Diperiksa Kejaksaan RI, Eks Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ngaku Tak Tahu Potensi Tambang Timah
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan RI memeriksa ERD, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 pada Senin 27 Mei 2024. ERD diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Ketut Sumedana, Tim Penyidik memeriksa ERD selama tujuh jam, sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Tim Penyidik mengajukan total 22 pertanyaan.
Adapun yang bersangkutan dimintai keterangan pada pokoknya mengenai:
Potensi kekayaan alam berupa timah di Provinsi Bangka Belitung;
Tata kelola komoditas timah yang dilaksanakan oleh PT Timah Tbk;
Kontribusi pertambangan timah terhadap kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Tingkat kesehatan dan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam pemeriksaan itu, ERD mengaku tidak mengetahui potensi kekayaan alam timah karena tidak memiliki data tersebut. Namun demikian, ERD mengatakan bahwa kerusakan alam dan lingkungan setelah penambangan tidak sebanding dengan pendapatan provinsi dari sektor tambang, begitupun dengan tingkat kecukupan gizi, kesehatan, pendidikan, bahkan pariwisata yang terus mengalami penurunan.
"Dengan kata lain, saksi ERD menjelaskan kekayaan alam dari sektor timah berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya,"
kata Kapuspenkum.
Duduk Perkara
Perkara dugaan korupsi ini bermula ketika pada 2018, tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018 bersama tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan perusahaan smelter swasta lainnya karena masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.
Kondisi itu membuat tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu.
Untuk melancarkan aksi mengakomodir penambangan ilegal tersebut, tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE setuju membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter.
Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, tersangka HM juga disangkakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Daftar 21 Tersangka:
1. SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2. MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 3. HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN) 4. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021. 5. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018. 6. BY selaku Mantan Komisaris CV VIP 7. RI selaku Direktur Utama PT SBS 8. TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN
9. AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP 10. TT, tersangka kasus perintangan penyidikan perkara 11. RL, General Manager PT TIN 12. SP selaku Direktur Utama PT RBT 13. RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT 14. ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 s/d 2020 PT Timah Tbk. 15. HLN, Manajer PT QSE. 16. HM, perwakilan PT RBT. 17, HL selaku beneficiary owner PT TIN. 18. FL selaku Marketing PT TIN. 19. SW selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 s/d 2019. 20. BN selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 2019. 21. AS selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 s/d 2021 & Definitif s/d sekarang.
Diperiksa Kejaksaan RI, Eks Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ngaku Tak Tahu Potensi Tambang Timah
Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa empat orang saksi.
Follow
Rekomendasi
