Tegakkan Hukum di Wilayah Laut, Jaksa Agung Lakukan Koordinasi dengan Kepala Staf TNI AL
Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan koordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Pertemuan antara pihak Kejaksaan Republik Indonesia dengan TNI AL tersebut membahas penegakan hukum di wilayah laut.
Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung Lantai 7, Selasa 17 Oktober 2023.
Pada kesempatan tersebut, KSAL menyampaikan luas wilayah teritorial laut Indonesia adalah 2 per 3 dari luas daratan Indonesia. Oleh karenanya, kejahatan di laut dengan berbagai modus operandinya jauh lebih banyak dibandingkan di darat. Terkait hal tersebut, KSAL menginisiasi agar dilakukan koordinasi antar penegak hukum.
Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan laut yang potensial, sehingga berpotensi dilirik oleh negara lain. Hal itu dapat berdampak pada kejahatan transnasional seperti pelanggaran wilayah teritorial, illegal fishing,illegal mining, trafficking, penyelundupan narkotika hingga terorisme.
“Mengingat ada 12 instansi penyidik yang berkepentingan di wilayah laut, semua penyidikan tindak pidana laut perlu dikoordinasikan antar pihak dengan baik,”
terang KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik kedatangan KSAL beserta jajaran TNI AL. Kunjungan tersebut tak hanya bermakna silaturahmi, tetapi juga mempererat kolaborasi penegakan hukum di wilayah laut.
Pada kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) berperan dalam koordinasi perkara-perkara koneksitas.
Dengan demikian, JAM PIDMIL dapat membantu penyidik TNI AL dalam rangka koordinasi dan sinergi penegakan hukum secara komprehensif.
Dengan perkembangan teknologi informasi dalam kejahatan lintas negara di wilayah laut, menurut Jaksa Agung diperlukan adanya penguatan sarana prasarana.
Selain itu, penting juga untuk memperkuat koordinasi integral antar penyidik secara intensif dan efektif sehingga penegakan hukumnya tidak tumpang tindih.
“Saya berharap ke depannya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bersama untuk membangun mindset atau presepsi yang sama antar penegak hukum. Pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pertukaran informasi dan sharing knowledge,”
ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Sebagai informasi, pertemuan koordinasi antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan TNI AL dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asri Agung Putra dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana.
Sedangkan dari jajaran TNI AL dihadiri oleh Asisten Personel KSAL Laksda TNI P. Rahmad Wahyudi, Asisten Operasi Laksda TNI Denih Hendrata dan Kepala Dinas Hukum TNI AL Laksamana TNI Leonard Marpaung.
Tegakkan Hukum di Wilayah Laut, Jaksa Agung Lakukan Koordinasi dengan Kepala Staf TNI AL
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Huda Setyawan
Reporter
Penting untuk memperkuat koordinasi integral antar penyidik secara intensif dan efektif di wilayah laut.
Perjanjian kerja sama ini sangat penting dan strategis yang menandai eratnya jalinan hubungan kerja sama dan koordinasi yang telah ada dengan Puspom TNI.
Kunker ini dalam rangka sosialisasi Nota Kesepahaman Kejaksaan RI dengan TNI dalam pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme penegakan hukum.
Dari tahun 2009 hingga 2019, Indonesia kehilangan sekitar 182.091 hektar mangrove. Ini menunjukkan perlunya upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Follow
Rekomendasi
