

Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM- Pembinaan) mencatat capaian kinerja di bawah Kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, selama 100 hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024 s.d. 20 Januari 2025.
Adapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PEMBINAAN Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:
1. BIRO PERENCANAAN
a. Penguatan Organisasi dan Tata Laksana
Membentuk 7 (tujuh) satuan kerja baru, meningkatkan tipologi beberapa Kejaksaan Negeri Tipe B menjadi Tipe A, Kejaksaan juga telah mengirimkan usulan untuk membentuk dan dijadikan instansi Pembina jabatan fungsional paralegal (jabatan fungsional sebagai asisten para Jaksa);
b. Peningkatan Kesejahteraan
- Peningkatan Kelas Jabatan Eselon III di Kejaksaan Agung dan Asisten di Kejaksaan Tinggi dari 12 menjadi 13;
- Peningkatan Kelas Jabatan Eselon IV di seluruh Indonesia dari 9 ke 10.
c. Capaian Indeksasi Reformasi Birokrasi
Peningkatan 11 Indeksasi yaitu Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Reformasi Hukum, Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Sistem Persuratan Berbasis Elektronik (SPBE), Tingkat Akuntabilitas Keuangan (Opini BPK), dan Indeks Berakhlak;
d. Capaian Rencana Aksi Nasional (RAN)
Peningkatan pelaksanaan pelaporan RAN P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) dan pelaporan RAN HAM (Hak Asasi Manusia);
e. Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK dan
WBBM di lingkungan Kejaksaan RI periode tahun 2024 terdapat 21 satuan kerja yang berhasil mendapat predikat WBK;
2. BIRO UMUM
Realisasi serapan anggaran periode 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 pada bagian Tata Usaha dan Pimpinan, capaian kinerja pada Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan diukur dari realisasi serapan anggaran Periode 20 Oktober 2024 s.d. 20 Desember 2024 adalah sebesar 19%.
3. BIRO KEPEGAWAIAN
a. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI melalui Indeks Profesionalitas SDM Kejaksaan RI sesuai Pasal 3 Permenpan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kejaksaan Republik Indonesia 2023 sebesar 83.9 % yang termasuk kategori Tinggi;
b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN sesuai Surat BKN Nomor: 9066/b-ak.02.02/SD/K/2024 tanggal 19 November 2024 Penilaian Indeks Norma, Standar, Perilaku, Kriteria (NSPK) Kejaksaan memperoleh nilai indeks tahun 2023/terbaru sebesar 91.13 dengan kategori A Predikat Unggul;
c. Berdasarkan surat Keputusan KASN
Nomor :178/KEP.KASN/C/XI/2023, Tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit. Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan Kategori IV: 329 (Sangat Baik;
d. Penetapan Alokasi CPNS Kejaksaan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024, Penetapan Jumlah Formasi CPNS Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 Sebanyak 9.694, Yang Terdiri Dari 35 (Tiga Puluh Lima) Formasi Jabatan;
e. Realisasi Anggaran Kegiatan/Program yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dibiayai oleh Anggaran Proyek Dipa Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 102.486.764.000 sampai dengan desember 2024 sudah terserap sebanyak Rp71.526.181.566 atau sebesar 70 %.
b. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 1 s.d. 21 Januari 2025 sebesar Rp270.747.772.701 atau secara presentase mencapai 10,35%.
5. BIRO PERLENGKAPAN
a. Presentase jumlah Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi baik dan rusak ringan masih operasional dibandingkan total keseluruhan BMN. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah terealisasi 87,90% dari target 90%;
b. Sasaran Program Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tergambar pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kejaksaan yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, terbaru pada 2024 mendapatkan nilai 87,93;
c. Bahwa Biro Perlengkapan mengelola anggaran dengan pagu Rp. 8.942.671.986.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan IV 2024 adalah sebesar Rp. 5.323.668.526.408 dengan persentase 59,53%.
6. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
a. Data capaian kinerja biro hukum dan hubungan luar negeri 21 Oktober 2024 sd 21 Januari 2025 dalam 100 (seratus) hari kabinet merah putih telah menerbitkan 17 produk hukum;
b. Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri telah melakukan kerja sama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti (MoU) sebanyak 7 dengan presentase 100%;
c. Jumlah permintaan bantuan terhadap perlindungan perlindungan WNI dan/atau kekonsuleran yang ditindaklanjuti sebanyak 1 dengan presentase 100%;
d. Jumlah permintaan satuan kerja terkait ekstradisi yang ditindaklanjuti sebanyak 1 dengan presentase 100%.
7. PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM
Capaian Kinerja Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum dalam 100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024 s/d 20 Januari 2025 sebagai berikut:
a. Melakukan Studi Banding Pengelolaan Jurnal Ilmiah Kejaksaan RI “The Prosecutor Law Review” di Universitas Palangkaraya;
b. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara pidana pada 25 (dua puluh lima) Kejaksaan Tinggi dan 125 (seratus dua puluh lima) Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi tersebut dengan responden sebanyak 6.250 orang, SKM dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara pidana yang telah dilakukan oleh Kejaksaan RI;
c. Menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, yang dihadiri oleh pejabat struktural dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
8. PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI
a. Kegiatan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa penyediaan link interkoneksi Wide Area Network (WAN) untuk layanan akses internet dan Virtual Private Network (VPN) Kejaksaan Agung, Kejati dan Cabjari Tahun 2024;
b. Kegiatan data dan informasi publik meliputi kegiatan Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I Tahun 2024 yang masuk kedalam kegiatan Prioritas Nasional (PN);
c. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 11 September 2024 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kejaksaan RI memperoleh Indeks Predikat EPSS dan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2.57 dengan Predikat “Cukup”;
Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum.
Sinergi solid ini berhasil menyelamatkan aset tanah seluas 485.030 meter persegi
Baca SelengkapnyaSelain bersilaturahmi, pertemuan Jaksa Agung dan Kepala BGN tersebut juga dalam rangka berkonsultasi terkait pendampingan program gizi nasional yang akan dijalankan lembaga tersebut.
Baca SelengkapnyaSelain penganiayaan, perkara yang diselesaikan melalui restorative justice juga terkait pencurian, penggelapan jabatan, hingga penadahan
Baca SelengkapnyaJaksa Agung menegaskan kerja sama antara Kejagung dan MUI dalam mengatasi permasalahan narkoba sangat penting
Baca SelengkapnyaTim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi terkait perkara impor gula
Baca SelengkapnyaBazar Ramadan 2025 g bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi para pegawai Kejaksaan Agung melalui persediaan Sembako dengan harga terjangkau.
Baca SelengkapnyaDesa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi penggerak utama pembangunan itu sendiri.
Baca SelengkapnyaPengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Baca SelengkapnyaJaksa Penyidik JAM PIDSUS Kejagung sebelumnya telah menahan salah satu direksi PT Makassar Tenne berinisial TSEP.
Baca Selengkapnyapemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaKedua belas perkara yang disetujui tersebut berasal dari permohonan 10 Kejaksaan Negeri dengan 14 orang tersangka.
Baca SelengkapnyaEdukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaRegulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca SelengkapnyaSebagian besar saksi yang diperiksa adalah direksi dari perusahaan jasa keuangan
Baca SelengkapnyaPermohonan penyelesaian empat perkara lewat mekanisme restorative justice itu diajukan tiga Kejaksaan Negeri.
Baca Selengkapnya"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud"
Baca SelengkapnyaSatu orang saksi yang diperiksa tersebut berinisal KS selaku Direktur PT Kerta Mulya Sukses.
Baca SelengkapnyaKejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca SelengkapnyaPerkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca SelengkapnyaKejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya“No mountain is too high for the strong spirit to climb. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi bagi jiwa yang kuat untuk menaklukkannya,”
Baca SelengkapnyaPenyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.
Baca SelengkapnyaBelasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id