Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung Prof Dr Asep Nana Mulyana menyetujui 10 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice (keadilan retoratif) yang diajukan oleh 9 Kejaksaan Negeri (Kejari). Kesepuluh perkara yang disetujui pada ekspose virtual Rabu, 30 April 2025 itu melibatkan 17 orang tersangka.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakasaan Agung (Kejagung), Dr. Harli Siregar, S.H, M.Hum menerangkan salah satu perkara yaitu terhadap tersangka perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jhony Wijaya Sumbayak alias Jhony yang diajukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi.
Tersangka Jhonny yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diketahui dilaporkan ke penegak hukum usai melakukan perbuatan KDRT kepada korban bernama Desmon Saragoh pada Senin, 14 Oktober 2024 lalu.
Tersangka yang sempat ditolak masuk ke rumah orang tua korban di Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi saat kedatangan pertama sekitar pukul 18.15 WIB, dilaporkan marah karena tidak diberi uang sebesar Rp25 juta yang diklaimnya akan digunakan sebagai modal usaha.
Diliputi kemarahan, Tersangka Jhonny melakukan tindak kekerasan sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh Korban mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum.
Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejari (Kajari) Tebing Tinggi, Muchsin, S.H., M.H., Kasi Pidum Septeddy Endra Wijaya, S.H., M.H. serta Jaksa Fasilitator Heppy Kristina Sibarani, S.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.
Usai tercapai kesepakatan perdamaian antara pihak yang berperkara, Kajari Tebing Tinggi mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, S.H., M.H yang selanjutnya mengajukan permohonan kepada JAM-Pidum.
3 Perkara KDRT Lain
Selain kasus KDRT dengan Tersangka Jhonny, JAM-Pidum Kejagung juga menyetujui 3 perkara serupa yang diajukan tiga Kejari. Perkara itu adalah:
1. Tersangka Nur Imam Subiyantoro bin Muriyono dari Kejaksaan Negeri Sambas, yang disangka melanggar Pertama Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Tersangka Toni Alias Oton anak dari Ajodin (Alm) dari Kejaksaan Negeri Mempawah, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.
3. Tersangka Muhammad Rizqi Aryadinata alias Rizqi Ak Absul Razak dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Perkara Pidana Umum Lain
Sementara 6 perkara lain yang disetujui JAM-Pidum diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif menyangkut kasus pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, penggelapan, serta dua kasus penadahan.Enam perkara yang disetujui itu adalah:
Tersangka I Hazrul Falah alias Azrul, Tersangka II Deny Ihwan Al Iksana ls Denis, Tersangka III Muhamad Alfarid, Tersangka IV Mavi Adiek Garlosa, Tersangka V Rifqi Rahman als Rifqi dan Tersangka VI Kharisman Samsul als Samsul dari Kejaksaan Negeri Mataram, yang disangka melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan.
2. Tersangka Fander Sasue dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
3. Tersangka Muhammad Tayib dari Kejaksaan Negeri Buleleng, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
4. Tersangka Erwin Johannes Simanungkalit dari Kejaksaan Negeri Natuna, yang disangka melanggar Pertama Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Kedua Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
5. Tersangka I Joni Kantor als Pak Acok bin Ali Alaito dan Tersangka II Cecep Supriyoto dari Kejaksaan Negeri Bintan, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
6. Tersangka I Cecep Supriyoto dan Tersangka II Joni Kanto als Pak Acok bin Ali Alaito dari Kejaksaan Negeri Bintan, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
Alasan Penghentian Penuntutan
Kesepuluh perkara tersebut dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif ini karena sejumlah alasan yaitu:
Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
Tersangka belum pernah dihukum;
Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
Pertimbangan sosiologis;
Masyarakat merespon positif.
“Para Kepala Kejari dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,”
pesan JAM-Pidum
JAM-Pidum Menyetujui 10 Permohonan Restorave Justice, 4 di Antaranya Terkait Kasus KDRT
Follow
Rekomendasi
