Better experience in portrait mode.
JAM-Pembinaan

Ini Capaian Kinerja JAM-Pembinaan Kejaksaan RI dalam 100 Hari Kabinet Merah Putih

Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM- Pembinaan) mencatat capaian kinerja di bawah Kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, selama 100 hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024 s.d. 20 Januari 2025.

Adapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PEMBINAAN Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:

1. BIRO PERENCANAAN

a. Penguatan Organisasi dan Tata Laksana

Membentuk 7 (tujuh) satuan kerja baru, meningkatkan tipologi beberapa Kejaksaan Negeri Tipe B menjadi Tipe A, Kejaksaan juga telah mengirimkan usulan untuk membentuk dan dijadikan instansi Pembina jabatan fungsional paralegal (jabatan fungsional sebagai asisten para Jaksa);

b. Peningkatan Kesejahteraan

- Peningkatan Kelas Jabatan Eselon III di Kejaksaan Agung dan Asisten di Kejaksaan Tinggi dari 12 menjadi 13;
- Peningkatan Kelas Jabatan Eselon IV di seluruh Indonesia dari 9 ke 10.

c. Capaian Indeksasi Reformasi Birokrasi

Peningkatan 11 Indeksasi yaitu Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Reformasi Hukum, Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Sistem Persuratan Berbasis Elektronik (SPBE), Tingkat Akuntabilitas Keuangan (Opini BPK), dan Indeks Berakhlak;

d. Capaian Rencana Aksi Nasional (RAN)

Peningkatan pelaksanaan pelaporan RAN P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) dan pelaporan RAN HAM (Hak Asasi Manusia);

e. Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK dan
WBBM di lingkungan Kejaksaan RI periode tahun 2024 terdapat 21 satuan kerja yang berhasil mendapat predikat WBK;

f. Capaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (PEKPPP) periode tahun 2024, dilakukan terhadap 1 Unit Lokus Evaluasi (ULE) yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pernah mengikuti evaluasi PEKPPP yaitu Kejaksaan Negeri Bengkulu;

g. Capaian Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024 yang berhasil memperoleh predikat Unit Pelayanan Publik (UPP) Terbaik yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

2. BIRO UMUM

Realisasi serapan anggaran periode 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 pada bagian Tata Usaha dan Pimpinan, capaian kinerja pada Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan diukur dari realisasi serapan anggaran Periode 20 Oktober 2024 s.d. 20 Desember 2024 adalah sebesar 19%.

3. BIRO KEPEGAWAIAN

a. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI melalui Indeks Profesionalitas SDM Kejaksaan RI sesuai Pasal 3 Permenpan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kejaksaan Republik Indonesia 2023 sebesar 83.9 % yang termasuk kategori Tinggi;

b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN sesuai Surat BKN Nomor: 9066/b-ak.02.02/SD/K/2024 tanggal 19 November 2024 Penilaian Indeks Norma, Standar, Perilaku, Kriteria (NSPK) Kejaksaan memperoleh nilai indeks tahun 2023/terbaru sebesar 91.13 dengan kategori A Predikat Unggul;

c. Berdasarkan surat Keputusan KASN
Nomor :178/KEP.KASN/C/XI/2023, Tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit. Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan Kategori IV: 329 (Sangat Baik;

d. Penetapan Alokasi CPNS Kejaksaan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024, Penetapan Jumlah Formasi CPNS Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 Sebanyak 9.694, Yang Terdiri Dari 35 (Tiga Puluh Lima) Formasi Jabatan;

e. Realisasi Anggaran Kegiatan/Program yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dibiayai oleh Anggaran Proyek Dipa Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 102.486.764.000 sampai dengan desember 2024 sudah terserap sebanyak Rp71.526.181.566 atau sebesar 70 %.

4. BIRO KEUANGAN

a. Realisasi Anggaran Belanja Kejaksaan RI periode tanggal 21 Oktober s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp3.350.338.816.686 atau secara presentase yaitu 17%;
Sementara itu, untuk periode 1 Januari s.d. 21 Januari 2025 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp418.010.094.977,00 (empat ratus delapan belas miliar sepuluh juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau secara persentase mencapai 1,72%;

b. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 1 s.d. 21 Januari 2025 sebesar Rp270.747.772.701 atau secara presentase mencapai 10,35%.

5. BIRO PERLENGKAPAN

a. Presentase jumlah Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi baik dan rusak ringan masih operasional dibandingkan total keseluruhan BMN. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah terealisasi 87,90% dari target 90%;

b. Sasaran Program Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tergambar pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kejaksaan yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, terbaru pada 2024 mendapatkan nilai 87,93;

c. Bahwa Biro Perlengkapan mengelola anggaran dengan pagu Rp. 8.942.671.986.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan IV 2024 adalah sebesar Rp. 5.323.668.526.408 dengan persentase 59,53%.

6. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

a. Data capaian kinerja biro hukum dan hubungan luar negeri 21 Oktober 2024 sd 21 Januari 2025 dalam 100 (seratus) hari kabinet merah putih telah menerbitkan 17 produk hukum;

b. Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri telah melakukan kerja sama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti (MoU) sebanyak 7 dengan presentase 100%; 

JAM-Pembinaan

c. Jumlah permintaan bantuan terhadap perlindungan perlindungan WNI dan/atau kekonsuleran yang ditindaklanjuti sebanyak 1 dengan presentase 100%;

d. Jumlah permintaan satuan kerja terkait ekstradisi yang ditindaklanjuti sebanyak 1 dengan presentase 100%.

7. PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM

Capaian Kinerja Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum dalam 100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024 s/d 20 Januari 2025 sebagai berikut:

a. Melakukan Studi Banding Pengelolaan Jurnal Ilmiah Kejaksaan RI “The Prosecutor Law Review” di Universitas Palangkaraya; 

b. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara pidana pada 25 (dua puluh lima) Kejaksaan Tinggi dan 125 (seratus dua puluh lima) Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi tersebut dengan responden sebanyak 6.250 orang, SKM dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara pidana yang telah dilakukan oleh Kejaksaan RI; 

c. Menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, yang dihadiri oleh pejabat struktural dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

8. PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI

a. Kegiatan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa penyediaan link interkoneksi Wide Area Network (WAN) untuk layanan akses internet dan Virtual Private Network (VPN) Kejaksaan Agung, Kejati dan Cabjari Tahun 2024;

b. Kegiatan data dan informasi publik meliputi kegiatan Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I Tahun 2024 yang masuk kedalam kegiatan Prioritas Nasional (PN);

c. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 11 September 2024 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kejaksaan RI memperoleh Indeks Predikat EPSS dan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2.57 dengan Predikat “Cukup”;

d. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Hasil Evaluasi SPBE untuk Kejaksaan sebesar “4.13” dengan Predikat “Sangat Baik”;

e. Satuan kerja yang telah menerapkan SPPT-TI sebesar 100% dengan kualitas data yang berhasil dipertukarkan dengan Lembaga Penegak Hukum (LPH) lainnya terhadap data shahih sebesar 70.59% dan data segar sebesar 18.86%.

Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum. 

JAM-Pidum Apresiasi Sinergi Solid Kejaksaan dan Babinkum TNI yang Selamatkan Aset Negara Senilai Rp10 Triliun
JAM-Pidum Apresiasi Sinergi Solid Kejaksaan dan Babinkum TNI yang Selamatkan Aset Negara Senilai Rp10 Triliun

Sinergi solid ini berhasil menyelamatkan aset tanah seluas 485.030 meter persegi

Baca Selengkapnya
Kelola Anggaran Triliunan Rupiah, Kejaksaan Agung Kawal Program Badan Gizi Nasional Agar Tepat Kelola dan Sasaran
Kelola Anggaran Triliunan Rupiah, Kejaksaan Agung Kawal Program Badan Gizi Nasional Agar Tepat Kelola dan Sasaran

Selain bersilaturahmi, pertemuan Jaksa Agung dan Kepala BGN tersebut juga dalam rangka berkonsultasi terkait pendampingan program gizi nasional yang akan dijalankan lembaga tersebut.

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Kejagung Menyetujui 26 Permohonan Restorative Justice
JAM-Pidum Kejagung Menyetujui 26 Permohonan Restorative Justice

Selain penganiayaan, perkara yang diselesaikan melalui restorative justice juga terkait pencurian, penggelapan jabatan, hingga penadahan

Baca Selengkapnya
MUI Berikan Dukungan kepada Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
MUI Berikan Dukungan kepada Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi dan Narkoba

Jaksa Agung menegaskan kerja sama antara Kejagung dan MUI dalam mengatasi permasalahan narkoba sangat penting

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Karo Hukum Kemendag Sebagai Saksi Perkara Impor Gula
Kejagung Periksa Karo Hukum Kemendag Sebagai Saksi Perkara Impor Gula

Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi terkait perkara impor gula

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah Korporasi
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah Korporasi

Baca Selengkapnya
Sedia Ribuan Paket, Jaksa Agung Berharap Bazar Ramadan Jadi Agenda Tahunan Kejagung
Sedia Ribuan Paket, Jaksa Agung Berharap Bazar Ramadan Jadi Agenda Tahunan Kejagung

Bazar Ramadan 2025 g bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi para pegawai Kejaksaan Agung melalui persediaan Sembako dengan harga terjangkau.

Baca Selengkapnya
JAM-Intel Kejagung Tegaskan Program Jaga Desa Hadir untuk Cegah Pelanggaran Hukum
JAM-Intel Kejagung Tegaskan Program Jaga Desa Hadir untuk Cegah Pelanggaran Hukum

Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi penggerak utama pembangunan itu sendiri.

Baca Selengkapnya
JAMINTEL Kejagung Selesaikan Pengamanan 15 Proyek Pembangunan Strategis Senilai Rp12,9 Triliun
JAMINTEL Kejagung Selesaikan Pengamanan 15 Proyek Pembangunan Strategis Senilai Rp12,9 Triliun

Pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Periksa Dirut PT Makassar Tene Sebagai Saksi Perkara Impor Gula Kemendag
Kejaksaan RI Periksa Dirut PT Makassar Tene Sebagai Saksi Perkara Impor Gula Kemendag

Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Kejagung sebelumnya telah menahan salah satu direksi PT Makassar Tenne berinisial TSEP.

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Periksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina
Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Periksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina

pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menyetujui 12 Permohonan Restoratif Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor Pegawai Bengkel
JAM-Pidum Menyetujui 12 Permohonan Restoratif Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor Pegawai Bengkel

Kedua belas perkara yang disetujui tersebut berasal dari permohonan 10 Kejaksaan Negeri dengan 14 orang tersangka.

Baca Selengkapnya
Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara Gelar Edukasi Keuangan bagi PMI di Hongkong
Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara Gelar Edukasi Keuangan bagi PMI di Hongkong

Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.

Baca Selengkapnya
Optimalkan Perlindungan Hukum, JAM-Datun Ingatkan Sektor Keuangan Adaptasi dengan Perkembangan Global
Optimalkan Perlindungan Hukum, JAM-Datun Ingatkan Sektor Keuangan Adaptasi dengan Perkembangan Global

Regulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya

Sebagian besar saksi yang diperiksa adalah direksi dari perusahaan jasa keuangan

Baca Selengkapnya
4 Perkara Pidana Umum Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Salah Satunya Pencuri Motor di Bali
4 Perkara Pidana Umum Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Salah Satunya Pencuri Motor di Bali

Permohonan penyelesaian empat perkara lewat mekanisme restorative justice itu diajukan tiga Kejaksaan Negeri.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 3 Saksi dan 7 Tersangka Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina
Kejagung Periksa 3 Saksi dan 7 Tersangka Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud"

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Periksa Direktur PT Kerta Mulya Sukses Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
Kejaksaan Periksa Direktur PT Kerta Mulya Sukses Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula

Satu orang saksi yang diperiksa tersebut berinisal KS selaku Direktur PT Kerta Mulya Sukses.

Baca Selengkapnya
Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum
Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum

Kejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor oleh Marbot Masjid
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor oleh Marbot Masjid

Perkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 2 Saksi Perkara Komoditas Timah Korporasi, Salah Satunya Mantan Direktur
Kejagung Periksa 2 Saksi Perkara Komoditas Timah Korporasi, Salah Satunya Mantan Direktur

Pemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk

Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen Dukung Peningkatan Prestasi Olahraga Berkuda di Kancah Internasional
JAM-Intelijen Dukung Peningkatan Prestasi Olahraga Berkuda di Kancah Internasional

Kejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.

Baca Selengkapnya
Gandeng Komunitas Disabilitas, JAM-Intelijen Lakukan Penanaman 1000 Mangrove di PIK
Gandeng Komunitas Disabilitas, JAM-Intelijen Lakukan Penanaman 1000 Mangrove di PIK

“No mountain is too high for the strong spirit to climb. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi bagi jiwa yang kuat untuk menaklukkannya,”

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Asabri Tersangka Korporasi Segera Disidang
Kasus Korupsi Asabri Tersangka Korporasi Segera Disidang

Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.

Baca Selengkapnya
17 Perkara Narkotika Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Tersangka Jalani Rehabilitasi
17 Perkara Narkotika Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Tersangka Jalani Rehabilitasi

Belasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka

Baca Selengkapnya