Kejaksaan Agung melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) melaporkan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) telah menyelesaikan pengamanan terhadap sembilan kegiatan yang terdiri dari 15 proyek dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp12,9 triliun.
Capaian tersebut terungkap dalam kegiatan Penyampaian Hasil Kegiatan (Exit Meeting) Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Rabu 19 Maret 2025.
Keberhasilan ini menandai pencapaian penting dalam mendukung kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Daerah (PSD) agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Plt. Direktur IV Irene Putrie yang membacakan sambutan JAM-Intel Reda Manthovani menyampaikan, pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
"Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan 8 Asta Cita, salah satunya adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur sebagai langkah fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Reda Manthovani.
Sebagai bagian dari tugasnya, Direktorat IV pada JAM INTEL berfokus pada mitigasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat menggagalkan proyek strategis nasional. Pengamanan dilakukan melalui berbagai aspek, termasuk pengamanan personil, materiil dan aset, serta penyelesaian hambatan birokrasi.
JAM-Intel juga menekankan meskipun pengamanan pembangunan strategis bertujuan untuk mendukung kelancaran proyek, hal ini tidak berarti menghilangkan aspek akuntabilitas. Personil yang terlibat tetap harus bertanggung jawab secara administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Selain itu, PPS tidak masuk ke ranah teknis dan keuangan proyek, tetapi memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan guna memastikan proyek berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.
Dalam periode 2025-2029, Presiden Prabowo juga telah menetapkan 77 proyek strategis nasional yang menjadi fokus pembangunan, termasuk 48 proyek lanjutan dan 29 proyek baru. Di antaranya adalah pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu dan pembangunan jalan tol terintegrasi di Sumatera. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Reda Manthovani juga mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kerja sama dan profesionalitas dalam mendukung pengamanan pembangunan strategis. Dengan koordinasi yang baik antar stakeholders, diharapkan setiap proyek dapat berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh stakeholder dari perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Hutama Karya, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
KUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Follow
Rekomendasi
