Better experience in portrait mode.

Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat mengadakan kegiatan Penyuluhan Hukum Jaksa Sahabat Masyarakat dengan tema “Berantas Korupsi tanpa Korupsi” pada Rabu 14 Agustus 2024 di Aula Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.


Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Ismaya Hera Wardanie, selaku narasumber menyampaikan praktik korupsi dalam penyelenggaraan keuangan daerah dapat menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama.

“Tindak pidana korupsi dibagi atas dasar substansi objek, subjek hukum, sumbernya, tingkah laku/perbuatan dalam rumusan, dapat tidaknya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara,”
ujar Ismaya, Jumat 16 Agustus 2024.

story.kejaksaan.go.id

Kejagung Gelar Penyuluhan Hukum di Sumbawa Barat

Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non-Pemerintah, Lukman Harun Biya, turut menyampaikan materi pencegahan korupsi pada barang dan jasa.

“Secara umum pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Setiap tahapan pengadaan barang dan jasa berpotensi untuk terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum terutama tindak pidana korupsi,"
ujar Lukman.

story.kejaksaan.go.id

Kejagung Gelar Penyuluhan Hukum di Sumbawa Barat

"Oleh karenanya setiap perangkat organisasi perangkat daerah yang mengelolah pengadaan barang dan jasa wajib mengikuti aturan yang ada dalam peraturan barang dan jasa pemerintah, sehingga terhindar dari kesalahan baik secara administrasi maupun tekhnis pengadaan,” imbuhnya.

Selain Penyuluhan Hukum Jaksa Sahabat Masyarakat, Kejagung bersama Kejari Sumbara Barat juga menggelar Obrolan Menarik Jaksa Menjawab (OMJAK).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.

Puspenkum Kejaksaan RI Gelar Penyuluhan Hukum tetang Pemberantasan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Puspenkum Kejaksaan RI Gelar Penyuluhan Hukum tetang Pemberantasan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang ketertiban dan ketentraman umum,

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Ingatkan Langkah Awal Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Aparatur Negara
Jaksa Agung Ingatkan Langkah Awal Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Aparatur Negara

Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, JAM-Pidsus: Korupsi Secara Nyata Telah Menggerogoti Pilar Bangsa
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, JAM-Pidsus: Korupsi Secara Nyata Telah Menggerogoti Pilar Bangsa

Menurutnya, semangat untuk menjadikan gerakan anti korupsi bukanlah suatu kebijakan yang lahir dari omong kosong belaka.

Baca Selengkapnya
Puspenkum Kejaksaan Agung Melaksanakan Penyuluhan Hukum 'JAGA DESA' di Kabupaten Halmahera Timur
Puspenkum Kejaksaan Agung Melaksanakan Penyuluhan Hukum 'JAGA DESA' di Kabupaten Halmahera Timur

Tim Puspenkum Kejaksaan Agung melaksanakan Penyuluhan Hukum Jaksa Sahabat Masyarakat mengenai Jaksa Garda Desa.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bicara Kerugian Perekonomian Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi
Jaksa Agung Bicara Kerugian Perekonomian Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Sepanjang kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, beberapa perkara mega korupsi telah berhasil ditangani.

Baca Selengkapnya
Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar:
Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar: "Kejaksaan RI Tidak Boleh Kendor Menghadapi Koruptur"

Upaya mewujudkan Indonesia yang maju hanya bisa dilakukan dengan memberantas korupsi yang sudah menjadi penyakit sosial

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Jaksa Agung Ajak Masyarakat untuk Berani Melapor Tindak Pidana Korupsi
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Jaksa Agung Ajak Masyarakat untuk Berani Melapor Tindak Pidana Korupsi

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Ungkap 10 Sektor Rawan Korupsi, Ini Daftarnya
Jaksa Agung Ungkap 10 Sektor Rawan Korupsi, Ini Daftarnya

Jaksa Agung memaparkan 10 area rawan korupsi di beberapa sektor negara.

Baca Selengkapnya
Cara Kejagung dan Kemenkes Cegah Tindak Pidana Korupsi, Termasuk Tugas dan Wewenang
Cara Kejagung dan Kemenkes Cegah Tindak Pidana Korupsi, Termasuk Tugas dan Wewenang

Jamintel melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dan Kementerian Kesehatan.

Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen Dorong Pencegahan Tipikor di Sektor Infrastruktur dengan Prinsip Good Corporate Governance
JAM-Intelijen Dorong Pencegahan Tipikor di Sektor Infrastruktur dengan Prinsip Good Corporate Governance

JAM-Intelijen hadir untuk menjadi keynote speaker pada acara Kick Off kegiatan Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Agung di lingkungan PT PLN (Persero).

Baca Selengkapnya
Puspenkum Kejaksaan Agung Laksanakan Kegiatan Penerangan Hukum Mengenai Pencegahan TPPO dan Korupsi pada Ketenagakerjaan
Puspenkum Kejaksaan Agung Laksanakan Kegiatan Penerangan Hukum Mengenai Pencegahan TPPO dan Korupsi pada Ketenagakerjaan

Puspenkum Kejaksaan Agung melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum mengenai pencegahan TPPO dan Korupsi pada Ketenagakerjaan pada Selasa 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Ada Rakyat di Balik Kejaksaan
Ada Rakyat di Balik Kejaksaan

Aturannya, Kejaksaan bisa menangani korupsi dari awal, dan praktek beberapa negara pun jaksa diberikan kewenangan untuk itu.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju
Kejaksaan Agung Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju

Menjadi tanggung jawab moral, Kejagung mengkampanyekan Budaya Anti Korupsi.

Baca Selengkapnya
Raker dengan DPD RI, Kejagung Bicara Persiapan Pilkada 2024 dan Peningkatan Restorative Justice
Raker dengan DPD RI, Kejagung Bicara Persiapan Pilkada 2024 dan Peningkatan Restorative Justice

Komite I DPR RI meminta Kejagung untuk terus meningkatkan pelaksanaan restorative justice dalam melaksanakan penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
Cegah Korupsi di BUMN, Wakil Jaksa Agung: Perkuat Satuan Pengawasan Internal
Cegah Korupsi di BUMN, Wakil Jaksa Agung: Perkuat Satuan Pengawasan Internal

Wakil Jaksa Agung, Sunarta, memberikan materi dalam acara Legal Talk Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (IKA FH UNPAD).

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Dukung Program Bersih-Bersih BUMN: Jadi Langkah Preventif dan Represif Terhadap Fraud
Jaksa Agung ST Burhanuddin Dukung Program Bersih-Bersih BUMN: Jadi Langkah Preventif dan Represif Terhadap Fraud

Kejaksaan RI punya peran dan tanggung jawab melakukan pencegahan maupun penindakan fraud di sektor BUMN.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Temukan Indikasi Pola Transaksional Penanganan Persaingan Usaha di KPPU
Jaksa Agung Temukan Indikasi Pola Transaksional Penanganan Persaingan Usaha di KPPU

Jaksa Agung menemukan masih adanya dugaan pola transaksional dalam penanganan perkara persaingan usaha

Baca Selengkapnya
Ekonomi dan Sosial Masyarakat Terdampak, Kajati Sulsel Dorong Cara Penanganan Efektif Kasus di Sektor Perikanan
Ekonomi dan Sosial Masyarakat Terdampak, Kajati Sulsel Dorong Cara Penanganan Efektif Kasus di Sektor Perikanan

Badan Diklat Kejaksaan RI menggandeng UNODC menggelar Pelatihan Tindak Pidana Sektor Perikanan di Makassar

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Gelar Penerangan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kalangan Artis dan Pengusaha
Kejaksaan Agung Gelar Penerangan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kalangan Artis dan Pengusaha

Kegiatan ini adalah bentuk edukasi bagi rekan-rekan artis, yang berperan penting dalam masyarakat dan kerap menjadi target para pelaku kejahatan.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Beri Keynote Speech di Unsoed: Paradigma Penanganan Perkara Korupsi Bergeser dari Represif Jadi Preventif
Jaksa Agung Beri Keynote Speech di Unsoed: Paradigma Penanganan Perkara Korupsi Bergeser dari Represif Jadi Preventif

Pembahasan ini merupakan salah satu isu yang strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang terjadi belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Apresiasi BPK dalam Audit Kerugian Negara dari Kasus Korupsi
Jaksa Agung Apresiasi BPK dalam Audit Kerugian Negara dari Kasus Korupsi

Jaksa Agung mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara.

Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen: Kepercayaan Publik Hanya Dapat Diperoleh Lewat Kepatuhan Administratif dan Integritas Pelayanan Publik
JAM-Intelijen: Kepercayaan Publik Hanya Dapat Diperoleh Lewat Kepatuhan Administratif dan Integritas Pelayanan Publik

JAM-Intelijen menegaskan ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan dan efisiensi

Baca Selengkapnya
Direktur D JAM INTEL Jadi Narasumber di Kementerian PUPR Membahas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Infrastruktur
Direktur D JAM INTEL Jadi Narasumber di Kementerian PUPR Membahas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Infrastruktur

Direktur D yang mewakili JAM-Intelijen menyampaikan materi mengenai tindak pidana korupsi pada sektor infrastruktur dan upaya pencegahannya.

Baca Selengkapnya
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan

Sinergi Kejaksaan dan OJK dapat mendorong penguatan dan penegakan hukum yang efektif serta turut berkontribusi mendorong pembangunan nasional.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Ingin Definisi Kerugian Perekonomian Negara Diatur Secara Khusus
Jaksa Agung Ingin Definisi Kerugian Perekonomian Negara Diatur Secara Khusus

Perumusan definisi kerugian perekonomian negara seyogyanya harus dapat diatur secara khusus dalam bentuk regulasi sehingga terciptanya kepastian hukum.

Baca Selengkapnya