Better experience in portrait mode.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri pengukuhan Profesor Kehormatan dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) Prof. (HC-UNS) Dr. Bambang Sugeng Rukomono, S.H., M.H. 

Jaksa Agung: Tantangan Terbesar Penanganan Korupsi Adalah Proses Penyitaan Aset Koruptor di Luar Negeri

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung berkesempatan mengulas orasi ilmiah yang disampaikan oleh JAM-Pembinaan yang berjudul “Mewujudkan Central Authority Sebagai Bagian Integrated Justice System di Bawah Kewenangan Kejaksaan sebagai Upaya Optimalisasi Asset Recovery", Jumat 28 Juni 2024 bertempat di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

“Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya untuk mengulas orasi ilmiah yang telah disampaikan oleh Prof. (HC-UNS) Dr. Bambang Sugeng Rukmono, S.H., M.M., M.H. Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi dan mendukung gagasan yang disampaikan dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia,”

tutur Jaksa Agung.

Menurut Jaksa Agung, judul orasi ilmiah yang diangkat sangat aktual dan relevan dalam perkembangan hukum di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, praktik korupsi nyaris merasuki setiap lini kehidupan dan selalu terulang meskipun telah dilakukan pemberantasan tanpa henti.

Jaksa Agung: Tantangan Terbesar Penanganan Korupsi Adalah Proses Penyitaan Aset Koruptor di Luar Negeri
Jaksa Agung RI Beri Ulasan Terhadap Orasi Ilmiah Pengukuhan Profesor Kehormatan JAM-Pembinaan

Padahal, beberapa instrumen penegakan hukum di Indonesia sudah dalam tataran komprehensif serta telah dilaksanakan dengan masif oleh setiap lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan.

Namun, Jaksa Agung menyampaikan bahwa instrumen-instrumen pemberantasan korupsi tersebut menunjukkan masih kurang ampuh dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut ditunjukan dengan realitas saat ini bahwa kejahatan rasuah tidak mengalami penurunan, bahkan ada indikasi kenaikan.

Jaksa Agung: Tantangan Terbesar Penanganan Korupsi Adalah Proses Penyitaan Aset Koruptor di Luar Negeri

“Hal tersebut mengisyaratkan bahwa upaya secara represif yang dilakukan dalam penegakan hukum tidak cukup. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah perbaikan sistem secara sinergi dan komplementer dalam optimalisasi penanggulangan dan pencegahan khususnya dalam hal pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi,” 

ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung menjelaskan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi sudah sedemikian masif, yang membuat negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia.

Hal itu sejalan dengan mengembalikan keuangan negara dari para pelaku korupsi yang tidak semudah mengembalikan barang bukti tindak pidana lain.

Di sisi lain, penanganan tindak pidana korupsi oleh Institusi Kejaksaan sudah maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara.

Hal tersebut ditenggarai dengan keberhasilan Kejaksaan mengungkap dan menangani kasus-kasus korupsi besar seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bailout Bank Century, Asuransi Jiwasraya dan Asabri, dan yang terbaru Korupsi Tata Kelola Timah yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp300 triliun.

Upaya tersebut sejalan sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan fundamental yang dimiliki oleh Kejaksaan adalah melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Jaksa Agung: Tantangan Terbesar Penanganan Korupsi Adalah Proses Penyitaan Aset Koruptor di Luar Negeri

Oleh karena itu, parameter keberhasilan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi juga tercatat dengan jumlah pengembalian keuangan negara yang besar. Pada tahun 2023, total pengembalian aset yang dilaksanakan oleh Kejaksaan mencapai Rp4.467.944.903.697.

“Capaian tersebut memperjelas bahwa peran institusi Kejaksaan dalam hal pemulihan aset di dalam sistem peradilan pidana terpadu menjadi sangat krusial, baik ditinjau dari kesejahteraan negara sampai dengan terangkatnya derajat penegakan hukum Indonesia khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi,”

kata Jaksa Agung.

Jaksa Agung mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah proses penyitaan aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Kesulitan terbesar para penegak hukum dalam mengejar aset yaitu diperlukannya perizinan birokrat yang membuat penegakan hukum menjadi lambat.

“Perlu kita cermati bersama, dalam proses penegakan hukum pro justicia berdasarkan hukum acara, Kementerian Hukum dan HAM tidak mengambil bagian di dalamnya, sehingga hal ini menjadi kendala bagi Kementerian Hukum dan HAM karena tidak mengetahui secara rinci substansi kasus posisi suatu perkara padahal mereka diposisikan sebagai central authority perampasan aset, hal ini pada akhirnya berdampak pada terhambatnya proses perampasan aset,” ujar Jaksa Agung.

Dalam konteks Central Authority perampasan aset, Jaksa Agung memandang idealnya wewenang tersebut akan optimal apabila berada pada lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana.

Jaksa Agung: Tantangan Terbesar Penanganan Korupsi Adalah Proses Penyitaan Aset Koruptor di Luar Negeri

Oleh karena itu, agar proses perampasan aset dapat dilakukan secara efektif dan optimal, penting bahwa Central Authority dilaksanakan oleh Kejaksaan, mengingat Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).

Jaksa Agung beranggapan pandangan ini sejalan dengan gagasan yang telah disampaikan oleh Prof. (HC-UNS) Dr. Bambang Sugeng Rukmono, yang mendorong central authority sebagai bagian dari integrated criminal justice system yang berada di bawah kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Solusi yang ditawarkan ini dapat menjadi pendorong percepatan penanganan perkara, khususnya dalam penelusuran dan perampasan aset yang berada di luar negeri serta pada akhirnya dapat memperkuat sistem peradilan di Indonesia,” tutur Jaksa Agung.

“Semoga dengan amanah yang diemban dapat terus memberikan kerja nyata dan karya nyata bagi kemaslahatan hukum di Indonesia,” pungkas Jaksa Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin Raih Penghargaan Tokoh Penggerak Perlindungan Masyarakat dan Ketahanan Desa pada Ajang detikcom Awards 2026
Jaksa Agung ST Burhanuddin Raih Penghargaan Tokoh Penggerak Perlindungan Masyarakat dan Ketahanan Desa pada Ajang detikcom Awards 2026 Jumat, 20 Nov 2026 09:50 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDMIL Rumuskan Solusi Konkret dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Koneksitas Secara Terpadu dari Hulu ke Hilir
JAM PIDMIL Rumuskan Solusi Konkret dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Koneksitas Secara Terpadu dari Hulu ke Hilir Kamis, 19 Nov 2026 14:02 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Tekankan Peran Strategis SATLINMAS dan ABPEDNAS dalam Mengawal Pembangunan Desa Serta Ketentraman Masyarakat di Banten
Jaksa Agung Tekankan Peran Strategis SATLINMAS dan ABPEDNAS dalam Mengawal Pembangunan Desa Serta Ketentraman Masyarakat di Banten Rabu, 18 Nov 2026 19:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja Perdana ke Kejati Kaltara, Jaksa Agung Minta Jajaran Jaga Integritas, Profesionalisme dan Tanggung Jawab
Kunjungan Kerja Perdana ke Kejati Kaltara, Jaksa Agung Minta Jajaran Jaga Integritas, Profesionalisme dan Tanggung Jawab Selasa, 17 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum Senin, 16 Nov 2026 18:11 WIB

Baca Selengkapnya
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Rabu, 11 Nov 2026 17:35 WIB

Baca Selengkapnya
Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Jampidsus Tekankan Profesionalitas, Dedikasi, dan Loyalitas
Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Jampidsus Tekankan Profesionalitas, Dedikasi, dan Loyalitas Rabu, 11 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa Selasa, 10 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026 Senin, 09 Nov 2026 16:07 WIB

Baca Selengkapnya
Sesbandiklat Kejaksaan RI resi Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP Baru di Diklat Bandung
Sesbandiklat Kejaksaan RI resi Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP Baru di Diklat Bandung Minggu, 08 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi, Jampidsus Ingatkan Capaian Penanganan Perkara dan Penyerapan Anggaran
Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi, Jampidsus Ingatkan Capaian Penanganan Perkara dan Penyerapan Anggaran Kamis, 05 Nov 2026 14:02 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bandung,  Kabadiklat Tekankan Perubahan Pola Pikir dan Pola Tindak dalam Penegakan Hukum
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bandung, Kabadiklat Tekankan Perubahan Pola Pikir dan Pola Tindak dalam Penegakan Hukum Kamis, 05 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP di Semarang, Kabadiklat Kejaksaan Berharap Kompetensi dan Profesionalisme Penanganan Perkara Meningkat
Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP di Semarang, Kabadiklat Kejaksaan Berharap Kompetensi dan Profesionalisme Penanganan Perkara Meningkat Senin, 02 Nov 2026 11:01 WIB

Baca Selengkapnya
HaloJPN Hadir di CFD Bandung, Jamdatun Fasilitasi Masyarakat Kota Kembang Konsultasi Hukum Tanpa Dipungut Biaya
HaloJPN Hadir di CFD Bandung, Jamdatun Fasilitasi Masyarakat Kota Kembang Konsultasi Hukum Tanpa Dipungut Biaya Minggu, 01 Nov 2026 18:05 WIB

Baca Selengkapnya
Akhiri Kunjungan Kerja di Kejati Jatim, Jaksa Agung Beri Arahan Strategis kepada 39 Satker Kejaksaan
Akhiri Kunjungan Kerja di Kejati Jatim, Jaksa Agung Beri Arahan Strategis kepada 39 Satker Kejaksaan Sabtu, 31 Okt 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Sambangi Kejari Surabaya dan Tanjung Perak dalam Kunker Hari Ketiga di Jatim, Jaksa Agung Tekankan Inovasi dan kapaabilitas Jajaran
Sambangi Kejari Surabaya dan Tanjung Perak dalam Kunker Hari Ketiga di Jatim, Jaksa Agung Tekankan Inovasi dan kapaabilitas Jajaran Jumat, 30 Okt 2026 15:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke 3 Satker Kejaksaan di Malang Raya, Jaksa Agung RI Tekankan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai
Kunjungan Kerja ke 3 Satker Kejaksaan di Malang Raya, Jaksa Agung RI Tekankan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai Kamis, 29 Okt 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kunker ke Kejari Kota dan Kab Mojokerto, Jaksa Agung Tekankan Jajaran Agar Memperkuat Kinerja dan Kualitas Pelayanan
Kunker ke Kejari Kota dan Kab Mojokerto, Jaksa Agung Tekankan Jajaran Agar Memperkuat Kinerja dan Kualitas Pelayanan Rabu, 28 Okt 2026 16:02 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Peningkatan Kompetensi APIP Kab Sidoarjo, Kabadiklat Tekankan Fungsi Pencegahan Sebelum Penyimpangan Terjadi
Buka Pelatihan Peningkatan Kompetensi APIP Kab Sidoarjo, Kabadiklat Tekankan Fungsi Pencegahan Sebelum Penyimpangan Terjadi Rabu, 28 Okt 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Sambut KKP II Peserta Didik Sespimti Dikreg ke-36 TA 2026, Kejaksaan dan Kepolisian Perkuat Soliditas Antarlembaga
Sambut KKP II Peserta Didik Sespimti Dikreg ke-36 TA 2026, Kejaksaan dan Kepolisian Perkuat Soliditas Antarlembaga Selasa, 27 Okt 2026 20:30 WIB

Baca Selengkapnya
Resmikan RS Adhyaksa Mojokerto Jatim, Jaksa Agung ST Burhanuddin:
Resmikan RS Adhyaksa Mojokerto Jatim, Jaksa Agung ST Burhanuddin: "Ini Adalah Milik Masyarakat, Melayani Seluruh lapisan Tanpa Membedakan" Selasa, 27 Okt 2026 16:26 WIB

Diresmikannya RS Adhyaksa Jawa Timur sebagai komitmen penyelenggaraan kesehatan yustisial oleh Kejaksaan RI

Baca Selengkapnya
3 Pesan Kabadiklat Kejaksaan RI kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional II
3 Pesan Kabadiklat Kejaksaan RI kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Minggu, 25 Okt 2026 13:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kunker ke Kejati Papua, Jampidsus Imbau Jajaran Menjaga Kepercayaan Publik Lewat Kinerja yang Bersih, Profesional, dan Terukur
Kunker ke Kejati Papua, Jampidsus Imbau Jajaran Menjaga Kepercayaan Publik Lewat Kinerja yang Bersih, Profesional, dan Terukur Jumat, 23 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Cabut Izin Usaha Pertambangan PT KEL Seluas 3.500 Ha di Nabire Papua Tengah
Satgas PKH Cabut Izin Usaha Pertambangan PT KEL Seluas 3.500 Ha di Nabire Papua Tengah Kamis, 22 Okt 2026 22:07 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDUM Gelar FGD Penguatan Pengendalian Pelaksanaan Putusan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial
JAM PIDUM Gelar FGD Penguatan Pengendalian Pelaksanaan Putusan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial Kamis, 22 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya