Better experience in portrait mode.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan Tersangka RP atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan eksekusi sita uang sejumlah Rp.244,6 miliar yang melibatkan obyek tanah milik PT. Pertamina.

Kejati Jakarta Tahan Panitera PN Jaktim Diduga Terima Suap Rp1 M dalam Perkara Korupsi Eksekusi Sita Uang Tanah Milik Pertamina

Kamis, 31 Okt 2024 20:45 WIB

Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta melakukan penahanan terhadap seorang panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) berinisial RP. Tersangka RP diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait eksekusi sita uang Rp244,6 miliar pada objek tanah milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.


Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jakarta, Syahron Hasibuan menyatakan penahanan RP yang dilakukan pada Rabu, 30 Oktober 2024 merupakan bagian dari upaya Kejaksaan dalam menangani dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang melibatkan aktor pengadilan.

"Tersangka RP, yang berperan sebagai Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2020-2022, diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari terpidana AS,” tutur Kasi Penkum Kejati Jakarta.


Menurut Kasi Penkum Kejati Jakarta, uang suap tersebut diberikan untuk mempercepat proses eksekusi atas Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 795.PK/PDT/2019, yang mengharuskan PT Pertamina membayar ganti rugi senilai Rp244.604.172.000 kepada ahli waris pemilik tanah, yakni terpidana AS.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan Tersangka RP atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan eksekusi sita uang sejumlah Rp.244,6 miliar yang melibatkan obyek tanah milik PT. Pertamina.

Uang suap dalam bentuk cek yang diterima RP selanjutnya diberikan kepada saksi DR untuk dicairkan atas perintah tersangka. Hasil pencairan cek diserahkan bertahap kepada RP baik melalui pengiriman transfer maupun tunai.

Atas perbuatannya, Tersangka RP diduga melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejati Jakarta, RP harus menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu.

Awal Mula Kasus

Untuk diketahui, Kejati Jakarta telah menaikkan status kasus mafia tanah terkait aset milik PT Pertamina tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan sejak 1 April 2022. Status tersebut dinaikkan dengan keluarnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print- 1018/M.1/Fd.1/04/2022 tanggal 04 April 2022.

Surat Penyelidikan sendiri dikeluarkan sejak 20 Desember 2021 lewat Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-3026/M.1/Fd.1/12/2021 tentang penyelidikan kasus mafia tanah aset milik PT Pertamina, di Jalan Pemuda Ramawangun Jakarta Timur. Hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa PT Pertamina memiliki lahan sekitar 1,6 hektare.


Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai Maritime Training Center (MTC) seluas sekitar 4000 meter persegi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sekitar 4000 meter persegi dan 20 unit rumah dinas perusahaan yang dipinjam pakai oleh Bappenas, berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan tanah Nomor 58 Tanggal 18 September 1973.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan Tersangka RP atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan eksekusi sita uang sejumlah Rp.244,6 miliar yang melibatkan obyek tanah milik PT. Pertamina.

Namun pada 2014, seorang bernama bernama OO Binti Medi menggugat PT Pertamina ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 127/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim.

OO Binti Medi selaku Penggugat, mengaku sebagai pemilik tanah seluas 12.230 meter persegi dengan dasar surat tanah yang terdiri dari Verponding Indonesia Nomor C 178, Verponding Indonesia No C 22 dan Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi No. 28.


Atas gugatan perdata tersebut, PN Jakarta Timur akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Putusan Perdata Nomor: 127/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Tim jo No 162/PDT/2016/PT.DKI jo No. 1774 K/PDT/2017 jo No. 795 PK/PDT/2019. Pengadilan menghukum PT Pertamina membayar ganti rugi tanah sebesar Rp24,6 miliar.

Namun kemudian terungkap dua surat Verponding Indonesia dan 1 Surat Ketetapan Pajak yang dijadikan dasar gugatan oleh OO Binti Medi, diduga palsu. Kejaksaan menduga ada penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum dan/atau penerimaan uang terkait proses peradilan perdata maupun pelaksanaan putusan pengadilan.


Akibat kasus tersebut, PT Pertamina mengalami kerugian Rp244,6 miliar karena perusahaan tidak pernah melaksanakan putusan pengadilan untuk membayar ganti rugi tersebut namun uang milik perusahaan telah disita eksekusi oleh Juru Sita PN Jakarta Timur melalui PN Jakarta Pusat dari rekening Bank BRI milik PT Pertamina.

Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih, Kerugian Negara Diperkirakan Rp1,27 Miliar
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih, Kerugian Negara Diperkirakan Rp1,27 Miliar Jumat, 20 Nov 2026 18:30 WIB

Baca Selengkapnya
Sinergi Kejari dan Pemkab Sampang Bersama BP2MI dan KBRI Kembali Pulangkan WNI Korban TPPO dari Libya
Sinergi Kejari dan Pemkab Sampang Bersama BP2MI dan KBRI Kembali Pulangkan WNI Korban TPPO dari Libya Jumat, 20 Nov 2026 15:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Trenggalek Tetapkan Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Produksi AMDK Perumda Tirta Wening
Kejari Trenggalek Tetapkan Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Produksi AMDK Perumda Tirta Wening Jumat, 20 Nov 2026 13:08 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan 3 Pejabat PDTS dan Seorang Lawyer Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Kebun Binatang Surabaya
Kejati Jatim Tetapkan 3 Pejabat PDTS dan Seorang Lawyer Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Kebun Binatang Surabaya Jumat, 20 Nov 2026 10:55 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Mantan Wali Kota Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Kejagung Periksa Mantan Wali Kota Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Kamis, 19 Nov 2026 21:12 WIB

Baca Selengkapnya
Tetapkan 4 Orang Tersangka, Kejari Lubuk Linggau Bongkar 2 Perkara Dugaan Korupsi yang menyebabkan Kerugian Negara Rp1,59 Miliar
Tetapkan 4 Orang Tersangka, Kejari Lubuk Linggau Bongkar 2 Perkara Dugaan Korupsi yang menyebabkan Kerugian Negara Rp1,59 Miliar Kamis, 19 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Manfaatkan Boiler Mesin PLTU, Kejari Karimun Gandeng PT PLN Indonesia Power dalam Pemusnahan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana
Manfaatkan Boiler Mesin PLTU, Kejari Karimun Gandeng PT PLN Indonesia Power dalam Pemusnahan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Kamis, 19 Nov 2026 15:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan Tersangka Baru Perkara  Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Progres Fisik 0% Padahal Sudah Dicairkan Rp2,4 Miliar
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Progres Fisik 0% Padahal Sudah Dicairkan Rp2,4 Miliar Kamis, 19 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Rabu, 18 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Amankan DPO Terpidana Perkara Penipuan, Tim Tabur Kejari Surabaya Telah Bekuk 14 Buronan Sepanjang 2026
Amankan DPO Terpidana Perkara Penipuan, Tim Tabur Kejari Surabaya Telah Bekuk 14 Buronan Sepanjang 2026 Rabu, 18 Nov 2026 15:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Kaltim dan Pemprov Jalin Sinergi Terkait Perwalian Anak Terlantar, Penanganan Masalah Hukum Datun dan Pemulihan Aset
Kejati Kaltim dan Pemprov Jalin Sinergi Terkait Perwalian Anak Terlantar, Penanganan Masalah Hukum Datun dan Pemulihan Aset Rabu, 18 Nov 2026 13:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rabu, 18 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kukuhkan Pengurus DPC ASLINMAS di 3 Kabupaten, Plt Kajati Sulut Tekankan Sinergi dan Kepedulian Sosial
Kukuhkan Pengurus DPC ASLINMAS di 3 Kabupaten, Plt Kajati Sulut Tekankan Sinergi dan Kepedulian Sosial Selasa, 17 Nov 2026 18:33 WIB

Baca Selengkapnya
Ajukan Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar, Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka AH dalam Perkara Dugaan Korupsi di LJK Makassar
Ajukan Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar, Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka AH dalam Perkara Dugaan Korupsi di LJK Makassar Selasa, 17 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar Selasa, 17 Nov 2026 11:55 WIB

Baca Selengkapnya
Alat Bukti Belum Cukup, Kajari Banda Aceh Tegaskan Penyidik Berkomitmen Ungkap Perkara Jarimah Liwath Tersangka F dan AM
Alat Bukti Belum Cukup, Kajari Banda Aceh Tegaskan Penyidik Berkomitmen Ungkap Perkara Jarimah Liwath Tersangka F dan AM Selasa, 17 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya Selasa, 17 Nov 2026 07:40 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Senin, 16 Nov 2026 16:30 WIB

Baca Selengkapnya
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN Senin, 16 Nov 2026 14:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah Senin, 16 Nov 2026 11:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0% Senin, 16 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka Minggu, 15 Nov 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN Sabtu, 14 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo Sabtu, 14 Nov 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya