

Kejaksaan Agung melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) melaporkan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) telah menyelesaikan pengamanan terhadap sembilan kegiatan yang terdiri dari 15 proyek dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp12,9 triliun.
Capaian tersebut terungkap dalam kegiatan Penyampaian Hasil Kegiatan (Exit Meeting) Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Rabu 19 Maret 2025.
Keberhasilan ini menandai pencapaian penting dalam mendukung kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Daerah (PSD) agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Plt. Direktur IV Irene Putrie yang membacakan sambutan JAM-Intel Reda Manthovani menyampaikan, pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
"Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan 8 Asta Cita, salah satunya adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur sebagai langkah fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Reda Manthovani.
Sebagai bagian dari tugasnya, Direktorat IV pada JAM INTEL berfokus pada mitigasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat menggagalkan proyek strategis nasional. Pengamanan dilakukan melalui berbagai aspek, termasuk pengamanan personil, materiil dan aset, serta penyelesaian hambatan birokrasi.
JAM-Intel juga menekankan meskipun pengamanan pembangunan strategis bertujuan untuk mendukung kelancaran proyek, hal ini tidak berarti menghilangkan aspek akuntabilitas. Personil yang terlibat tetap harus bertanggung jawab secara administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Selain itu, PPS tidak masuk ke ranah teknis dan keuangan proyek, tetapi memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan guna memastikan proyek berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.
Dalam periode 2025-2029, Presiden Prabowo juga telah menetapkan 77 proyek strategis nasional yang menjadi fokus pembangunan, termasuk 48 proyek lanjutan dan 29 proyek baru. Di antaranya adalah pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu dan pembangunan jalan tol terintegrasi di Sumatera. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Reda Manthovani juga mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kerja sama dan profesionalitas dalam mendukung pengamanan pembangunan strategis. Dengan koordinasi yang baik antar stakeholders, diharapkan setiap proyek dapat berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh stakeholder dari perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Hutama Karya, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Bazar Ramadan 2025 g bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi para pegawai Kejaksaan Agung melalui persediaan Sembako dengan harga terjangkau.
Baca SelengkapnyaDesa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi penggerak utama pembangunan itu sendiri.
Baca SelengkapnyaPengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Baca Selengkapnyapemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaKedua belas perkara yang disetujui tersebut berasal dari permohonan 10 Kejaksaan Negeri dengan 14 orang tersangka.
Baca SelengkapnyaEdukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaRegulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca SelengkapnyaSebagian besar saksi yang diperiksa adalah direksi dari perusahaan jasa keuangan
Baca SelengkapnyaPermohonan penyelesaian empat perkara lewat mekanisme restorative justice itu diajukan tiga Kejaksaan Negeri.
Baca Selengkapnya"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud"
Baca SelengkapnyaSatu orang saksi yang diperiksa tersebut berinisal KS selaku Direktur PT Kerta Mulya Sukses.
Baca SelengkapnyaKejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca SelengkapnyaPerkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca SelengkapnyaKejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya“No mountain is too high for the strong spirit to climb. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi bagi jiwa yang kuat untuk menaklukkannya,”
Baca SelengkapnyaPenyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.
Baca SelengkapnyaBelasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keberlangsungan program MBG
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data rekapitulasi, penerimaan laporan pengaduan masyarakat periode 2020 hingga 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaPerkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca SelengkapnyaInovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca SelengkapnyaKegiatan sosial ini turut dihadiri pengusaha nasional Jusuf Hamka yang mengapresiasi inisiatif JAM-Intelijen
Baca SelengkapnyaOpini dari Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id