Better experience in portrait mode.

Jaksa Agung RI, Prof Dr H Sanitiar Burhanuddin , S.H, M.M menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disusun tahun 1981 merupakan salah satu mahakarya yang pernah dibuat anak bangsa. Namun seiring perkembangan masyarakat dan kebutuhan sistem yang lebih moder, KUHAP perlu direvisi dan diperbarui. 

Pesan itu disampaikan Jaksa Agung saat menjadi Keynote Speaker Seminar Nasional bertajuk “RUU KUHAP: Solusi atau Masalah Baru dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, sebagai rangkaian Dies Natalis ke-44 Universitas Jenderal Soedirman (Onsoed) pada Senin, 16 Juni 2025. 

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin

"Revisi ini  harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan penguatan prinsip due process of law,” ujar Jaksa Agung.

Seminar Nasional yang bertujuan mempertemukan pandangan dari akademisi, praktisi, dan penegak hukum dalam menanggapi wacana pembaruan hukum acara pidana nasional ini juga dihadiri narasumber dari lintas lembaga dan latar belakang.

Narasumber itu di antaranya Anggota Komisi III DPR RI Irjen Pol (P) Dr. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.H, Advokat dan Alumni FH Unsoed Dr. Hermawanto, S.H., M.H., dan Guru Besar FH Unsoed Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.
 

Tiga Konsep Ideal Penyusunan RUU KUHAP

Dalam keynote speach-nya, Jaksa Agung menekankan tiga konsep ideal dalam penyusunan RUU KUHAP. Ketiga konsep itu adalah Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaknai sistem pemidanaan nasional harus dinamis dan berorientasi pada penghormatan terhadap HAM.

Konsep kedua adalah Checks and Balances antar Sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP). Pembaruan KUHAP, ujar Jaksa Agung, mencakup reformasi hubungan antar aparat penegak hukum dengan menekankan due process of law.

Terakhir adalah konsep Harmonisasi dengan Hukum Nasional dan Internasional. KUHAP baru diharapkan selaras dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Selain menawarkan tiga konsep ideal penyusunan RUU KUHAP, Jaksa Agung juga menekankan prinsip fair play sebagai salah satu fondasi utama dalam revisi beleid hukum tersebut.

Prinsip fair play tersebut mencakup pengakuan HAM dalam proses pidana, pengawasan ketat terhadap upaya paksa, dan jaminan akses terhadap bantuan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, Jaksa Agung juga menyoroti pentingnya penguatan kontrol dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, transparansi proses peradilan, serta peneguhan prinsip due process of law demi mewujudkan keadilan yang substantif.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin

Seminar nasional dalam rangka Dies Natalis ke-44 Onsoed ini juga dihadiri sejumlah Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Kuntadi yang hadir secara online mengatakan kehadirannya menunjukkan komitmen dari institusinya dalam mendukung pembaruan hukum acara pidana yang lebih inklusif, adil, dan selaras dengan nilai-nilai HAM serta prinsip negara hukum modern.
 

Keppres Telah Diterima, Tom Lembong Bebas dari Tahanan Malam Ini
Keppres Telah Diterima, Tom Lembong Bebas dari Tahanan Malam Ini Jumat, 01 Agu 2025 22:52 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Mantan Dirkeu Pertamina Terkait Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah
Kejagung Periksa Mantan Dirkeu Pertamina Terkait Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah Jumat, 01 Agu 2025 21:52 WIB

Baca Selengkapnya
Siap Laksanakan Abolisi Tom Lembong, Kejagung Tunggu Keppres Terbit
Siap Laksanakan Abolisi Tom Lembong, Kejagung Tunggu Keppres Terbit Jumat, 01 Agu 2025 16:45 WIB

Baca Selengkapnya
Lepas Kontingan Karate-Do Gojukai Indonesia ke Global Championships Japan 2025, Jaksa Agung:
Lepas Kontingan Karate-Do Gojukai Indonesia ke Global Championships Japan 2025, Jaksa Agung: "Jangan Takut Gagal, Takutlah Ketika Tidak Berjuang Sepenuh Hati" Jumat, 01 Agu 2025 15:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Pemukulan Karena Tersinggung Ucapan Rekan Kerja
Kejaksaan Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Pemukulan Karena Tersinggung Ucapan Rekan Kerja Jumat, 01 Agu 2025 09:15 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menyetujui Permohonan Restorative Justice 2 Perkara Narkotika dari Kejari Aceh Barat
JAM-Pidum Menyetujui Permohonan Restorative Justice 2 Perkara Narkotika dari Kejari Aceh Barat Jumat, 01 Agu 2025 07:30 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Kejagung Periksa Managing Director PT Sritex Terkait Perkara Pemberian Kredit Bank
Penyidik Kejagung Periksa Managing Director PT Sritex Terkait Perkara Pemberian Kredit Bank Kamis, 31 Jul 2025 20:20 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Minyak Mentah, Kejaksaan Periksa Mantan Dirut PT KPI dan Direktur Pertamina
Perkara Minyak Mentah, Kejaksaan Periksa Mantan Dirut PT KPI dan Direktur Pertamina Kamis, 31 Jul 2025 18:18 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Digitalisasi Pendidikan, Kapuspenkum Pastikan Red Notice untuk Tersangka JT Segera Terbit
Perkara Digitalisasi Pendidikan, Kapuspenkum Pastikan Red Notice untuk Tersangka JT Segera Terbit Kamis, 31 Jul 2025 15:00 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Setujui Perkara Narkotika dari Kejari Sanggau Diselesaikan Lewat Restorative Justice
JAM-Pidum Setujui Perkara Narkotika dari Kejari Sanggau Diselesaikan Lewat Restorative Justice Kamis, 31 Jul 2025 09:30 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Pemberian Kredit PT Sritex, Kejagung Periksa 13 Orang Saksi
Perkara Pemberian Kredit PT Sritex, Kejagung Periksa 13 Orang Saksi Kamis, 31 Jul 2025 07:48 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menyetujui 6 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Penggelapan Buat Uang Kuliah Adik
JAM-Pidum Menyetujui 6 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Penggelapan Buat Uang Kuliah Adik Rabu, 30 Jul 2025 21:14 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Mantan Direktur SDM PT Pertamina Sebagai Saksi Perkara Korupsi Minyak Mentah
Kejagung Periksa Mantan Direktur SDM PT Pertamina Sebagai Saksi Perkara Korupsi Minyak Mentah Rabu, 30 Jul 2025 20:00 WIB

Baca Selengkapnya
JAM DATUN dan Perum Peruri Jalin Kerja Sama Perkuat Kerja Sama Hukum dan Kepatuhan Bisnis
JAM DATUN dan Perum Peruri Jalin Kerja Sama Perkuat Kerja Sama Hukum dan Kepatuhan Bisnis Rabu, 30 Jul 2025 17:33 WIB

Baca Selengkapnya
JAM DATUN Kejagung dan PT PNM Jalin Kerja Sama Hukum untuk Perkuat Mitigasi Risiko dan Kepatuhan
JAM DATUN Kejagung dan PT PNM Jalin Kerja Sama Hukum untuk Perkuat Mitigasi Risiko dan Kepatuhan Rabu, 30 Jul 2025 12:48 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Perkuat Pengawasan Dana Desa Lewat Teknologi dan Kolaborasi Jaga Desa di Jawa Barat
Kejaksaan RI Perkuat Pengawasan Dana Desa Lewat Teknologi dan Kolaborasi Jaga Desa di Jawa Barat Rabu, 30 Jul 2025 10:21 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Periksa Saksi PT Direktur Berau Coal dan PT Thiess Contractor
Perkara Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Periksa Saksi PT Direktur Berau Coal dan PT Thiess Contractor Rabu, 30 Jul 2025 07:45 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Pemberian Kredit PT Sritex, Penyidik Kejagung Periksa 16 Orang Saksi
Perkara Pemberian Kredit PT Sritex, Penyidik Kejagung Periksa 16 Orang Saksi Selasa, 29 Jul 2025 23:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Perkara Tol Japek Korporasi
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Perkara Tol Japek Korporasi Selasa, 29 Jul 2025 21:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Sepupu Tersangka ZR Sebagai Saksi Terkait Perkara Korupsi dan TPPU
Kejagung Periksa Sepupu Tersangka ZR Sebagai Saksi Terkait Perkara Korupsi dan TPPU Selasa, 29 Jul 2025 20:10 WIB

Baca Selengkapnya
4 Sektor Vital yang Menjadi Fokus Desk Pencegahan Korupsi
4 Sektor Vital yang Menjadi Fokus Desk Pencegahan Korupsi Selasa, 29 Jul 2025 15:47 WIB

Baca Selengkapnya
Bernilai Ekonomi Besar, Desk Koordinasi PPDN Inventarisasi Peluang Penanganan Hasil Tambang Terbengkalai
Bernilai Ekonomi Besar, Desk Koordinasi PPDN Inventarisasi Peluang Penanganan Hasil Tambang Terbengkalai Selasa, 29 Jul 2025 14:40 WIB

Baca Selengkapnya
Potensi Devisa Rp1,4 Triliun, Desk Koordinasi PPDN Resmikan Proyek Pemanfaatan 5 Juta Stockpile Bauksit di Bintan
Potensi Devisa Rp1,4 Triliun, Desk Koordinasi PPDN Resmikan Proyek Pemanfaatan 5 Juta Stockpile Bauksit di Bintan Selasa, 29 Jul 2025 13:35 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 9 Saksi Terkait Perkara Pemberian Kredit PT Sritex
Kejagung Periksa 9 Saksi Terkait Perkara Pemberian Kredit PT Sritex Selasa, 29 Jul 2025 07:01 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Kembali Periksa Saksi Mantan Dirut Nicke Widyawati
Perkara Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Kembali Periksa Saksi Mantan Dirut Nicke Widyawati Senin, 28 Jul 2025 23:07 WIB

Baca Selengkapnya