1/11
Better experience in portrait mode.
JAM-Datun Pimpin Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

JAM-Datun Pimpin Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) menggelar Rapat Koordinasi Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola di Aula Sasana Pradata, Senin 23 Desember 2024.

JAM-Datun Pimpin Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
JAM-Datun Pimpin Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Acara ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga dalam mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Adapun pencegahan korupsi menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC).

Melalui pembentukan Desk Koordinasi, berbagai sektor seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan negara menjadi fokus utama untuk dievaluasi dan diperbaiki tata kelolanya.

JAM-Datun Pimpin Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Desk Koordinasi ini dipimpin Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) R. Narendra Jatna sebagai Ketua Pelaksana, dengan pengawasan dan pengendalian oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Keanggotaan desk melibatkan tujuh kementerian koordinator serta berbagai unsur, termasuk Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Struktur organisasi dari Desk Pencegahan Korupsi terbagi dalam empat kelompok kerja (Pokja) yakni:

1. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
Terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, POLRI, KPK, PPATK, BPKP, LKPP dan APIP Kementerian/Lembaga.

2. Pokja Penerimaan Negara
Terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, POLRI, KPK, PPATK, APIP Kementerian Keuangan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan APIP Lembaga Jasa Keuangan Pemerintah.

3. Pokja Perizinan
Terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, POLRI, KPK, PPATK, APIP Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian ESDM.

4. Pokja Lembaga Jasa Keuangan
Terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, POLRI, KPK, OJK, PPATK, APIP Lembaga Jasa Keuangan Pemerintah.

Tugas utama dari Pokja tersebut adalah sebagai berikut:
• Menginventarisasi dan melakukan analisis kegiatan Pembangunan yang berpotensi rawan korupsi;
• Mengusulkan rekomendasi atas temuan potensi rawan korupsi pada kegiatan pembangunan;
• Mengawasi implementasi rekomendasi perbaikan tata kelola;
• Menerima dan menganalisis laporan masyarakat terkait potensi tindak pidana korupsi;
• Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana;
• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Tim Pelaksana.

Rapat kerja ini pada pokoknya membahas beberapa hal meliputi penyusunan mekanisme kerja dan komunikasi, menentukan target dari setiap prioritas Pokja, menentukan prioritas perbaikan tata Kelola dan mekanisme pelaporan.

Melalui rapat ini, diharapkan terwujud mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam pencegahan korupsi serta peningkatan tata kelola pemerintahan. Selain itu, hasil identifikasi dan rekomendasi perbaikan akan diumumkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Reporter
  • Sandy Adam Mahaputra
Ungkap Capaian Desk Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Devisa, Jaksa Agung:
Ungkap Capaian Desk Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Devisa, Jaksa Agung: "Korupsi Adalah Musuh Bersama"

Rapat tingkat menteri di dua desk yang diketahui Kejaksaan Agung menghasilkan lima kesimpulan*

Baca Selengkapnya
Kick-Off Meeting Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, JAM-Intelijen Bentuk 3 Pokja
Kick-Off Meeting Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, JAM-Intelijen Bentuk 3 Pokja

Desk koordinasi ini bertugas untuk meningkatkan devisa negara dan mengurangi potensi kebocoran nasional

Baca Selengkapnya
Raker dengan DPD RI, Kejagung Bicara Persiapan Pilkada 2024 dan Peningkatan Restorative Justice
Raker dengan DPD RI, Kejagung Bicara Persiapan Pilkada 2024 dan Peningkatan Restorative Justice

Komite I DPR RI meminta Kejagung untuk terus meningkatkan pelaksanaan restorative justice dalam melaksanakan penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
JAM-Pidmil Kuatkan Sinergi Kejaksaan dengan TNI Guna Meminimalisir Disparitas Penanganan Perkara Koneksitas
JAM-Pidmil Kuatkan Sinergi Kejaksaan dengan TNI Guna Meminimalisir Disparitas Penanganan Perkara Koneksitas

JAM-Pidmil berharap sinergitas tersebut dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Ingatkan Langkah Awal Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Aparatur Negara
Jaksa Agung Ingatkan Langkah Awal Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Aparatur Negara

Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024

Baca Selengkapnya
Kerja Sama JAM-Intelejen dan Sekjen Kementerian Desa dan PDT untuk Pengawalan Dana Desa
Kerja Sama JAM-Intelejen dan Sekjen Kementerian Desa dan PDT untuk Pengawalan Dana Desa

iIni merupakan langkah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta meminimalkan potensi penyimpangan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Bentuk 534 Posko Mitigasi Dini Ancaman dan Gangguan Jelang Pemilu 2024
Kejagung Bentuk 534 Posko Mitigasi Dini Ancaman dan Gangguan Jelang Pemilu 2024

Total sudah ada 534 posko Pemilu yang tersebar di sejumlah wilayah.

Baca Selengkapnya
JAM-Pengawasan Beri Pembekalan Satuan Kerja Pusat dan Daerah Terkait  Tata Kelola Anggaran 2025
JAM-Pengawasan Beri Pembekalan Satuan Kerja Pusat dan Daerah Terkait Tata Kelola Anggaran 2025

Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menjamin transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Cara Kejagung dan Kemenkes Cegah Tindak Pidana Korupsi, Termasuk Tugas dan Wewenang
Cara Kejagung dan Kemenkes Cegah Tindak Pidana Korupsi, Termasuk Tugas dan Wewenang

Jamintel melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dan Kementerian Kesehatan.

Baca Selengkapnya
Sinergi Kejaksaan dan TNI dalam Penanganan Perkara Koneksitas
Sinergi Kejaksaan dan TNI dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Wahyoedho menyampaikan bahwa dengan adanya JAM-Pidmil telah menguatkan relasi kelembagaan antara Kejaksaan dengan TNI di bidang penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
Bantu Ditjen PP Kemenkumham Susun Regulasi Berkualitas dan Adaptif, JAM-Pidum:
Bantu Ditjen PP Kemenkumham Susun Regulasi Berkualitas dan Adaptif, JAM-Pidum: "Kejaksaan Memiliki Tanggung Jawab Moral"

Komitmen tersebut disampaikan JAM-Pidum Kejaksaan Agung saat menerima audiensi Dirjen PP Kemenkumham.

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim dan Kejari se-Jatim Perkuat Langkah Berantas Korupsi
Kejati Jatim dan Kejari se-Jatim Perkuat Langkah Berantas Korupsi

Menunjukkan upaya nyata dalam memberantas korupsi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen Dorong Pencegahan Tipikor di Sektor Infrastruktur dengan Prinsip Good Corporate Governance
JAM-Intelijen Dorong Pencegahan Tipikor di Sektor Infrastruktur dengan Prinsip Good Corporate Governance

JAM-Intelijen hadir untuk menjadi keynote speaker pada acara Kick Off kegiatan Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Agung di lingkungan PT PLN (Persero).

Baca Selengkapnya
Finalisasi MoU, JAM Pengawasan Kejagung dan Komisi Kejaksaan Soroti 2 Isu Terkait Mitigasi Risiko
Finalisasi MoU, JAM Pengawasan Kejagung dan Komisi Kejaksaan Soroti 2 Isu Terkait Mitigasi Risiko

MoU JAM BIdang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI saat ini sudah dalam tahap penyelesaian

Baca Selengkapnya
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan

Sinergi Kejaksaan dan OJK dapat mendorong penguatan dan penegakan hukum yang efektif serta turut berkontribusi mendorong pembangunan nasional.

Baca Selengkapnya
Puspenkum Kejaksaan RI Gelar Penyuluhan Hukum tetang Pemberantasan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Puspenkum Kejaksaan RI Gelar Penyuluhan Hukum tetang Pemberantasan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang ketertiban dan ketentraman umum,

Baca Selengkapnya
Pokja Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Soroti 4 Potensi Pemasukan Negara
Pokja Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Soroti 4 Potensi Pemasukan Negara

Potensi penerimaan negara dari empat isu strategis tersebut bisa menghasilkan devisa negara hingga ratusan triliun rupiah

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menerima Audiensi Pimpinan LPSK Bahas Peningkatan Koordinasi Kelembagaan
JAM-Pidum Menerima Audiensi Pimpinan LPSK Bahas Peningkatan Koordinasi Kelembagaan

Audiensi ini dalam rangka silaturahmi dan peningkatan koordinasi LPSK dengan Kejaksaan RI.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Tutup Musrenbang Kejaksaan 2024: Setiap Butir Pemikiran Mampu Atasi Tantangan Korps Adhyaksa
Jaksa Agung Tutup Musrenbang Kejaksaan 2024: Setiap Butir Pemikiran Mampu Atasi Tantangan Korps Adhyaksa

Jaksa Agung Tutup Musrenbang Kejaksaan 2024: Setiap Butir Pemikiran Mampu Atasi Tantangan Korps Adhyaksa

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, JAM-Pidsus: Korupsi Secara Nyata Telah Menggerogoti Pilar Bangsa
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, JAM-Pidsus: Korupsi Secara Nyata Telah Menggerogoti Pilar Bangsa

Menurutnya, semangat untuk menjadikan gerakan anti korupsi bukanlah suatu kebijakan yang lahir dari omong kosong belaka.

Baca Selengkapnya
Buka Donor's Meeting Kejaksaan RI, JAM-Pembinaan: Bangun Kolaborasi dengan Mitra untuk Wujudkan Supremasi Hukum
Buka Donor's Meeting Kejaksaan RI, JAM-Pembinaan: Bangun Kolaborasi dengan Mitra untuk Wujudkan Supremasi Hukum

Bangun Kolaborasi dengan Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana untuk Wujudkan Supremasi Hukum

Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen: Kepercayaan Publik Hanya Dapat Diperoleh Lewat Kepatuhan Administratif dan Integritas Pelayanan Publik
JAM-Intelijen: Kepercayaan Publik Hanya Dapat Diperoleh Lewat Kepatuhan Administratif dan Integritas Pelayanan Publik

JAM-Intelijen menegaskan ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan dan efisiensi

Baca Selengkapnya
Bertemu KPK Hong Kong, Kejagung Sepakat Jalin Kerja Sama
Bertemu KPK Hong Kong, Kejagung Sepakat Jalin Kerja Sama

Kunjungan kali ini dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Bernadeta Maria Erna Elastiyani.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Apresiasi BPK dalam Audit Kerugian Negara dari Kasus Korupsi
Jaksa Agung Apresiasi BPK dalam Audit Kerugian Negara dari Kasus Korupsi

Jaksa Agung mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung dan Kepala BPOM Jalin Sinergi Bidang Datun, Pencegahan Korupsi, dan Rekomendasi PPNS
Jaksa Agung dan Kepala BPOM Jalin Sinergi Bidang Datun, Pencegahan Korupsi, dan Rekomendasi PPNS

Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya membantu BPOM menjadi lembaga yang bersih, bebas korupsi dan mafia

Baca Selengkapnya