Follow
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulsel menandatangani nota kesapahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang pembentukan Tim Terpadu Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Wilayah Sulsel.
Dalam acara yang digelar di Aula Kejati Sulsel pada Rabu 19 Maret 2025 tersebut, ketiga pimpinan lembaga yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Agus Salim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel Ali Yafid dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulsel R Agus Marhendra turut hadir.
Ali Yafid mengapresiasi inisiasi Kajati Sulsel terkait pembentukan tim terpadu percepatan pensertipikatan tanah wakaf di Sulsel.
"Kalau bukan inisiasi dari Bapak Kajati Sulsel, sinergitas antara Kemenag dan BPN tidak akan terjalin. Tim Terpadu ini untuk mengurus kepentingan rakyat dan umat khususnya di Sulawesi Selatan, sekaligus wadah untuk beramal jariyah," kata Ali Yafid.
Ali Yafid mengaku akan terus mendukung proses persiapan administrasi untuk mempercepat pensertipikatan tanah wakaf. Sebagai langkah awal,sudah menghasilkan 8 sertipikat yang diserahkan pada kegiatan penandatangan nota kesepahaman di Kejati Sulsel.
Sebanyak delapan sertipikat yang diserahkan diantaranya untuk Masjid Yayasan Al Azhar Makassar, Masjid Yayasan Daar Al Fatih Makassar, Masjid Yayasan Wahda Ilmi, Masjid Yayasan Pesantren Lorong Raudah Indonesia, Masjid Yayasan Pembinaan Cacat Nusantara, Masjid Andi Nur Hannah, Masjid Al Muhajirin dan Masjid Yayasan Wahda Ilmi.
Sementara itu, R Agus Marhendra melihat bahwa pensertipikatan tanah wakaf ini dapat memberikan kepastian hukum atas alas hak yang digunakan oleh rumah ibadah.
"Tahun ini, kami sudah menargetkan penerbitan 1405 sertipikat tanah wakaf. Terima kasih dukungan dari Kemenag untuk berkas administrasi dan dukungan pendampingan dari tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati dan Kejari untuk kepastian hukum,"
ujar Agus Marhendra.
Agus Salim juga berharap tim terpadu ini terus bekerja membantu rumah ibadah. Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel akan terus mendukung penuh proses penerbitan sertipikat tanah wakaf, khususnya penanganan masalah persoalan hukum. Tak hanya di level provinsi, Agus Salim meminta jajaran Kejari untuk segera membentuk tim terpadu.
"Apapun niat baik kita ini harus zero transaksional. Dari awal kita sudah komitmen, pengurusan sertipikat tanah wakaf ini gratis tanpa biaya. Di Kantor BPN bahkan disiapkan loket khusus untuk mengurus sertipikat tanah wakaf," jelas Agus Salim.
Berdasarkan data dari aplikasi SIMAS Kementerian Agama (per 17 Maret 2025), khusus untuk rumah ibadah umat Islam di Sulawesi Selatan terdapat 15.398 unit masjid dan 3.025 unit mushalla. Sementara yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) baru 1.583 masjid dan 676 mushalla.
Sementara untuk masjid dan mushalla yang berstatus tanah wakaf masing-masing sebanyak 12.891 unit dan 2.123 unit. Sisanya, legalitas masjid dan mushalla masih berstatus girik, sewa/kontrak, hibah dan Barang Milik Negara (BMN).
Diinisiasi Kajati, Kejati Sulsel Bersama Kanwil Kemenag dan Kanwil ATRBPN Wujudkan Kepastian Hukum Tanah Wakaf
Artikel ini ditulis oleh
![Nur Ulfa]()
Editor Nur Ulfa
Reporter
- Nur Ulfa
Rekomendasi
kejaksaan RI
MUI Berikan Dukungan kepada Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
Jaksa Agung menegaskan kerja sama antara Kejagung dan MUI dalam mengatasi permasalahan narkoba sangat penting
Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel
Diinisiasi Kajati, Kejati Sulsel Bersama Kanwil Kemenag dan Kanwil ATRBPN Wujudkan Kepastian Hukum Tanah Wakaf
Jumlah rumah ibadah umat Islam di Sulawesi Selatan terdapat 15.398 unit masjid dan 3.025 unit mushalla
Baca Selengkapnya
kejati jatim
Kejati Jatim Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah SMK Swasta di Disdik Jawa Timur
Penyidik Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di lima lokasi.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
JAMINTEL Kejagung Selesaikan Pengamanan 15 Proyek Pembangunan Strategis Senilai Rp12,9 Triliun
Pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Baca Selengkapnya
Restorative Justice (RJ)
JAM-Pidum Menyetujui 12 Permohonan Restoratif Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor Pegawai Bengkel
Kedua belas perkara yang disetujui tersebut berasal dari permohonan 10 Kejaksaan Negeri dengan 14 orang tersangka.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara Gelar Edukasi Keuangan bagi PMI di Hongkong
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya
Sebagian besar saksi yang diperiksa adalah direksi dari perusahaan jasa keuangan
Baca Selengkapnya
Restorative Justice (RJ)
4 Perkara Pidana Umum Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Salah Satunya Pencuri Motor di Bali
Permohonan penyelesaian empat perkara lewat mekanisme restorative justice itu diajukan tiga Kejaksaan Negeri.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertamina
Kejagung Periksa 3 Saksi dan 7 Tersangka Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud"
Baca Selengkapnya
Korupsi Impor Gula
Kejaksaan Periksa Direktur PT Kerta Mulya Sukses Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
Satu orang saksi yang diperiksa tersebut berinisal KS selaku Direktur PT Kerta Mulya Sukses.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum
Kejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor oleh Marbot Masjid
Perkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kejagung Periksa 2 Saksi Perkara Komoditas Timah Korporasi, Salah Satunya Mantan Direktur
Pemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
JAM-Intelijen Dukung Peningkatan Prestasi Olahraga Berkuda di Kancah Internasional
Kejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel
Kejati Sulsel Setujui 2 Permohonan Restorative Justice dari Kejari Makassar dan Pangkep
Perkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca Selengkapnya
Kejati Kepri
Kapal Memilih Bersandar di Singapura, Kejati Kepri Gagas Inovasi Perizinan Labuh Jangkar Terpadu
Inovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca Selengkapnya
Opini
Jaksa, Penyidik Tindak Pidana Tertentu
Opini dari Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Survei Indikator Tempatkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Hasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca Selengkapnya
100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
100 Hari Kabinet Merah Putih, JAM-Pidsus Kejaksaan RI Ungkap 3 Kasus Korupsi Kakap
JAM-Pidsus Kejaksaan RI juga menghimpun PNBP di akhir Desember 2024 bernilai ratusan miliar rupiah
Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel
Kejati Sumsel Tahan Mantan Sekda Palembang, Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset Rp11,76 Miliar
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejari Kepulauan Aru Tahan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Terkait Korupsi Rp1,5 Miliar Penyalahgunaan Pembangunan Gedung
Jaksa melakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak Selasa 21 Januari 2025 dan tersangkan dititipkan di Rutan Dobo.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejati Lampung Periksa Bupati Lampung Timur Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Gerbang Rumdis
Pemeriksaan terhadap saksi berlangsung selama 10 jam
Baca Selengkapnya
kejati bengkulu
Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM 2025 di Kejati Bengkulu
Kejati Bengkulu berkomitmen penuh menjadikan WBK dan WBBM sebagai wujud nyata dari transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
kejati ntt
Kajati NTT Peringatkan Bakal Gelar Investigasi Robohnya Plafon Sekolah di Kupang Jika Ada Indikasi Kelalaian
Kajati NTT juga mengharapkan Balai PPW NTT segera mengambil langkah-langkah nyata dalam menangani kerusakan yang ada
Baca Selengkapnya