Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menetapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat berinisial FDJS sebagai tersangka kasus korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP), Jumat 1 Maret 2023.
Kepala Kejati Papua Barat, Harli Siregar, mengatakan, tersangka menggelapkan dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun anggaran 2023.
"Adapun peranan tersangka dalam perkara ini sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)," kata Harli.
Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka akan ditahan di Rutan Lapas Kelas II B Manokwari selama 20 hari ke depan.
Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kepala Disnakertrans Papua Barat Jadi Tersangka Penggelapan Anggaran TPP
Follow
Rekomendasi
