Kejati Jabar Tahan Rektor dan Mantan Rektor Umika Bekasi Terkait Korupsi Dana Program Indonesia Pintar Rp13 Miliar
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menetapkan rektor Universitas Mitra Karya (Umika) Bekasi, Hari Jogya, sebagai tersangka dugaan korupsi dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah dari PUSLAPDIK Kemdikbudristek. Penyidik Kejati Jabar langsung menahan Hari Jogya.
Tidak hanya Hari Jogya, Tim Penyidik Kejati Jabar juga menetapkan mantan rektor Universitas Mitra Karya, Suroyo, sebagai tersangka dalam kasus ini. Tim Jaksa Kejati Jabar juga menahan Suroyo.
Hari Jogya merupakan rektor Umika Bekasi periode 2021 hingga sekarang. Sementara, Suroyo merupakan rektor Umika periode 2019-2021. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 A Bandung selama 20 hari, sejak tanggal 4 hingga 23 Maret 2024.
Pasal yang disangkakan kepada Hari Jogya dan Suroyo adalah Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus korupsi ini bermula pada tahun tahun 2020 hingga 2022 Universitas Mitra Karya mendapatkan Program Dana Bantuan PIPK dari PUSLAPDIK Kemdikbudristek.
Dana bantuan itu dibagi menjadi dua, yaitu:
Biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000/ semester
Biaya hidup sebesar. Rp4.200.000 tahun 2020 dan Rp5.700.000 tahun 2022/ semester
Pemberian dana PIPK dilakukan melalui dua cara, yaitu transfer melalui rekening Umika untuk biaya pendidikan dan transfer melalui rekening mahasiswa untuk biaya hidup melalui BNI.
Kerugian negara akibat dugaan korupsi dana bantuan PIPK tahun 2020 hingga 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi ini sekitar Rp13.024.800.000. Namun Inspektorat kemendikbudristek masih menghitung jumlah pastinya.
Kejati Jabar Tahan Rektor dan Mantan Rektor Umika Bekasi Terkait Korupsi Dana Program Indonesia Pintar Rp13 Miliar
MS menandatangani Instruksi/perintah agar Bank Custodion melakukan pembayaran transaksi saham LCGP dan ARTI sehingga Dana Pensiun Bukit Asam mengalami kerugian.
Tak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Namun, kata Ely, hal itu tergantung alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.
Diketahui dana hibah KONI sebesar Rp 30,24 miliar berasal dari APBD Kotawaringin Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dari tahun 2021 hingga 2023.
Selain BP, penyidik Kejati Sumut juga menahan dua tersangka lainnya, yaitu AJT selaku Direktur PT EPP dan RMS selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTJJ-Tarutung
Follow
Rekomendasi
