Follow
Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 18 Maret 2024. Dalam pertemuan itu, Jaksa Agung dan Menteri Keuangan membahas temuan dugaan tindak pidana korupsi (fraud) dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Menurut Jaksa Agung, kredit ini terdiri dari beberapa tahapan (batch). Tahapan satu terdiri dari empat perusahaan yang terindikasi fraud dengan total sebesar Rp2,504 triliun.
Berikut daftar 4 perusahaan yang terindikasi melakukan fraud:
- PT RII sebesar Rp1,8 triliun.
- PT SMS sebesar Rp216 miliar.
- PT SPV sebesar Rp144 miliar.
- PT PRS sebesar Rp305 miliar.
“Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,”
ujar Jaksa Agung.
Sementara, tambah Jaksa Agung, batch 2 terdiri dari enam perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan Rp85 miliar.
Keenam perusahaan tersebut masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam rangka recovery asset.
Jaksa Agung mengingatkan perusahaan-perusahaan debitur batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan.
“Agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana,”
tegas Jaksa Agung.
Untuk diketahui, laporan kredit LPEI ini terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini status para debitur perusahaan tersebut belum ditentukan. Perusahaan-perusahaan debitur tersebut bergerak pada bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan nikel.
Sementara, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kunjungan kali ini merupakan bentuk sinergi Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum terkait dengan keuangan negara. Hal ini serupa dengan penanganan perkara dalam Satgas BLBI.
Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa LPEI akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah dan akan terus bekerja sama dengan JAM DATUN, BPKP RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dalam satu Tim Terpadu.
“Negara tetap mendukung LPEI melaksanakan perannya meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik, zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar peran strategisnya berjalan optimal sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009,” imbuh Menteri Keuangan.
Jaksa Agung dan Menteri Keuangan Bahas Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Nasional LPEI
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Huda Setyawan
Reporter
- Eko Huda Setyawan
Rekomendasi
Kejaksaan Agung
Resmikan Gedung Baru JAM PIDSUS, Jaksa Agung Ingatkan Jangan Hanya Jadi Landmark Fisik
Selasa, 29 Apr 2025 13:55 WIB
Kehadiran Gedung Bundar yang menjadi kantor baru JAM PIDSUS akan menjadi tonggak upaya pemberantasan korupsi yang profesional dan berintegritas
Baca Selengkapnya
Wilayah Bebas Korupsi
Canangkan WBK dan WBBM, JAM-Pidmil: "Integritas Bukan Hanya Sekadar Kata, tetapi Harus Diwujudkan"
Senin, 24 Mar 2025 19:40 WIB
embangunan Zona Integritas merupakan langkah nyata dalam memastikan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Burhanuddin
Kelola Anggaran Triliunan Rupiah, Kejaksaan Agung Kawal Program Badan Gizi Nasional Agar Tepat Kelola dan Sasaran
Kamis, 20 Mar 2025 19:05 WIB
Selain bersilaturahmi, pertemuan Jaksa Agung dan Kepala BGN tersebut juga dalam rangka berkonsultasi terkait pendampingan program gizi nasional yang akan dijalankan lembaga tersebut.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Gelar Adhyaksa Mural Fest 2025, Kejaksaan Agung Gelorakan Semangat Anti korupsi
Selasa, 18 Mar 2025 21:25 WIB
Acara ini merupakan ajang seni yang mengajak publik atau masyarakat luas, khususnya seniman, untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi secara kreatif dan inspiratif dengan karya mural.
Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung
Upaya Kejaksaan Berantas Kejahatan Lintas Negara Terkait SDA
Jumat, 24 Jan 2025 07:30 WIB
JAM-Datun mengungkapkan hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang signifikan
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Jaksa Agung dan BAP DPD RI Bahas Akuntabilitas Perhitungan Kerugian Negara
Rabu, 22 Jan 2025 17:30 WIB
BAP DPD RI juga menyampaikan keinginannya untuk memperkuat hubungan kerja dengan Kejaksaan RI.
Baca Selengkapnya
jaksa agung
Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Jaksa Agung Menandatangani Nota Kesepahaman dengan Ketua Komisi Kejaksaan RI
Kamis, 16 Jan 2025 16:06 WIB
Maksud dan tujuan dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pedokan kerja sama dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejagung dan KPK Berkomitmen Berantas Korupsi, Jaksa Agung: "Tidak Ada Persaingan, Kami Sama-Sama"
Rabu, 08 Jan 2025 15:50 WIB
Kedua lembaga penegak hukum ini menegaskan pemberantasan korupsi sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Jaksa Agung Dorong Sinergi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi
Rabu, 08 Jan 2025 12:01 WIB
"Hukum telah memberikan pedoman yang jelas, namun pelaksanaannya membutuhkan koordinasi yang erat antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan,”
Baca Selengkapnya
JAMWAS
Finalisasi MoU, JAM Pengawasan Kejagung dan Komisi Kejaksaan Soroti 2 Isu Terkait Mitigasi Risiko
Senin, 06 Jan 2025 18:01 WIB
MoU JAM BIdang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI saat ini sudah dalam tahap penyelesaian
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Capaian Kinerja Kejaksaan 2024: Realisasi Anggaran 97,4%, Himpun PNBP Rp2,02 Triliun
Selasa, 31 Des 2024 16:01 WIB
Kejaksaan RI juga menghimpun penerimaan negara berupa PNBP lebih dari Rp2 triliun
Baca Selengkapnya
Jamdatun
JAM-Datun Pimpin Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Senin, 23 Des 2024 16:30 WIB
Bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga dalam mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Kejagung
JAM-Pidum dan PT Pegadaian Jalin Kerja Sama Strategis Khususnya Penanganan Penyimpanan Barang Bukti Perhiasan
Minggu, 22 Des 2024 14:01 WIB
Kerja sama ini merupakan salah satu upaya menjalankan blue print Transformasi Penuntutan Menuju Indonesia Emas 2045
Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung
JAM-Datun Kejagung dan PT Semen Indonesia Jalin Kerja Sama Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional
Selasa, 17 Des 2024 16:30 WIB
Kejagung mengharapkan kolaborasi ini dapat mendorong praktik bisnis yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku
Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung
JAM-Datun Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024
Senin, 09 Des 2024 20:02 WIB
Inflasi nasional pada November 2024 tercatat stabil dan cenderung menurun.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Jaksa Agung Tekankan Sinergitas dan Integritas dalam Berantas Korupsi pada Peringatan Hakordia 2024
Senin, 09 Des 2024 12:10 WIB
Mengutip laporan Transparency International, ada stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada angka 34 & penurunan peringkat dari 110 ke 115.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Bantu Ditjen PP Kemenkumham Susun Regulasi Berkualitas dan Adaptif, JAM-Pidum: "Kejaksaan Memiliki Tanggung Jawab Moral"
Selasa, 03 Des 2024 07:30 WIB
Komitmen tersebut disampaikan JAM-Pidum Kejaksaan Agung saat menerima audiensi Dirjen PP Kemenkumham.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Komitmen Kejaksaan RI Bantu Penegakan Hukum di Kemenhub
Kamis, 28 Nov 2024 17:30 WIB
KOmitmen itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Menhub ke kantor Kejaksaan Agung
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kick-Off Meeting Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, JAM-Intelijen Bentuk 3 Pokja
Selasa, 26 Nov 2024 17:30 WIB
Desk koordinasi ini bertugas untuk meningkatkan devisa negara dan mengurangi potensi kebocoran nasional
Baca Selengkapnya