perbaikan infrastruktur.

Kajati NTT Peringatkan Bakal Gelar Investigasi Robohnya Plafon Sekolah di Kupang Jika Ada Indikasi Kelalaian

"Kolaborasi dan sinergi yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan siswa dan keberlangsungan proses belajar-mengajar,”
Tegas Kajati NTT

kejati-ntt.kejaksaan.go.id

Kepala Kejati Papua Barat Resmikan Gedung Baru SD Sowi Indah Hasil Renovasi
Kepala Kejati Papua Barat Resmikan Gedung Baru SD Sowi Indah Hasil Renovasi

Gedung sekolah tersebut direnovasi total dari kondisi sebelumnya yang dianggap kurang layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar

Baca Selengkapnya
Luncurkan Program Jaga Guru, Kejati NTT Ingin Beri Perlindungan Hukum kepada Tenaga Pendidik
Luncurkan Program Jaga Guru, Kejati NTT Ingin Beri Perlindungan Hukum kepada Tenaga Pendidik

Program Jaga Guru bertujuan memberikan perlindungan bagi para tenaga pendidikan di NTT

Baca Selengkapnya
Oknum ASN Untad Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Alkes Kampus Rp3 Miliar, Langsung Sakit saat Pemeriksaan
Oknum ASN Untad Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Alkes Kampus Rp3 Miliar, Langsung Sakit saat Pemeriksaan

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pengadaan alat pendidikan di institusi penting.

Baca Selengkapnya
Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi PT Timah Jadi Rp300 Triliun, Ini Rinciannya
Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi PT Timah Jadi Rp300 Triliun, Ini Rinciannya

Dengan telah diterimanya audit penghitungan kerugian keuangan negara, Tim Penyidik akan fokus menuntaskan pemberkasan.

Baca Selengkapnya
Kejari Banyuasin Geledah Kantor DLHK Terkait Dugaan Korupsi Biaya Uji Sampel
Kejari Banyuasin Geledah Kantor DLHK Terkait Dugaan Korupsi Biaya Uji Sampel

Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemungutan biaya pengambilan uji sampel laboratorium yang tidak sesuai ketentuan

Baca Selengkapnya
Kajati Bali Ajak Akademisi Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi
Kajati Bali Ajak Akademisi Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi

Kajati Bali menyampaikan perlunya dukungan dan kerjasama antara aparat penegak hukum (Kejaksaan) dan para akademisi kampus dalam pemberantasan korupsi

Baca Selengkapnya
Kejari Minahasa Geledah Kantor Disdik Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Tunjangan Profesi Guru dan Honorer
Kejari Minahasa Geledah Kantor Disdik Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Tunjangan Profesi Guru dan Honorer

Tim penyidik memboyong sejumlah dokumen dan laptop dalam penggeledahan selama 3 jam lebih tersebut

Baca Selengkapnya
Ungkap Korupsi Timah, JAM-Pidsus: Kerugian Rp217 Triliun Bukan Soal Besarnya, tapi Bagaimana Cara Mengembalikannya
Ungkap Korupsi Timah, JAM-Pidsus: Kerugian Rp217 Triliun Bukan Soal Besarnya, tapi Bagaimana Cara Mengembalikannya

Ia mengatakan saat ini tim penyidik telah sejumlah aset perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut, di antaranya 53 unit ekskavator, lima smelter

Baca Selengkapnya
Kejati Sumut Tangkap Eks Plt Kadis Pendidikan Madina Terkait Korupsi yang Rugikan Negara Rp4,7 Miliar
Kejati Sumut Tangkap Eks Plt Kadis Pendidikan Madina Terkait Korupsi yang Rugikan Negara Rp4,7 Miliar

Untuk memperlancar proses penyidikan, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadapa AGM selama 20 hari ke depan.

Baca Selengkapnya
Operasi Intelijen Jaksa Kembalikan Rp1,57 M dari Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang
Operasi Intelijen Jaksa Kembalikan Rp1,57 M dari Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang

Dengan pengembalian tadi, maka sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp4,2 miliar lebih.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Ingatkan Langkah Awal Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Aparatur Negara
Jaksa Agung Ingatkan Langkah Awal Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Aparatur Negara

Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024

Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel Titipkan Aset Yayasan Batanghari Sembilan ke Pemprov
Kejati Sumsel Titipkan Aset Yayasan Batanghari Sembilan ke Pemprov

Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menyampaikan apresiasi terhadap upaya penyelamatan aset yang dilakukan Kejati Sumsel.

Baca Selengkapnya
Naik Penyidikan, Kejaksaan Hitung Kerugian Negara Kasus Korupsi Pemanfaatan Lahan NTB Convention Center
Naik Penyidikan, Kejaksaan Hitung Kerugian Negara Kasus Korupsi Pemanfaatan Lahan NTB Convention Center

Mereka menggandeng akuntan publik untuk melakukan audit.

Baca Selengkapnya
Dirjen PP Beri Masukan Pada Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
Dirjen PP Beri Masukan Pada Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa

Perlu pencermatan agar mencegah Jaksa terkena sanksi ganda dari PP Disiplin PNS dan Rancangan Peraturan Kejaksaan ini.

Baca Selengkapnya
Kabadiklat Kejagung Kunjungi Kejati Bali untuk Monitoring dan Evaluasi
Kabadiklat Kejagung Kunjungi Kejati Bali untuk Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini untuk mengevaluasi Para Alumni peserta Diklat dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat di satuan kerja masing-masing.

Baca Selengkapnya
Kejati Sumut Tahan 5 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Guru di Kab Langkat
Kejati Sumut Tahan 5 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Guru di Kab Langkat

Tiga tersangka merupakan ASN dan salah satunya menjabat sebagai kepala dinas.

Baca Selengkapnya
Karyawan PT Dwifarita Fajarkharisma Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Perkeretaapian Medan
Karyawan PT Dwifarita Fajarkharisma Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Perkeretaapian Medan

Saksi yang diperiksa kali ini merupakan Karyawan PT Dwifarita Fajarkharisma berinisial RYNT.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Terapkan Pendekatan Multidoor dalam Upaya Pemberantasan Tambang Ilegal
Kejaksaan Terapkan Pendekatan Multidoor dalam Upaya Pemberantasan Tambang Ilegal

Dengan pendekatan multidoor diharapkan menimbulkan efek jera kepada para pelaku serta mendukung keberlangsungan lingkungan

Baca Selengkapnya
JPN Kejati Jatim Beri Pendampingan Pembangunan Infrastruktur PT PLN UIP Jawa Bagian Timur dan Bali
JPN Kejati Jatim Beri Pendampingan Pembangunan Infrastruktur PT PLN UIP Jawa Bagian Timur dan Bali

Ditemukan berbagai permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan projek tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejati Kalbar Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan Gereja,  Selamatkan Keuangan Negara Rp16,1 Miliar Sepanjang 2024
Kejati Kalbar Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan Gereja, Selamatkan Keuangan Negara Rp16,1 Miliar Sepanjang 2024

Kejati Kalbar menggelar penyelidikan 15 perkara dan penyidikan 13 perkara pada tahun 2024

Baca Selengkapnya
Kejari Konawe Selatan Menangguhkan Penahanan Guru Honorer SD Supriyani
Kejari Konawe Selatan Menangguhkan Penahanan Guru Honorer SD Supriyani

Keputusan penangguhan penahanan telah dikordinasikan dengan Pengadilan Negeri Andoolo

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub Terkait Korupsi Pembangunan Jalur Kereta Medan
Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub Terkait Korupsi Pembangunan Jalur Kereta Medan

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung

Baca Selengkapnya
Jaksa Geledah Kantor Bupati Malra Terkait Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid
Jaksa Geledah Kantor Bupati Malra Terkait Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid

Anggaran pembangunan Masjid Nurul Jannah, Ohoi Nerong itu bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malra.

Baca Selengkapnya
Kejati Kalbar Serahkan 5 Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) Korupsi Renovasi Waterfront ke Kejari Sambas
Kejati Kalbar Serahkan 5 Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) Korupsi Renovasi Waterfront ke Kejari Sambas

Dari lima tersangka, hanya empat yang ditahan, yaitu ES, HS, JD, dan MS. Sedangkan tersangka SD tidak ditahan dengan alasan sakit.

Baca Selengkapnya
Audit BPK Sebut Kerugian Negara Akibat Korupsi Jalur Kereta Api Medan Rp1,1 Triliun, Penyidik Kejaksaan Sita Lahan 1,6 Ha dari 7 Tersangka
Audit BPK Sebut Kerugian Negara Akibat Korupsi Jalur Kereta Api Medan Rp1,1 Triliun, Penyidik Kejaksaan Sita Lahan 1,6 Ha dari 7 Tersangka

Berdasarkan laporan Hasil Audit Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP tanggal 13 Mei 2024, total Kerugian Negara sejumlah Rp 1 Triliun.

Baca Selengkapnya