“Sinergi dan komunikasi antara Kejaksaan dengan OJK selama ini telah terjalin cukup baik, terutama dalam pengungkapan perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI. Saya berharap sinergi antara Kejaksaan dan OJK ke depan akan terus meningkat dan semakin erat,” ujar Wakil Jaksa Agung.

Wakil Jaksa Agung menyampaikan pernyataan itu saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) OJK bersama Kejaksaan RI dengan tema “Koordinasi dalam Upaya Penegakan Hukum pada Sektor Jasa Keuangan” di Denpasar, Bali, Rabu 08 November 2023.

Menurut Wakil Jaksa Agung, kewenangan tersebut sejalan dengan konsep penegakan hukum tindak pidana sektor jasa keuangan yang tidak harus mengedepankan paradigma retributif sanksi pidana terlebih dahulu, melainkan fokus pada pemulihan terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

“Berbagai kewenangan dan peran yang dimiliki oleh Kejaksaan ini dapat diimplementasikan bersama OJK sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Dengan bersinergi dan berkolaborasi, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat diselesaikan secara bersama,” tutur Wakil Jaksa Agung.

Mengingat nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Kejaksaan RI dengan OJK berakhir pada tanggal 21 Desember 2023, Wakil Jaksa Agung menganggap perlu penguatan koordinasi dan persamaan pandang terhadap upaya penegakan hukum sektor jasa keuangan khususnya terkait restorative justice, penelusuran, dan pemulihan aset.

Wakil Jaksa Agung berharap koordinasi dan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan antara Kejaksaan dan OJK bisa dioptimalkan. Selain itu, akses tukar menukar informasi harus dapat ditingkatkan dalam hal penanganan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan.