STORY KEJAKSAAN - Jaksa Agung RU, ST Burhanuddin berharap peserta Sekolah Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-35 Tahun Anggaran 2026 senantiasa menjadi motor penggerak perubahan yang memiliki kepekaan terhadap krisis. Kepemimpinan masa depan harus mampu menyatukan visi dan kekuatan antarlembaga guna memastikan Indonesia tetap tangguh, berdaulat, dan memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional.
“Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera menuju satu abad kemerdekaan Indonesia,” ujar Jaksa Agung dalam sambutan yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung, Prof Dr Asep Nana Mulyana saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Kuliah Nyata Profesi Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun Anggaran 2026 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin 30 Maret 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Wakil Jaksa Agung memberikan paparan mengenai kepemimpinan strategis nasional yang berbasis pada integritas dan sinergi sebagai kunci utama dalam mengawal ketahanan pangan, kedaulatan energi, serta pertumbuhan ekonomi nasional demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
Menurut Plt. Wakil Jaksa Agung, Kejaksaan berkomitmen penuh untuk menyukseskan Misi Asta Cita, terutama dalam memantapkan sistem keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Di tengah ketidakpastian global dan ancaman krisis yang dipicu oleh konflik internasional maupun fenomena alam,
“Kejaksaan mengambil peran aktif melalui berbagai program strategis,"
tegas Plt. Wakil Jaksa Agung.
Kejaksaan Agung
Upaya ini diwujudkan melalui inisiatif nyata seperti program Jaksa Mandiri Pangan yang mendukung stabilitas stok pangan nasional, program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang memastikan penggunaan anggaran desa tepat sasaran, serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat ekonomi biru dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.
Terkait hambatan dalam pembangunan nasional, Plt Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa telah teridentifikasi adanya risiko kebocoran anggaran serta modus penipuan yang semakin kompleks sebagai tantangan utama.
Untuk menghadapi hal tersebut, Kejaksaan menerapkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari strategi preventif melalui penguatan prosedur standar operasional dan pendampingan sejak tahap perencanaan proyek, hingga strategi represif berupa penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu.
Plt. Wakil Jaksa Agung menuturkan bahwa fokus utama dari tindakan hukum bukan sekadar memberikan sanksi, melainkan juga untuk memastikan adanya pemulihan ekonomi dan penyelamatan aset negara secara maksimal.
Efektivitas kerja Kejaksaan tercermin dari capaian kinerja yang sangat signifikan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah berhasil memulihkan keuangan sebesar lebih dari Rp 149 triliun. Sementara Bidang Intelijen dan Tindak Pidana Khusus juga terus bergerak melakukan pengamanan pembangunan strategis serta penyelamatan keuangan negara dalam jumlah yang besar dari berbagai sektor.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari pola kepemimpinan kolaboratif yang menempatkan Kejaksaan, Polri, dan TNI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional,”
ujar Plt. Wakil Jaksa Agung menambahkan.
PENGARAHAN Plt.WAKIL JAKSA AGUNG PADA KKP SESPIMTI POLRI DIKREG KE-35 TAHUN 2026
Hadir di KKP Sespimti Polri Tahun 2026, Plt Wakil Jaksa Agung Beri Paparan Kepemimpinan Strategis Nasional berbasis Integritas dan Sinergi
Follow
Rekomendasi
