Better experience in portrait mode.
Jaksa Agung Ingatkan Langah Awal Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Aparatur Negara

Jaksa Agung Ingatkan Langah Awal Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Aparatur Negara

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan misi Asta Cita yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045.


Pesan itu disampaikan Jaksa Agung saat berbicara di forum Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan Kamis 7 November 2024 di Sentul, Bogor.

Rapat ini dihadiri para Menteri Koordinator, Menteri, Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, para Kepala Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dari seluruh wilayah Indonesia.


“Kejaksaan memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan misi ini dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas dalam penegakan hukum, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung Ingatkan Langah Awal Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Aparatur Negara

Menurut Jaksa Agung, salah satu misi Asta Cita tersebut adalah . Salah satu misi penting tersebut adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.

Dalam rapat tersebut, Jaksa Agung mengungkapkan keprihatinannya terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia pada awal tahun 2024, IPK Indonesia stagnan di angka 34 dan peringkatnya turun dari 100 menjadi 115.


Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan bahwa kebocoran anggaran negara mencapai sekitar 30% yang terjadi melalui berbagai sektor, seperti belanja nasional, pendapatan pajak, dan penerimaan negara lainnya.

Langkah Kejaksaan memberantas korupsi di berbagai sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat seperti korupsi sektor CPO (minyak goreng), impor garam dan gula, serta pengelolaan dana investasi negara seperti kasus ASABRI dan JIWASRAYA.

Jaksa Agung Ingatkan Langah Awal Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Aparatur Negara

Dimulai dari Diri Sendiri

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung juga menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Setiap aparatur negara harus memegang nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas sebagai langkah awal pencegahan korupsi.

"Selain itu, pimpinan unit kerja di pemerintahan juga diimbau untuk menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi sebagai panutan di lingkungan kerjanya,” ujar Jaksa Agung.

Salah satu upaya yang bisa dijalankan adalah penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran negara harus dilandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Langkah-langkah preventif ini mencakup penerapan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Komitmen Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah untuk meminimalisir perilaku koruptif,”

imbuh Jaksa Agung.

Lebih jauh, Jaksa Agung juga menjelaskan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dengan menelusuri dan merampas aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.


Dengan rapat koordinasi ini, Jaksa Agung berharap ajang ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin, melainkan juga dapat memperkuat sinergi antar instansi pemerintahan, khususnya unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam upaya bersama mencegah dan memberantas korupsi di daerah masing-masing.

Jaksa Agung Ingatkan Langah Awal Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Aparatur Negara

Dengan semangat kebersamaan dan sinergi, Jaksa Agung berharap Indonesia dapat menjadi bangsa yang lebih maju, adil, dan makmur, menuju visi Indonesia Emas Tahun 2045 yang terbebas dari korupsi.

Jaksa Agung RI Tekankan Roadmap Kejaksaan Dalam Mendukung Program Kerja Pemerintah
Jaksa Agung RI Tekankan Roadmap Kejaksaan Dalam Mendukung Program Kerja Pemerintah

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kunjungan kerja virtual mengapresiasi kerja keras insan Adhyaksa dalam lima tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, JAM-Pidsus: Korupsi Secara Nyata Telah Menggerogoti Pilar Bangsa
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, JAM-Pidsus: Korupsi Secara Nyata Telah Menggerogoti Pilar Bangsa

Menurutnya, semangat untuk menjadikan gerakan anti korupsi bukanlah suatu kebijakan yang lahir dari omong kosong belaka.

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Jaksa Agung Ajak Masyarakat untuk Berani Melapor Tindak Pidana Korupsi
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Jaksa Agung Ajak Masyarakat untuk Berani Melapor Tindak Pidana Korupsi

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Beri Keynote Speech di Unsoed: Paradigma Penanganan Perkara Korupsi Bergeser dari Represif Jadi Preventif
Jaksa Agung Beri Keynote Speech di Unsoed: Paradigma Penanganan Perkara Korupsi Bergeser dari Represif Jadi Preventif

Pembahasan ini merupakan salah satu isu yang strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang terjadi belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Apresiasi BPK dalam Audit Kerugian Negara dari Kasus Korupsi
Jaksa Agung Apresiasi BPK dalam Audit Kerugian Negara dari Kasus Korupsi

Jaksa Agung mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Raker dengan DPD RI, Kejagung Bicara Persiapan Pilkada 2024 dan Peningkatan Restorative Justice
Raker dengan DPD RI, Kejagung Bicara Persiapan Pilkada 2024 dan Peningkatan Restorative Justice

Komite I DPR RI meminta Kejagung untuk terus meningkatkan pelaksanaan restorative justice dalam melaksanakan penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Ungkap 10 Sektor Rawan Korupsi, Ini Daftarnya
Jaksa Agung Ungkap 10 Sektor Rawan Korupsi, Ini Daftarnya

Jaksa Agung memaparkan 10 area rawan korupsi di beberapa sektor negara.

Baca Selengkapnya
Amanat Jaksa Agung RI pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 Tahun 2024
Amanat Jaksa Agung RI pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 Tahun 2024

Tahun ini merupakan tahun transisi peringatan HBA.

Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen Dorong Pencegahan Tipikor di Sektor Infrastruktur dengan Prinsip Good Corporate Governance
JAM-Intelijen Dorong Pencegahan Tipikor di Sektor Infrastruktur dengan Prinsip Good Corporate Governance

JAM-Intelijen hadir untuk menjadi keynote speaker pada acara Kick Off kegiatan Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Agung di lingkungan PT PLN (Persero).

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Dukung Program Bersih-Bersih BUMN: Jadi Langkah Preventif dan Represif Terhadap Fraud
Jaksa Agung ST Burhanuddin Dukung Program Bersih-Bersih BUMN: Jadi Langkah Preventif dan Represif Terhadap Fraud

Kejaksaan RI punya peran dan tanggung jawab melakukan pencegahan maupun penindakan fraud di sektor BUMN.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Minta Insan Adhyaksa Hidup Sederhana untuk Pertahankan Kepercayaan Publik
Jaksa Agung Minta Insan Adhyaksa Hidup Sederhana untuk Pertahankan Kepercayaan Publik

Menurut survei, Kejaksaan Agung menempati posisi ke tiga sebagai institusi di Indonesia yang paling dipercaya masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Dorong Serapan Anggaran Optimal dan Capaian Kinerja Strategis
Jaksa Agung Dorong Serapan Anggaran Optimal dan Capaian Kinerja Strategis

Jaksa Agung mengingatkan para Insan Adhyaksa terus menjaga tingkat kepercayaan publik yang sudah diraih.

Baca Selengkapnya
Peran Kejaksaan RI dalam Pemilu 2024: Jaga Netralitas dan Optimalkan Pengawalan Hukum
Peran Kejaksaan RI dalam Pemilu 2024: Jaga Netralitas dan Optimalkan Pengawalan Hukum

Kejaksaan RI memiliki peran dan fungsi penting di bidang politik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi Kejaksaan Dorong Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Komisi Kejaksaan Dorong Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Apresiasi CNN Indonesia Award ”Dari Sulsel Untuk Nusantara”
Jaksa Agung Apresiasi CNN Indonesia Award ”Dari Sulsel Untuk Nusantara”

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengapresiasi CNN Indonesia yang telah berkontribusi dalam melaksanakan social control terhadap pemerintah serta private sector.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Ingatkan Setiap Jaksa Jaga Pencapaian Kejaksaan RI sebagai Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya:
Jaksa Agung Ingatkan Setiap Jaksa Jaga Pencapaian Kejaksaan RI sebagai Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya: "Jangan Kalian Nodai"

Jaksa Agung mengingatkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXI Gelombang I Tahun 2024 harus menjadi JAKSA PRIMA

Baca Selengkapnya
Kejagung Bentuk 534 Posko Mitigasi Dini Ancaman dan Gangguan Jelang Pemilu 2024
Kejagung Bentuk 534 Posko Mitigasi Dini Ancaman dan Gangguan Jelang Pemilu 2024

Total sudah ada 534 posko Pemilu yang tersebar di sejumlah wilayah.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Dorong Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045
Jaksa Agung ST Burhanuddin Dorong Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045

Jaksa Agung ST Burhanuddin mendorong Kejaksaan untuk melakukan transformasi penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Selengkapnya
Kolaborasi JAM-Pidum dan Ditjen PP Kemenkumham, Bukti Kejaksaan Serius Menyongsong KUHP Nasional
Kolaborasi JAM-Pidum dan Ditjen PP Kemenkumham, Bukti Kejaksaan Serius Menyongsong KUHP Nasional

Kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional.

Baca Selengkapnya
Paparkan Arah Kejaksaan pada RPJPN 2025-2045, JAM-Intelijen Tegaskan Penegakan Hukum Dorong Pembangunan Nasional
Paparkan Arah Kejaksaan pada RPJPN 2025-2045, JAM-Intelijen Tegaskan Penegakan Hukum Dorong Pembangunan Nasional

Mengacu RPJPN 2024-2025, tiga arah yang hendak dicapai Kejaksaan yaitu Deffered Prosecution Agreement, Single Prosecution System, dan Advocaat General

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Minta PERSAJA Tak Dampingi Jaksa Pelanggar Hukum
Jaksa Agung Minta PERSAJA Tak Dampingi Jaksa Pelanggar Hukum

Jaksa Agung meminta PERSAJA tidak perlu mengadvokasi oknum jaksa yang melakukan pelanggaran pidana.

Baca Selengkapnya
Kejagung Gelar Penyuluhan Hukum di Sumbawa Barat
Kejagung Gelar Penyuluhan Hukum di Sumbawa Barat

Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.

Baca Selengkapnya
Strategi Penguatan Penindakan di Daerah, JAM-Pidsus: Ciptakan Kader-Kader Jaksa yang Lebih Baik
Strategi Penguatan Penindakan di Daerah, JAM-Pidsus: Ciptakan Kader-Kader Jaksa yang Lebih Baik

JAM-Pidsus) mengharapkan ada pendidikan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara di daerah.

Baca Selengkapnya
Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar:
Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar: "Kejaksaan RI Tidak Boleh Kendor Menghadapi Koruptur"

Upaya mewujudkan Indonesia yang maju hanya bisa dilakukan dengan memberantas korupsi yang sudah menjadi penyakit sosial

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Buka Musrenbang Kejaksaan 2024: Outputnya Akan Hasilkan Program Pelayanan Hukum Menuju Transformasi Penegakan Hukum Modern
Jaksa Agung Buka Musrenbang Kejaksaan 2024: Outputnya Akan Hasilkan Program Pelayanan Hukum Menuju Transformasi Penegakan Hukum Modern

Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka dan memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI.

Baca Selengkapnya