1/24
Better experience in portrait mode.

Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM- Pembinaan) mencatat capaian kinerja di bawah Kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, selama 100 hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024 s.d. 20 Januari 2025.

Adapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PEMBINAAN Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:

1. BIRO PERENCANAAN

a. Penguatan Organisasi dan Tata Laksana

Membentuk 7 (tujuh) satuan kerja baru, meningkatkan tipologi beberapa Kejaksaan Negeri Tipe B menjadi Tipe A, Kejaksaan juga telah mengirimkan usulan untuk membentuk dan dijadikan instansi Pembina jabatan fungsional paralegal (jabatan fungsional sebagai asisten para Jaksa);

b. Peningkatan Kesejahteraan

- Peningkatan Kelas Jabatan Eselon III di Kejaksaan Agung dan Asisten di Kejaksaan Tinggi dari 12 menjadi 13;
- Peningkatan Kelas Jabatan Eselon IV di seluruh Indonesia dari 9 ke 10.

c. Capaian Indeksasi Reformasi Birokrasi

Peningkatan 11 Indeksasi yaitu Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Reformasi Hukum, Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Sistem Persuratan Berbasis Elektronik (SPBE), Tingkat Akuntabilitas Keuangan (Opini BPK), dan Indeks Berakhlak;

d. Capaian Rencana Aksi Nasional (RAN)

Peningkatan pelaksanaan pelaporan RAN P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) dan pelaporan RAN HAM (Hak Asasi Manusia);

e. Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK dan
WBBM di lingkungan Kejaksaan RI periode tahun 2024 terdapat 21 satuan kerja yang berhasil mendapat predikat WBK;

f. Capaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (PEKPPP) periode tahun 2024, dilakukan terhadap 1 Unit Lokus Evaluasi (ULE) yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pernah mengikuti evaluasi PEKPPP yaitu Kejaksaan Negeri Bengkulu;

g. Capaian Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024 yang berhasil memperoleh predikat Unit Pelayanan Publik (UPP) Terbaik yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

2. BIRO UMUM

Realisasi serapan anggaran periode 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 pada bagian Tata Usaha dan Pimpinan, capaian kinerja pada Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan diukur dari realisasi serapan anggaran Periode 20 Oktober 2024 s.d. 20 Desember 2024 adalah sebesar 19%.

3. BIRO KEPEGAWAIAN

a. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI melalui Indeks Profesionalitas SDM Kejaksaan RI sesuai Pasal 3 Permenpan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kejaksaan Republik Indonesia 2023 sebesar 83.9 % yang termasuk kategori Tinggi;

b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN sesuai Surat BKN Nomor: 9066/b-ak.02.02/SD/K/2024 tanggal 19 November 2024 Penilaian Indeks Norma, Standar, Perilaku, Kriteria (NSPK) Kejaksaan memperoleh nilai indeks tahun 2023/terbaru sebesar 91.13 dengan kategori A Predikat Unggul;

c. Berdasarkan surat Keputusan KASN
Nomor :178/KEP.KASN/C/XI/2023, Tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit. Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan Kategori IV: 329 (Sangat Baik;

d. Penetapan Alokasi CPNS Kejaksaan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024, Penetapan Jumlah Formasi CPNS Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 Sebanyak 9.694, Yang Terdiri Dari 35 (Tiga Puluh Lima) Formasi Jabatan;

e. Realisasi Anggaran Kegiatan/Program yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dibiayai oleh Anggaran Proyek Dipa Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 102.486.764.000 sampai dengan desember 2024 sudah terserap sebanyak Rp71.526.181.566 atau sebesar 70 %.

4. BIRO KEUANGAN

a. Realisasi Anggaran Belanja Kejaksaan RI periode tanggal 21 Oktober s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp3.350.338.816.686 atau secara presentase yaitu 17%;
Sementara itu, untuk periode 1 Januari s.d. 21 Januari 2025 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp418.010.094.977,00 (empat ratus delapan belas miliar sepuluh juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau secara persentase mencapai 1,72%;

b. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 1 s.d. 21 Januari 2025 sebesar Rp270.747.772.701 atau secara presentase mencapai 10,35%.

5. BIRO PERLENGKAPAN

a. Presentase jumlah Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi baik dan rusak ringan masih operasional dibandingkan total keseluruhan BMN. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah terealisasi 87,90% dari target 90%;

b. Sasaran Program Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tergambar pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kejaksaan yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, terbaru pada 2024 mendapatkan nilai 87,93;

c. Bahwa Biro Perlengkapan mengelola anggaran dengan pagu Rp. 8.942.671.986.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan IV 2024 adalah sebesar Rp. 5.323.668.526.408 dengan persentase 59,53%.

6. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

a. Data capaian kinerja biro hukum dan hubungan luar negeri 21 Oktober 2024 sd 21 Januari 2025 dalam 100 (seratus) hari kabinet merah putih telah menerbitkan 17 produk hukum;

b. Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri telah melakukan kerja sama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti (MoU) sebanyak 7 dengan presentase 100%; 

JAM-Pembinaan

c. Jumlah permintaan bantuan terhadap perlindungan perlindungan WNI dan/atau kekonsuleran yang ditindaklanjuti sebanyak 1 dengan presentase 100%;

d. Jumlah permintaan satuan kerja terkait ekstradisi yang ditindaklanjuti sebanyak 1 dengan presentase 100%.

7. PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM

Capaian Kinerja Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum dalam 100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024 s/d 20 Januari 2025 sebagai berikut:

a. Melakukan Studi Banding Pengelolaan Jurnal Ilmiah Kejaksaan RI “The Prosecutor Law Review” di Universitas Palangkaraya; 

b. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara pidana pada 25 (dua puluh lima) Kejaksaan Tinggi dan 125 (seratus dua puluh lima) Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi tersebut dengan responden sebanyak 6.250 orang, SKM dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara pidana yang telah dilakukan oleh Kejaksaan RI; 

c. Menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, yang dihadiri oleh pejabat struktural dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

8. PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI

a. Kegiatan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa penyediaan link interkoneksi Wide Area Network (WAN) untuk layanan akses internet dan Virtual Private Network (VPN) Kejaksaan Agung, Kejati dan Cabjari Tahun 2024;

b. Kegiatan data dan informasi publik meliputi kegiatan Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I Tahun 2024 yang masuk kedalam kegiatan Prioritas Nasional (PN);

c. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 11 September 2024 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kejaksaan RI memperoleh Indeks Predikat EPSS dan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2.57 dengan Predikat “Cukup”;

d. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Hasil Evaluasi SPBE untuk Kejaksaan sebesar “4.13” dengan Predikat “Sangat Baik”;

e. Satuan kerja yang telah menerapkan SPPT-TI sebesar 100% dengan kualitas data yang berhasil dipertukarkan dengan Lembaga Penegak Hukum (LPH) lainnya terhadap data shahih sebesar 70.59% dan data segar sebesar 18.86%.

Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum. 

Reporter
  • Sandy Adam Mahaputra
Penyidik Kejagung Periksa 13 Saksi Perkara Minyak Mentah Pertamina, Tim Tender Ikut Dipanggil
Penyidik Kejagung Periksa 13 Saksi Perkara Minyak Mentah Pertamina, Tim Tender Ikut Dipanggil Sabtu, 26 Apr 2025 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Terima Penghargaan Atas Penyelamatan Aset Negara Milik KAI
Kejati Jatim Terima Penghargaan Atas Penyelamatan Aset Negara Milik KAI Sabtu, 26 Apr 2025 07:30 WIB

Baca Selengkapnya
Dipimpin JAM-Pidsus, Satgas PKH Eksekusi Lahan Seluas 47 Ribu Hektare di Padang Lawas Sumut
Dipimpin JAM-Pidsus, Satgas PKH Eksekusi Lahan Seluas 47 Ribu Hektare di Padang Lawas Sumut Jumat, 25 Apr 2025 23:27 WIB

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah memimpin langsung proses eksekusi.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 3 Saksi Dugaan Tindak Pidana Perintangan Terhadap Penanganan Perkara
Kejagung Periksa 3 Saksi Dugaan Tindak Pidana Perintangan Terhadap Penanganan Perkara Jumat, 25 Apr 2025 22:33 WIB

Baca Selengkapnya
Pengalihan Rupbasan ke Kejaksaan RI, Kepala BPA:
Pengalihan Rupbasan ke Kejaksaan RI, Kepala BPA: "Tidak Perlu Khawatir, Kita Akan Kerja Sama-Sama" Jumat, 25 Apr 2025 21:13 WIB

Baca Selengkapnya
Janji Kajati Kalbar Baru Ahelya Bustam di Hari Pertama Bekerja
Janji Kajati Kalbar Baru Ahelya Bustam di Hari Pertama Bekerja Jumat, 25 Apr 2025 13:41 WIB

Baca Selengkapnya
Sosialisasi DPE dan DPI ke 100 Eksportir dan Importir, Ini yang Sudah Dikerjakan Pokja Devisa Hasil Ekspor
Sosialisasi DPE dan DPI ke 100 Eksportir dan Importir, Ini yang Sudah Dikerjakan Pokja Devisa Hasil Ekspor Jumat, 25 Apr 2025 11:58 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 7 Saksi dari Kantor Hukum AALF Terkait Perkara Suap Hakim Rp60 Miliar
Kejagung Periksa 7 Saksi dari Kantor Hukum AALF Terkait Perkara Suap Hakim Rp60 Miliar Kamis, 24 Apr 2025 22:03 WIB

AALF merupkan kantor hukum yang dikelola Tersangka AR dan MS

Baca Selengkapnya
3 Tersangka Pencuri Lolos dari Tuntutan Pidana Usai Permohonan Restorative Justice Disetujui
3 Tersangka Pencuri Lolos dari Tuntutan Pidana Usai Permohonan Restorative Justice Disetujui Kamis, 24 Apr 2025 21:19 WIB

Baca Selengkapnya
MTW, Mantan Dirjen PDN Kemendag  Diperiksa Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
MTW, Mantan Dirjen PDN Kemendag Diperiksa Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula Kamis, 24 Apr 2025 20:17 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Dirut PT Kilang Pertamina Internasional Sebagai Saksi Kasus Minyak Mentah
Kejagung Periksa Dirut PT Kilang Pertamina Internasional Sebagai Saksi Kasus Minyak Mentah Kamis, 24 Apr 2025 19:18 WIB

Pemeriksaan oleh Jaksa Penyidik JAM PIDSUS menghadirkan sebanyak 11 orang saksi

Baca Selengkapnya
Buka PPPJ Gelombang I Tahun 2025, Jaksa Agung Tekankan Integritas dan Profesionalitas Hadapi Dinamika Hukum di Era Digital
Buka PPPJ Gelombang I Tahun 2025, Jaksa Agung Tekankan Integritas dan Profesionalitas Hadapi Dinamika Hukum di Era Digital Kamis, 24 Apr 2025 13:15 WIB

Jaksa Agung berpesan agar hanya meluluskan peserta yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan

Baca Selengkapnya
Kajati Sulsel Apresiasi Kinerja Kejari Bantaeng dalam Penanganan Perkara Korupsi
Kajati Sulsel Apresiasi Kinerja Kejari Bantaeng dalam Penanganan Perkara Korupsi Kamis, 24 Apr 2025 11:22 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menyetujui 3 Permohonan Restorative Justice terkait Perkara Pencurian dan KDRT
JAM-Pidum Menyetujui 3 Permohonan Restorative Justice terkait Perkara Pencurian dan KDRT Kamis, 24 Apr 2025 08:50 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Orang Saksi Perkara Minyak Mentah Pertamina
Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Orang Saksi Perkara Minyak Mentah Pertamina Rabu, 23 Apr 2025 21:01 WIB

Baca Selengkapnya
Bertindak Selaku JPN, Datun Kejati Sumbar Lakukan Penertiban Tanah 750 m2 Milik LLDIKTI Wilayah X
Bertindak Selaku JPN, Datun Kejati Sumbar Lakukan Penertiban Tanah 750 m2 Milik LLDIKTI Wilayah X Rabu, 23 Apr 2025 20:14 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Saksi dari 3 Korporasi Terkait Perkara Suap Rp 60 M di PN Jakarta Pusat
Kejagung Periksa Saksi dari 3 Korporasi Terkait Perkara Suap Rp 60 M di PN Jakarta Pusat Rabu, 23 Apr 2025 19:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Lantik 6 Kepala Kejati Baru, Ingatkan Takkan Ragu Mencopot Jika Ada yang Melanggar
Jaksa Agung Lantik 6 Kepala Kejati Baru, Ingatkan Takkan Ragu Mencopot Jika Ada yang Melanggar Rabu, 23 Apr 2025 16:20 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 2 Saksi dari Perusahaan Manager Investasi dan Bank Terkait Perkara Korupsi Jiwasraya
Kejagung Periksa 2 Saksi dari Perusahaan Manager Investasi dan Bank Terkait Perkara Korupsi Jiwasraya Rabu, 23 Apr 2025 11:39 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Mantan Dirut Karen Agustiawan Sebagai Saksi Perkara Korupsi Minyak Mentah Pertamina
Kejagung Periksa Mantan Dirut Karen Agustiawan Sebagai Saksi Perkara Korupsi Minyak Mentah Pertamina Rabu, 23 Apr 2025 09:09 WIB

Kejagung memeriksa 6 orang saksi perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Saksi Istri Tersangka ASB dan 2 Panitera PN Jakarta Pusat Terkait Kasus Suap Hakim Rp 60 Miliar
Kejagung Periksa Saksi Istri Tersangka ASB dan 2 Panitera PN Jakarta Pusat Terkait Kasus Suap Hakim Rp 60 Miliar Rabu, 23 Apr 2025 08:08 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung dan Dewan Pers Sepakat Hormati Kewenangan Masing-Masing Terkait Upaya Penegakan Hukum
Kejagung dan Dewan Pers Sepakat Hormati Kewenangan Masing-Masing Terkait Upaya Penegakan Hukum Selasa, 22 Apr 2025 18:33 WIB

Sikap tersebut terkait penetapan TB selaku direktur JAK TV sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penanganan perkara di PN Jakarta Pusat

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Pencuri RX King Tepergok Warga di Jakarta
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Pencuri RX King Tepergok Warga di Jakarta Selasa, 22 Apr 2025 14:22 WIB

Baca Selengkapnya
Bukan Terkait Pemberitaan, Kapuspenkum Jelaskan Alasan Direktur Stasiun TV Sebagai Tersangka Perintangan Penyidikan
Bukan Terkait Pemberitaan, Kapuspenkum Jelaskan Alasan Direktur Stasiun TV Sebagai Tersangka Perintangan Penyidikan Selasa, 22 Apr 2025 09:33 WIB

Baca Selengkapnya
Rintangi Penyidikan Perkara Korupsi, Kejagung Tetapkan 2 Advokat dan Direktur Stasiun TV sebagai Tersangka
Rintangi Penyidikan Perkara Korupsi, Kejagung Tetapkan 2 Advokat dan Direktur Stasiun TV sebagai Tersangka Selasa, 22 Apr 2025 08:04 WIB

Baca Selengkapnya