Follow
Kejaksaan Agung RI (Kejagung) dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan sinergi antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara khususnya di bidang infrastruktur.
Penandatanganan Kerja Sama (PKS) ini dilaksanakan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) R. Narendra Jatna dan Direktur Utama SIG Donny Arsal di East Tower, Jakarta pada Selasa, 17 Desember 2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum menjelaskan perjanjian ini bertujuan untuk mendukung SIG dalam menghadapi tantangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, sejalan dengan perannya sebagai BUMN Holding sektor infrastruktur dan material bangunan.
Dalam sambutannya, JAM-Datun menyatakan ASTA CITA ke-3 menyebutkan bahwa Misi Presiden yang menjadi Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 salah satunya adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur.
“Perjanjian ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan mitigasi risiko hukum yang mungkin timbul dalam operasional bisnis SIG, baik terkait kerugian materil, immateril, risiko reputasi, maupun kepatuhan,” ujar JAM-Datun.
Menurut JAM-Datun, hal yang perlu menjadi perhatian bagi jajaran Direksi SIG dalam Penjabaran ASTA CITA adalah terkait dengan Pembangunan Infrastruktur dalam Program Prioritas Presiden nomor 13 yaitu menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
SIG juga diingatkan tentang Program Prioritas Presiden Nomor 14 yaitu Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.
Dalam RPJMN yang telah menetapkan 8 program hasil terbaik cepat (quick wins), salah satu program terkait bidang bisnis SIG terdapat pada poin nomor 4 yaitu membangun sekolah sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah sekolah yang perlu renovasi.
Program hasil terbaik cepat lainnya adalah quick wins nomor 7 yaitu melanjutkan pembangunan infrastuktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam acara yang juga diisi sharing session tentang "Business Judgment Rule" untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan bisnis yang bertanggung jawab, JAM-Datun yang menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan SIG kepada Para Jaksa Pengacara Negara menekankan pentingnya pemahaman terkait fiduciary duty, termasuk prinsip duty of skill and care, dalam pengambilan keputusan bisnis.
"Setiap keputusan yang diambil harus didasari dengan prinsip kehati-hatian, beritikad baik, serta fokus pada kepentingan perseroan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.
Lebih lanjut, JAM-Datun berharap agar SIG terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan bersama guna mengantisipasi perubahan regulasi yang dinamis, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong praktik bisnis yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Penandatanganan kerja sama ini mencerminkan upaya berkelanjutan kedua pihak untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional.
JAM-Datun Kejagung dan PT Semen Indonesia Jalin Kerja Sama Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional
Artikel ini ditulis oleh
Editor Syahid latif
Reporter
- Syahid latif
Rekomendasi
Kejaksaan Agung
Kejaksaan Serahkan 216.997,75 Ha Lahan Sawit Hasil Penguasaan Kembali Satgas PKH kepada Menkeu dan BUMN
Kamis, 27 Mar 2025 10:03 WIB
Lahan ratusan ribu hektare itu selanjutnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma, BUMN sektor perkebunan
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertamina
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah Pertamina, 3 Diantaranya Menjabat Dirut
Sabtu, 22 Mar 2025 10:00 WIB
Salah satu saksi yang diperiksa adalah Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak berinisial GRJ
Baca Selengkapnya
JAM-Pidum
JAM-Pidum Apresiasi Sinergi Solid Kejaksaan dan Babinkum TNI yang Selamatkan Aset Negara Senilai Rp10 Triliun
Jumat, 21 Mar 2025 16:15 WIB
Sinergi solid ini berhasil menyelamatkan aset tanah seluas 485.030 meter persegi
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Buka Puasa Bersama Kejagung, Jaksa Agung Ingatkan 3 Nilai Penting Puasa Buat Insan Adhyaksa
Jumat, 21 Mar 2025 08:04 WIB
Jaksa Agung mengingatkan ada 3 nilai penting dalam puasa yang bisa diterapkan para Jaksa dalam menjalankan tugasnya.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Burhanuddin
Kelola Anggaran Triliunan Rupiah, Kejaksaan Agung Kawal Program Badan Gizi Nasional Agar Tepat Kelola dan Sasaran
Kamis, 20 Mar 2025 19:05 WIB
Selain bersilaturahmi, pertemuan Jaksa Agung dan Kepala BGN tersebut juga dalam rangka berkonsultasi terkait pendampingan program gizi nasional yang akan dijalankan lembaga tersebut.
Baca Selengkapnya
Restorative Justice (RJ)
JAM-Pidum Kejagung Menyetujui 26 Permohonan Restorative Justice
Kamis, 20 Mar 2025 18:04 WIB
Selain penganiayaan, perkara yang diselesaikan melalui restorative justice juga terkait pencurian, penggelapan jabatan, hingga penadahan
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
MUI Berikan Dukungan kepada Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
Kamis, 20 Mar 2025 16:15 WIB
Jaksa Agung menegaskan kerja sama antara Kejagung dan MUI dalam mengatasi permasalahan narkoba sangat penting
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Periksa Karo Hukum Kemendag Sebagai Saksi Perkara Impor Gula
Kamis, 20 Mar 2025 14:30 WIB
Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi terkait perkara impor gula
Baca Selengkapnya
Program Humanis Kejaksaan
Sedia Ribuan Paket, Jaksa Agung Berharap Bazar Ramadan Jadi Agenda Tahunan Kejagung
Rabu, 19 Mar 2025 19:40 WIB
Bazar Ramadan 2025 g bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi para pegawai Kejaksaan Agung melalui persediaan Sembako dengan harga terjangkau.
Baca Selengkapnya
Jaga Desa
JAM-Intel Kejagung Tegaskan Program Jaga Desa Hadir untuk Cegah Pelanggaran Hukum
Rabu, 19 Mar 2025 16:00 WIB
Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi penggerak utama pembangunan itu sendiri.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
JAMINTEL Kejagung Selesaikan Pengamanan 15 Proyek Pembangunan Strategis Senilai Rp12,9 Triliun
Rabu, 19 Mar 2025 12:01 WIB
Pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejaksaan RI Periksa Dirut PT Makassar Tene Sebagai Saksi Perkara Impor Gula Kemendag
Rabu, 19 Mar 2025 11:00 WIB
Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Kejagung sebelumnya telah menahan salah satu direksi PT Makassar Tenne berinisial TSEP.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertamina
Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Periksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina
Rabu, 19 Mar 2025 08:00 WIB
pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.
Baca Selengkapnya
Restorative Justice (RJ)
JAM-Pidum Menyetujui 12 Permohonan Restoratif Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor Pegawai Bengkel
Selasa, 18 Mar 2025 20:37 WIB
Kedua belas perkara yang disetujui tersebut berasal dari permohonan 10 Kejaksaan Negeri dengan 14 orang tersangka.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara Gelar Edukasi Keuangan bagi PMI di Hongkong
Senin, 17 Mar 2025 12:46 WIB
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung
Optimalkan Perlindungan Hukum, JAM-Datun Ingatkan Sektor Keuangan Adaptasi dengan Perkembangan Global
Jumat, 14 Mar 2025 08:00 WIB
Regulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca Selengkapnya
