Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menyatakan banding terkait vonis terdakwa kasus uang rupiah palsu, Annar Salahuddin Sampetoding yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa, Kabupaten Gowa pada Rabu, 1 Oktober 2025. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 37 Ayat (2) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang merupakan dakwaan Subsidiair Penuntut Umum.
Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun kepada Terdakwa Annar Sampetoding. Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.
Atas putusan tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengungkapkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa menyatakan banding karena perbedaan signifikan antara vonis yang dijatuhkan dengan tuntutan.
Dalam persidangan, JPU menuntut terdakwa Annar dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsider 1 tahun penjara.
"Vonis 5 tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang mengancam stabilitas mata uang negara. Oleh karena itu, JPU Kejari Gowa telah menyatakan banding untuk menguji kembali putusan ini di tingkat yang lebih tinggi," kata Soetarmi.
Diketahui JPU mendakwa Annar Salahuddin Sampetoding dengan dakwaan Primair Pasal 37 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Tuntutan 8 tahun diajukan berdasarkan dakwaan Primair tersebut.
Dalam dakwaannya, JPU mendakwa Annar Salahuddin Sampetoding dengan dakwaan Primair Pasal 37 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Tuntutan 8 tahun diajukan berdasarkan dakwaan Primair tersebut.
Awal Mula Perkara
Kasi Penkum Kejati Sulsel menjelaskan, perkara pada tahun 2022-2023 ini bermula ketika Terdakwa Annar menyuruh saksi Muhammad Syahruna untuk mempelajari cara pembuatan uang rupiah palsu.
Secara bertahap, Annar mentransfer uang dengan total Rp287 juta ke rekening Syahruna untuk membeli seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah dibeli, Syahruna membawa semua perlengkapan tersebut ke rumah Annar di Jalan Sunu 3, Kota Makassar.
Pada Februari 2024, Syahruna sempat mencoba alat yang dibeli untuk mencetak poster Terdakwa yang berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pada Juli 2024, Syahruna mulai mencetak uang palsu pecahan Rp100 ribu, namun hasilnya masih belum sempurna. Terdakwa Annar kemudian meminta Syahruna menghentikan pencetakan dan memusnahkan alat dan bahan tersebut.
Terdakwa Berniat Maju Pilgub Sulsel
Namun, sebelum alat itu dimusnahkan, pada Mei 2024, saksi Andi Ibrahim mengunjungi Terdakwa Annar untuk mencari donatur bagi pencalonan dirinya sebagai Bupati Barru. Terdakwa Annar lantas mempertemukan Andi Ibrahim dengan Syahruna untuk membicarakan produksi uang palsu.
Setelah pertemuan tersebut, kegiatan pembuatan uang palsu dipindahkan dari rumah Terdakwa ke Gedung Perpustakaan UIN Alauddin Makassar.
"Sikap banding ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan dalam menjaga integritas penegakan hukum dan memastikan bahwa supremasi hukum ditegakkan, khususnya dalam perkara serius yang berkaitan dengan mata uang negara,"
ujar Kasi Penkum Kejati Sulsel
Kejati Sulsel
JPU Kejari Gowa Ajukan Banding Terdakwa Kasus Percetakan Uang Palsu di Kampus UIN Makassar
Follow
Rekomendasi
