Better experience in portrait mode.
Audiensi dengan BNN, Jaksa Agung: Kejahatan Lintas Negara yang Bahayakan Generasi Muda

Audiensi dengan BNN, Jaksa Agung: Kejahatan Lintas Negara yang Bahayakan Generasi Muda

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima audiensi Kepala Badan Narkotika (BNN) RI Komjen Pol Marthius Hukom. Audiensi yang bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung itu membahas pembaharuan dan perpanjangan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi antara Kejaksaan dengan BNN.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyoroti kejahatan narkotika yang membahayakan generasi bangsa. Menurutnya, kejahatan narkotika sudah menjadi kejahatan lintas negara yang menggunakan berbagai jalur, mulai darat, laut hingga udara. Kejahatan yang terorganisir dengan rapi dan berbahaya itu menghalangi terwujudnya Indonesia Sehat untuk melahirkan generasi emas.

“Dari hasil kunjungan saya ke daerah, perkara Narkotika jumlahnya mendominasi dibandingkan perkara-perkara lainnya. Kejahatan Narkotika tidak bisa diserahkan secara parsial dalam satu institusi, tetapi harus bersama-sama memerangi kejahatan ini secara kolaboratif, masif dan terus menerus dengan penegak hukum lainnya,”

tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin, Rabu, 17 Januari 2024.

Audiensi dengan BNN, Jaksa Agung: Kejahatan Lintas Negara yang Bahayakan Generasi Muda

Dengan demikian, menurut Jaksa Agung, penting untuk memperbarui Nota Kesepahaman untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinergi antara Kejaksaan dan BNN dalam memberantas kejahatan narkotika.

"Kejaksaan telah membentuk Balai Rehabilitasi Narkotika di beberapa tempat. Untuk itu, perlu dukungan dan kerja sama terkait sarana dan prasarana dalam penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika,”

ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Optimalkan Pasal TPPU

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Fadil Zumhana menegaskan agar dapat dioptimalkan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sehingga pengendalian perkara dari dalam penjara dapat terpotong dengan cara memiskinkan pelaku Narkotika.

“Sampai saat ini, kita sudah memiliki balai rehabilitasi lebih dari 154 di seluruh Indonesia. Ke depannya, kita harus intensifkan kerja sama dalam rangka Assessment agar kita melakukan rehabilitasi yang betul-betul menjadi korban tindak pidana narkotika,”

tegas JAM-Pidum.

Apreasiasi Kepala BNN

Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom mengapresiasi atas kerja sama dan bantuan dari Kejaksaan dalam proses penanganan perkara mulai dari penyidikan sampai proses eksekusi, termasuk gugatan keperdataan.

Apreasiasi Kepala BNN

“Saya sangat mengapresiasi Kejaksaan yang telah bekerja maksimal dalam menuntut mati beberapa pelaku tindak pidana, walaupun ada kesulitan dalam proses eksekusi mati oleh sebab kepentingan negara di dunia internasional,”

pungkas Kepala BNN.

Jaksa Agung: Entitas Jaksa ASEAN Wujudkan Sinergitas Penegakan Hukum
Jaksa Agung: Entitas Jaksa ASEAN Wujudkan Sinergitas Penegakan Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan perlunya memperkuat kerja sama para jaksa se-ASEAN.

Baca Selengkapnya
JAM-Pidmil Kuatkan Sinergi Kejaksaan dengan TNI Guna Meminimalisir Disparitas Penanganan Perkara Koneksitas
JAM-Pidmil Kuatkan Sinergi Kejaksaan dengan TNI Guna Meminimalisir Disparitas Penanganan Perkara Koneksitas

JAM-Pidmil berharap sinergitas tersebut dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Buka Acara Bimtek, Kajati Sulsel Sampaikan Kebijakan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum
Buka Acara Bimtek, Kajati Sulsel Sampaikan Kebijakan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, menyampaikan welcome speech pada kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Setujui Penyelesaian 4 Perkara Narkotika Melalui Mekanisme Restorative Justice
JAM-Pidum Setujui Penyelesaian 4 Perkara Narkotika Melalui Mekanisme Restorative Justice

Permohonan empat perkara tersebut diajukan oleh tiga Kejaksaan Negeri

Baca Selengkapnya
Kolaborasi JAM-Pidum dan Ditjen PP Kemenkumham, Bukti Kejaksaan Serius Menyongsong KUHP Nasional
Kolaborasi JAM-Pidum dan Ditjen PP Kemenkumham, Bukti Kejaksaan Serius Menyongsong KUHP Nasional

Kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional.

Baca Selengkapnya
Terima Kunjungan Menhut, Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan
Terima Kunjungan Menhut, Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan

Jaksa Agung dan Menhut berkoordinasi untuk menjaga hutan dari penjarahan atau pengalihan hutan menjadi perkebunan secara ilegal

Baca Selengkapnya
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan

Sinergi Kejaksaan dan OJK dapat mendorong penguatan dan penegakan hukum yang efektif serta turut berkontribusi mendorong pembangunan nasional.

Baca Selengkapnya
Terima Kunjungan Menkomdigi, Jaksa Agung Berkomitmen Kawal Program Kementerian Komunikasi dan Digital
Terima Kunjungan Menkomdigi, Jaksa Agung Berkomitmen Kawal Program Kementerian Komunikasi dan Digital

Kejaksaan dan Kementerian Komdigi juga bersepakat untuk bersinergi dalam penanganan judi online

Baca Selengkapnya
Sinergitas TNI dan Kejaksaan RI untuk Perkuat Lembaga Penegakan Hukum Indonesia
Sinergitas TNI dan Kejaksaan RI untuk Perkuat Lembaga Penegakan Hukum Indonesia

Penguatan kelembagaan dalam penegakan hukum itu dilakukan dengan membangun sinergitas antara TNI dan Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Tegakkan Hukum di Wilayah Laut, Jaksa Agung Lakukan Koordinasi dengan Kepala Staf TNI AL
Tegakkan Hukum di Wilayah Laut, Jaksa Agung Lakukan Koordinasi dengan Kepala Staf TNI AL

Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan koordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Terapkan Keadilan Restoratif pada 3 Perkara Narkotika di Sumbawa dan Gorontalo
JAM-Pidum Terapkan Keadilan Restoratif pada 3 Perkara Narkotika di Sumbawa dan Gorontalo

JAM-Pidum memerintahkan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan SK Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung

Baca Selengkapnya
Jampidum Kejaksaan Agung Gandeng 11 Kementerian/Lembaga Dorong Penguatan dan Sinergitas Penuntutan Umum PPNS
Jampidum Kejaksaan Agung Gandeng 11 Kementerian/Lembaga Dorong Penguatan dan Sinergitas Penuntutan Umum PPNS

Perjanjian kerja sama ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan Integrated Criminal Justice System terutama pada PPNS.

Baca Selengkapnya
Optimalkan Penanganan Perkara Koneksitas, JAM PIDMIL Kerja Sama dengan TNI Adakan Diklat Pembekalan SDM di Badiklat Kejaksaan RI
Optimalkan Penanganan Perkara Koneksitas, JAM PIDMIL Kerja Sama dengan TNI Adakan Diklat Pembekalan SDM di Badiklat Kejaksaan RI

JAM-Pidmil menuturkan Kejaksaan merupakan satu-satunya badan yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Setujui 3 Pengajuan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika
JAM-Pidum Setujui 3 Pengajuan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika

Berikut tiga perkara narkotika yang diselesaikan rehabilitasi berdasarkan keadilan restoratif

Baca Selengkapnya
60 Terdakwa Perkara Narkoba Dituntut Mati Kejati Sumut
60 Terdakwa Perkara Narkoba Dituntut Mati Kejati Sumut

Modusnya sampai ada paket murah dan terkadang diberikan gratis dulu untuk mendapatkan pecandu baru.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Tangani Perkara Narkotika dengan Restorative Justice, Sehatkan Pelaku Korban Lewat Rehabilitasi
Kejaksaan Agung Tangani Perkara Narkotika dengan Restorative Justice, Sehatkan Pelaku Korban Lewat Rehabilitasi

Restorative justice memungkinkan ratusan korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan haknya untuk diobati secara mental dan fisik.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung RI Sambut Baik Kerja Sama JAMINTEL dengan Puspom TNI
Jaksa Agung RI Sambut Baik Kerja Sama JAMINTEL dengan Puspom TNI

Perjanjian kerja sama ini sangat penting dan strategis yang menandai eratnya jalinan hubungan kerja sama dan koordinasi yang telah ada dengan Puspom TNI.

Baca Selengkapnya
Berantas Sindikat Mafia Tanah, Jaksa Agung Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Berantas Sindikat Mafia Tanah, Jaksa Agung Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN

Jaksa Agung menyoroti sengketa dan konflik pertanahan yang sering terjadi di Indonesia, sebagian besar berasal dari praktik mafia tanah.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Temukan Indikasi Pola Transaksional Penanganan Persaingan Usaha di KPPU
Jaksa Agung Temukan Indikasi Pola Transaksional Penanganan Persaingan Usaha di KPPU

Jaksa Agung menemukan masih adanya dugaan pola transaksional dalam penanganan perkara persaingan usaha

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bahas Badan Perampasan Aset dengan Menteri PAN-RB: Harapan Selamatkan Aset Negara
Jaksa Agung Bahas Badan Perampasan Aset dengan Menteri PAN-RB: Harapan Selamatkan Aset Negara

Jaksa Agung dan Menpan RB membahas pembentukan Badan Perampasan Aset dan Manajemen Kepegawaian.

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Jaksa Agung Ajak Masyarakat untuk Berani Melapor Tindak Pidana Korupsi
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Jaksa Agung Ajak Masyarakat untuk Berani Melapor Tindak Pidana Korupsi

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung dan OJK Perkuat Kolaborasi Terkait Penindakan Tindak Pidana Perbankan dan Penanganan Barang Bukti Kripto
Kejaksaan Agung dan OJK Perkuat Kolaborasi Terkait Penindakan Tindak Pidana Perbankan dan Penanganan Barang Bukti Kripto

Kolaborasi penanganan kasus yang melibatkan barang bukti kripto penting dilakukan kedua lembaga. Terlebih penggunaan mata uang digital tersebut semakin marak.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset dengan Menpan RB: Bisa Percepat Penyelamatan Aset Negara
Jaksa Agung Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset dengan Menpan RB: Bisa Percepat Penyelamatan Aset Negara

keberadaan Badan Pemulihan Aset dapat dimanfaatkan oleh BUMN atau BUMD serta pemerintah untuk berkolaborasi dalam penyelesaian dan pemulihan aset-aset negara.

Baca Selengkapnya
Dirjen PP Beri Masukan Pada Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
Dirjen PP Beri Masukan Pada Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa

Perlu pencermatan agar mencegah Jaksa terkena sanksi ganda dari PP Disiplin PNS dan Rancangan Peraturan Kejaksaan ini.

Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen Hadiri Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum 2024
JAM-Intelijen Hadiri Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum 2024

Dalam rangka mendukung program pemerintah Asta Cita menuju Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya