Menurutnya, visi tersebut kemudian dijabarkan melalui lima misi utama Kejaksaan yaitu ada memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia. 

"Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh, menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi," katanya. 

Kemudian, memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik dan membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang profesional dan berintegritas. 

Ia juga menekankan implementasi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memberikan landasan bagi transformasi sistem penuntutan menuju 'single prosecution system' dan memperkuat peran Kejaksaan sebagai 'advocaat generaal'. 

Burhanuddin ingin mewujudkan model penindakan korupsi yang diiringi dengan perbaikan tata kelola, dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan hukum serta penyempurnaan sistem penerimaan negara, penguatan Kejaksaan sebagai Central Authority pemulihan aset nasional dan Rupbasan. 

"Kemudian, optimalkan kontribusi dan peran aktif Kejaksaan dalam menyongsong pelaksanaan KUHP Nasional dan penyusunan peraturan pelaksananya, serta pengawalan perubahan KUHAP dan bangun pola pembentukan Aparatur Kejaksaan yang terstandarisasi dan professional sebagai role model penegakan hukum," katanya.