Siap Ikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi 2025, Kejaksaan RI Berkomitmen Hadirkan Standar Pelayanan yang Terbuka, Profesional, dan Melayani Masyarakat
STORY KEJAKSAAN - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, S.H., M.H., menegaskan Kejagung siap mengikuti uji publik keterbukaan informasi tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.
"Kejaksaan RI siap mengikuti uji publik keterbukaan informasi tahun 2025," ujar Kapuspenkum dalam sebuah video yang diunggak di akun Instagram resmi Kejagung, @kejaksaan.ri.
Menurut Kapuspenkum, Kejaksaan RI melalui uji publik ini berkomitmen menghadirkan standar pelayanan informasi yang terbuka, profesional, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat
"Kejaksaan RI siap menuju Badan Publik Informatif 2025," ujarnya.
Diketahui, KI Pusat resmi memulai kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP 2025 sebagai agenda strategis RPJMN 2025-2029. Misi utama Monev tahun ini adalah menekan angka ketidakpatuhan dan memastikan keterbukaan informasi menjadi budaya kerja lembaga negara.
“Monev tahun ini juga akan melihat komitmen badan-badan publik baru seperti Danantara dan BGN, apakah berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi publik,” ujar Komisioner KI Pusat, Handoko Agung Saputro yang merupakan pengampu Monev KIP 2025 dikutip dari laman komisiinformasi.go.id.
Hasil Monev KIP 2024 mencatat 160 badan publik di tingkat nasional masuk kategori kurang informatif hingga tidak informatif. Angka ini setara dengan 44 persen dari total lembaga yang dievaluasi, menunjukkan rendahnya komitmen untuk membuka informasi kepada publik.
Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar badan publik masih memandang keterbukaan informasi sebagai beban administratif, bukan kewajiban konstitusional. Padahal, keterbukaan informasi merupakan mandat hukum yang menjadi bagian dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Rangkaian Monev KIP 2025 telah dimulai sejak 15 Agustus 2025 dengan menggelar Sosialisasi dan Kick Off Monev KIP 2025 di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI, Jakarta, secara hybrid. Lebih dari 400 badan publik hadir secara daring maupun luring, terdiri dari kementerian, lembaga negara, BUMN, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, partai politik, hingga media.
Untuk pertama kalinya, Monev KIP 2025 juga akan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam proses penilaian. “Dengan pemanfaatan AI, proses penilaian akan lebih objektif dan efisien. Tahun ini kita juga perkuat tahapan Monev agar lebih transparan, mulai dari pengisian data hingga verifikasi lapangan,” jelasnya.
Pada Pembukaan dan Technical Meeting Monev 2025 di Jakarta lalu (Jumat, 14/11/2025), KIP memaparkan mekanisme pelaksanaan Uji Publik. Setiap badan publik diwajibkan hadir dengan dua perwakilan yaitu satu sebagai pemapar dan satu sebagai pendamping. Dalam satu ruangan, empat badan publik akan bergiliran melakukan pemaparan.
Setiap pemapar diberikan waktu sepuluh menit untuk menyampaikan materi, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama lima menit dari masing-masing panelis. Setelah itu, badan publik mendapat waktu tambahan sepuluh menit untuk menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan.
Siap Ikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi 2025, Kejaksaan RI Berkomitmen Hadirkan Standar Pelayanan yang Terbuka, Profesional, dan Melayani Masyarakat
Follow
Rekomendasi
