Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Agus Salim menegaskan langkah pecegahan untuk kasus illegal fishing perlu dilakukan mengingatkan dampaknya terhadap ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
Imbauan itu disampaikan Kajati Sulsel mewakili Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI saat membuka Pelatihan Tindak Pidana di Sektor Perikanan di Hotel Melia, Makassar, Kamis, 21 November 2024.
Pelatihan ini dilaksanakan Badan Diklat Kejaksaan RI bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 21-22 November 2024.
Menurut Kajati Sulsel, Kekayaan laut Indonesia yang melimpah membuat kejahatan di sektor kelautan dan perikanan juga meningkat. Kasus yang menonjol terutama penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing) di wilayan perairan Indonesia.
"Perlu Langkah pencegahan untuk kasus illegal fishing ini," ujar Kajati Sulsel.
Dalam menangani kasus tindak pidana di sektor perikanan, Kajati Sulsel mengingatkan aparat penegak hukum untuk patuh pada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Selain UU Perikanan, Kajati Sulses juga mengingatkan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan harus memperhatikan aturan atau konvensi internasional.
Kegiatan Pelatihan Tindak Pidana di Sektor Perikanan ini diikuti peserta sebanyak 22 orang terdiri dari 10 orang dari Kejaksaan dan 12 orang wakil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, Polri, dan Bea Cukai.
"Semoga dalam pelatihan ini ditemukan cara-cara yang efektif dan efesien dalam penanganan kasus di sektor perikanan," tutup Kajati Sulsel.
- editor
Agus Salim mengatakan, kunjungan kerja dalam rangka optimalisasi hilirisasi produk kelautan dan perikanan guna mewujudkan ekonomi biru
Baca SelengkapnyaDari tahun 2009 hingga 2019, Indonesia kehilangan sekitar 182.091 hektar mangrove. Ini menunjukkan perlunya upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin melakukan koordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Baca SelengkapnyaDengan pendekatan multidoor diharapkan menimbulkan efek jera kepada para pelaku serta mendukung keberlangsungan lingkungan
Baca SelengkapnyaPuspenkum Kejaksaan Agung melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum mengenai pencegahan TPPO dan Korupsi pada Ketenagakerjaan pada Selasa 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKajati Bali menyampaikan perlunya dukungan dan kerjasama antara aparat penegak hukum (Kejaksaan) dan para akademisi kampus dalam pemberantasan korupsi
Baca SelengkapnyaTim Puspenkum Kejaksaan Agung melaksanakan Penyuluhan Hukum Jaksa Sahabat Masyarakat mengenai Jaksa Garda Desa.
Baca SelengkapnyaBadiklat Kejaksaan Cetak 25 Jaksa Berkompetisi Tangani Perkara Terorisme
Baca SelengkapnyaKegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan jaksa-jaksa yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menangani Tindak Pidana Teroris.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan perlunya memperkuat kerja sama para jaksa se-ASEAN.
Baca SelengkapnyaKerja sama ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi layanan pelabuhan melalui pendampingan hukum, peningkatan tata kelola, dan mitigasi risiko hukum.
Baca SelengkapnyaArahan JAM-Pidum disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) di Papua Barat Terkait Keadilan Restoratif dan Pelestarian Ekosistem Karbon Biru
Baca SelengkapnyaPesan Jaksa Agung ST Burhanuddin disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024
Baca SelengkapnyaKepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, menyampaikan welcome speech pada kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika.
Baca SelengkapnyaDalam acara tersebut, peserta akan mendapat materi pelatihan dari sejumlah narasumber.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang ketertiban dan ketentraman umum,
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen menyampaikan bahwa pertambangan timah merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaMenurut Wakil Jaksa Agung, peran Kejaksaan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang gencar melakukan pembangunan di segala bidang.
Baca SelengkapnyaTantangan di bidang hukum semakin kompleks, memerlukan kemampuan Jaksa untuk menganalisis dan mengimplementasikan unsur-unsur pasal secara cermat dan tepat.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung menemukan masih adanya dugaan pola transaksional dalam penanganan perkara persaingan usaha
Baca SelengkapnyaJAM-Pidsus) mengharapkan ada pendidikan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara di daerah.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggelar program Jaksa Dalam Jaringan (Daring).
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta, memberikan materi dalam acara Legal Talk Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (IKA FH UNPAD).
Baca SelengkapnyaKPK RI menggelar pelatihan bersama peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan aparat pengawasan intern pemerintah.
Baca Selengkapnya