Keempat tersangka tersebut yaitu ME mantan Bupati Seluma periode 2005-2010, M mantan Sekretaris Daerah Seluma periode 2003-2011. Lalu RA eks Ketua DPRD Kabupaten Seluma periode 2004-2009 dan DH eks Kepala ATR/BPN Kabupaten Seluma periode 2006-2012.
Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, Eka Nugraha menjelaskan, kasus ini bermula saat Pemerintah Kabupaten Seluma pada 2007 melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Sembayat yang rencananya akan dipergunakan untuk pabrik semen.
Kemudian pada 2008 pembangunan pabrik semen tidak jadi dilaksanakan, selanjutnya atas inisiatif ME yang pada satu itu selaku Bupati Seluma untuk dilakukan perjanjian tukar menukar tanah.
Yakni tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang berlokasi di Kelurahan Sembayat dengan tanah pribadi milik ME yang berlokasi di areal perkantoran.
"Proses tukar menukar tanah ini kemudian diduga tidak memenuhi prosedur yang berlaku," ucap Eka Nugraha dalam keterangan, Senin 14 Oktober 2024.
Tanah yang menjadi objek tukar menukar diduga tidak jelas lokasinya, dan tidak melalui kajian yang semestinya dari tim pelaksana yang telah dibentuk.
"Tim pelaksana tersebut, yang terdiri dari tersangka DH dan M diduga tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh, termasuk dalam hal meneliti alasan serta pertimbangan tukar menukar tanah tersebut,"
imbuh Eka.
Kejari Seluma
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Kantor Akuntan Publik, sebesar Rp19.557.175.697 yang berasal dari barang negara/daerah berupa tanah yang berkurang seluas 199.681 M² yang disebabkan adanya kegiatan tukar guling.
Dalam perkara ini para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jaksa Bongkar Korupsi Tukar Guling Aset Pemda Rp19 Miliar, Mantan Bupati dan Ketua DPRD Seluma jadi Tersangka
Follow
Rekomendasi
