Follow
Aset kripto rentan dijadikan alat pembayaran untuk tindak pidana. Hal ini disampaikan Kejaksaan Agung dalam Focus Group Discussion yang bertemakan "Penanganan Aset Kripto dalam Perkara Pidana."
Hasil dari FGD ini diharap dapat membantu penyusunan Pedoman Jaksa Agung dan Surat Edaran dalam rangka penanganan barang bukti aset kripto dalam perkara pidana.
Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum, Asri Agung Putra menyampaikan penegakan hukum di era transformasi digital saat ini dihadapkan dengan modus operasi kejahatan yang sangat canggih.
Salah satunya adalah kejahatan yang menggunakan sarana mata uang virtual atau disebut aset kripto (cryptocurrency).
Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (BAPPEBTI), jumlah pengguna aset kripto yang terdaftar naik dari 11,2 juta pada tahun 2021 menjadi 16,55 juta pada tahun 2022. Sedangkan nilai transaksi aset kripto mencapai Rp296,66 triliun pada bulan November 2022.
“Data tersebut memberikan gambaran faktual bahwa potensi penggunaan aset kripto dalam tindak pidana di indonesia dapat terjadi dalam skala besar,” ujar Asri.
Asri menambahkan bahwa aset kripto sering digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
Kejahatan tindak pidana tersebut dilakukan melalui skema pembobolan email bisnis, skema phishing, pemerasan, ransomware, pembajakan kripto, skema ponzi, penipuan percintaan/pekerjaan, bisnis layanan keuangan tidak berlisensi, dark web activity, pornografi anak, penjualan narkotika, perdagangan senjata, terorisme sampai pencucian uang.
Aset kripto merupakan barang bukti yang memiliki sifat yang sangat rentan, nilainya fluktuatif, serta mudah berubah dan dipindahtangankan.
Oleh karena itu, kata dia, penanganannya harus dilakukan dengan cepat dan tepat, terutama dalam hal pembuktian perkara pidana.
“Tanggung jawab pembuktian ada di pundak aparat penegak hukum. Terutama dalam menjaga integritasnya saat penanganan aset kripto, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan,” ujar Asri.
Dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala penanganan aset kripto sebagai barang bukti. Di antaranya metode atau tahapan penanganan aset kripto yang masih menggunakan metode konvensional.
Yakni dengan cara menkonversi aset kripto menjadi mata uang fiat (tunai), metode penentuan nilai aset kripto yang belum pasti, kedudukan aset kripto sebagai barang atau alat bukti dan cara mengidentifikasi terhadap aset kripto pada setiap tahapan penanganan perkara.
Menurut Asri, diskusi ini adalah salah satu upaya untuk membina koordinasi yang terpadu antara Penyidik, Jaksa, Hakim, PPATK, OJK, BAPPEBTI serta pedagang aset kripto untuk menyamakan persepsi terkait perkembangan kripto.
Guna merespon kebutuhan hukum tersebut, maka saat ini Kejaksaan melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri sedang menyusun pedoman tentang penanganan aset kripto dalam perkara pidana.
Pedoman tersebut akan menjadi petunjuk bagi para jaksa dalam menangani aset kripto pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Asri Agung Putra berharap diskusi kelompok ini mampu menyerap masukan dari narasumber yang berpengalaman. Selain itu, diskusi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama terhadap penanganan aset kripto yang ideal dalam perkara pidana.
Rekomendasi
Perkara Komoditas Timah
Kejaksaan Agung Memeriksa 6 Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, ketut Sumedana, merinci enam saksi tersebut dalam siaran persnya.
Baca Selengkapnya
Story Kejaksaan
Kejagung Periksa 2 Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Medan
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.
Baca Selengkapnya
Tim Jaksa Penyidik
Kejagung Periksa Mantan Plh. Kantor Wilayah DJBC Riau Terkait Perkara Impor Gula PT SMIP
Saksi yang diperiksa ialah Plh. Kantor Wilayah DJBC Riau tahun 2022 berinisal SY.
Baca Selengkapnya
sinergitas
Sinergitas TNI dan Kejaksaan RI untuk Perkuat Lembaga Penegakan Hukum Indonesia
Penguatan kelembagaan dalam penegakan hukum itu dilakukan dengan membangun sinergitas antara TNI dan Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Balai Teknik Perkeretaapian
Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub Terkait Korupsi Pembangunan Jalur Kereta Medan
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
Baca Selengkapnya
Kapuspenkum Kejagung
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Korupsi Komoditas Timah
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Kejagung Periksa 5 Saksi Terkait Korupsi Timah
pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
penegakan hukum TPPU
Komisi Kejaksaan Dorong Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca Selengkapnya
Story Kejaksaan
Kejaksaan RI Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Medan
Salah satu saksi adalah RAW, Kepala Biro Pelayanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan RI tahun 2018.
Baca Selengkapnya
komisi kejaksaan ri
Persiden Jokowi Lantik 9 Anggota Komisi Kejaksaan RI, Ini Daftarnya
Salah satu di antara mereka adalah Pujiono Suwandi, yang ditunjuk sebagai Ketua Komisi Kejaksaan RI, dengan Babul Khoir sebagai Wakil Ketua.
Baca Selengkapnya
Tipikor
Tersangka Dugaan Tipikor Dana Pengelolaan Kebun Sawit 500 Hektar Milik Pemerintah Kuantan Singingi Ditahan Kejati Riau
Usai memeriksa saksi J, Tipidsus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkannya sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Pembekalan CPNS Kejaksaan
Berikan Arahan dalam Pembekalan CPNS Kejaksaan, Ini Pesan Kajati Jatim
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, didampingi Asisten Pembinaan memberikan Pembekalan kepada CPNS se-Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Baca Selengkapnya
Kasus Komoditi Emas 2010-2022
Kejagung Periksa 2 Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Komoditi Emas
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa dua saksi terkait kasus komiditi emas.
Baca Selengkapnya
Kasus Jiwasraya
Kejagung Eksekusi Lahan Milik Terpidana Heru Hidayat Terkait Kasus Jiwasraya dan ASABRI
Aset yang dilakukan sita eksekusi adalah tanah seluas 19.996 meter persegi.
Baca Selengkapnya
Story Kejaksaan
Jaksa Agung Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset dengan Menpan RB: Bisa Percepat Penyelamatan Aset Negara
keberadaan Badan Pemulihan Aset dapat dimanfaatkan oleh BUMN atau BUMD serta pemerintah untuk berkolaborasi dalam penyelesaian dan pemulihan aset-aset negara.
Baca Selengkapnya
Kejagung
Jamdatun Minta Penegak Hukum Gencar Sita Aset Koruptor
Menurutnya, masih banyak kasus korupsi di masa lalu yang tidak ditangani karena tidak adanya pengaduan mengenai perkara tersebut.
Baca Selengkapnya
Korupsi Komoditas Emas
Kejagung Periksa Seorang Saksi Terkait Korupsi Pengelolaan Komoditas Emas
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud
Baca Selengkapnya
Kapuspenkum Kejagung
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Korupsi Pengelolaan Komoditas Emas 2010-2022
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
Story Kejaksaan
Jaksa Agung Bahas Badan Perampasan Aset dengan Menteri PAN-RB: Harapan Selamatkan Aset Negara
Jaksa Agung dan Menpan RB membahas pembentukan Badan Perampasan Aset dan Manajemen Kepegawaian.
Baca Selengkapnya