Adapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PEMBINAAN Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:

1. BIRO PERENCANAAN

a. Penguatan Organisasi dan Tata Laksana

Membentuk 7 (tujuh) satuan kerja baru, meningkatkan tipologi beberapa Kejaksaan Negeri Tipe B menjadi Tipe A, Kejaksaan juga telah mengirimkan usulan untuk membentuk dan dijadikan instansi Pembina jabatan fungsional paralegal (jabatan fungsional sebagai asisten para Jaksa);

c. Capaian Indeksasi Reformasi Birokrasi

Peningkatan 11 Indeksasi yaitu Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Reformasi Hukum, Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Sistem Persuratan Berbasis Elektronik (SPBE), Tingkat Akuntabilitas Keuangan (Opini BPK), dan Indeks Berakhlak;

d. Capaian Rencana Aksi Nasional (RAN)

Peningkatan pelaksanaan pelaporan RAN P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) dan pelaporan RAN HAM (Hak Asasi Manusia);

e. Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK dan
WBBM di lingkungan Kejaksaan RI periode tahun 2024 terdapat 21 satuan kerja yang berhasil mendapat predikat WBK;

f. Capaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (PEKPPP) periode tahun 2024, dilakukan terhadap 1 Unit Lokus Evaluasi (ULE) yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pernah mengikuti evaluasi PEKPPP yaitu Kejaksaan Negeri Bengkulu;

g. Capaian Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024 yang berhasil memperoleh predikat Unit Pelayanan Publik (UPP) Terbaik yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

2. BIRO UMUM

Realisasi serapan anggaran periode 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 pada bagian Tata Usaha dan Pimpinan, capaian kinerja pada Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan diukur dari realisasi serapan anggaran Periode 20 Oktober 2024 s.d. 20 Desember 2024 adalah sebesar 19%.

3. BIRO KEPEGAWAIAN

a. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI melalui Indeks Profesionalitas SDM Kejaksaan RI sesuai Pasal 3 Permenpan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kejaksaan Republik Indonesia 2023 sebesar 83.9 % yang termasuk kategori Tinggi;

b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN sesuai Surat BKN Nomor: 9066/b-ak.02.02/SD/K/2024 tanggal 19 November 2024 Penilaian Indeks Norma, Standar, Perilaku, Kriteria (NSPK) Kejaksaan memperoleh nilai indeks tahun 2023/terbaru sebesar 91.13 dengan kategori A Predikat Unggul;

c. Berdasarkan surat Keputusan KASN
Nomor :178/KEP.KASN/C/XI/2023, Tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit. Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan Kategori IV: 329 (Sangat Baik;

d. Penetapan Alokasi CPNS Kejaksaan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024, Penetapan Jumlah Formasi CPNS Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 Sebanyak 9.694, Yang Terdiri Dari 35 (Tiga Puluh Lima) Formasi Jabatan;

4. BIRO KEUANGAN

a. Realisasi Anggaran Belanja Kejaksaan RI periode tanggal 21 Oktober s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp3.350.338.816.686 atau secara presentase yaitu 17%;
Sementara itu, untuk periode 1 Januari s.d. 21 Januari 2025 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp418.010.094.977,00 (empat ratus delapan belas miliar sepuluh juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau secara persentase mencapai 1,72%;

b. Sasaran Program Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tergambar pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kejaksaan yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, terbaru pada 2024 mendapatkan nilai 87,93;

c. Bahwa Biro Perlengkapan mengelola anggaran dengan pagu Rp. 8.942.671.986.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan IV 2024 adalah sebesar Rp. 5.323.668.526.408 dengan persentase 59,53%.

6. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

a. Data capaian kinerja biro hukum dan hubungan luar negeri 21 Oktober 2024 sd 21 Januari 2025 dalam 100 (seratus) hari kabinet merah putih telah menerbitkan 17 produk hukum;

b. Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri telah melakukan kerja sama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti (MoU) sebanyak 7 dengan presentase 100%; 

b. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara pidana pada 25 (dua puluh lima) Kejaksaan Tinggi dan 125 (seratus dua puluh lima) Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi tersebut dengan responden sebanyak 6.250 orang, SKM dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara pidana yang telah dilakukan oleh Kejaksaan RI; 

c. Menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, yang dihadiri oleh pejabat struktural dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

8. PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI

a. Kegiatan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa penyediaan link interkoneksi Wide Area Network (WAN) untuk layanan akses internet dan Virtual Private Network (VPN) Kejaksaan Agung, Kejati dan Cabjari Tahun 2024;

b. Kegiatan data dan informasi publik meliputi kegiatan Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I Tahun 2024 yang masuk kedalam kegiatan Prioritas Nasional (PN);

c. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 11 September 2024 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kejaksaan RI memperoleh Indeks Predikat EPSS dan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2.57 dengan Predikat “Cukup”;

d. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Hasil Evaluasi SPBE untuk Kejaksaan sebesar “4.13” dengan Predikat “Sangat Baik”;

e. Satuan kerja yang telah menerapkan SPPT-TI sebesar 100% dengan kualitas data yang berhasil dipertukarkan dengan Lembaga Penegak Hukum (LPH) lainnya terhadap data shahih sebesar 70.59% dan data segar sebesar 18.86%.