Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Was) Dr Rudi Margono mengharapkan seluruh jajaran Inspektorat Keuangan, Asisten Pembinaan, Asisten Pengawasan, serta auditor di pusat dan daerah untuk menjalin sinergi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) di lingkungan Kejaksaan.
Harapan itu disampaikan aksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Was) Rudi Margono saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Rapat Penyamaan Persepsi Pembahasan Teknis Pemeriksaan Pengelolaan Anggaran, Intensitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), dan Audit dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Kejaksaan RI yang berlangsung pada 20-22 Agustus 2025.
"Dalam rangka menciptakan hasil pengawasan keuangan yang berkualitas serta memiliki standar profesi yang seragam, diperlukan adanya pedoman teknis sebagai acuan kerja dengan ukuran mutu minimal bagi aparat pengawasan intern pemerintah, baik di Inspektorat Keuangan JAM WAS maupun di jajaran Asisten Pengawasan di seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia,” tegas Jamwas dalam sambutannya.
Menurut JAM-Was yang menginisiasi rapat teknis di Jakarta pada 20–22 Agustus 2025 ini, pemeriksaan keuangan tidak semata mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran Kejaksaan digunakan sesuai ketentuan dan memberi manfaat maksimal bagi institusi.
Selain aspek keuangan dan BMN, sosialisasi ini turut menyoroti pentingnya pengawasan atas PNBP, termasuk hasil lelang, denda tilang, maupun uang pengganti kerugian negara.
JAM-Was tak lupa mengingatkan agar setiap penerimaan disetor tepat waktu ke kas negara melalui sistem yang transparan dan terverifikasi.
Kegiatan rapat teknis ini membahas sejumlah aspek teknis pengawasan antara lain penyusunan pedoman standar operasional pemeriksaan keuangan, BMN, PNBP, dan audit; strategis menghadapi kendala pemeriksaan dan menghindari tumpang tindih program pengawasan.
Aspek teknis lainnya adalah peningkatan efektivitas audit baik pada tingkat Kejagung, Kejati, Kejaksaan Negeri (Kejari), hingga Cabang Kejari; serta penyusunan konsep buku saku pemeriksaan akun bersama Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI sebagai panduan teknis bagi auditor Kejaksaan.
Di samping menggelar rapat teknis, agenda sosialisasi juga dirangkaikan dengan “Bedah Buku Studi Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2023” yang menjadi rujukan penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal Kejaksaan.
Follow
Rekomendasi
