Follow
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tenggara (Malra) melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Malra, atas dugaan korupsi pembangunan Masjid Nurul Jannah, Ohoi Nerong, Kabupaten Malra, tahun anggaran 2022.
Anggaran pembangunan Masjid Nurul Jannah, Ohoi Nerong itu bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malra.
Penggeledahan dipimpin Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, Avel Haezer Matande, S.H., bersama sejumlah pejabat lainnya, termasuk Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Jhon Pandelangi, S.H., M.H., dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Andi Syaifullah Sakti, S.H., M.H. Tim ini turut didampingi dua personel keamanan dari Polres Maluku Tenggara.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Malra, Avel Haezer M, S.H, mengatakan, penggeledahan di Kantor Bupati ini, lebih tepatnya di Bidang dan Biro yang terkait dengan pengelolaan anggaran Masjid tersebut.
Dari penggeledahan itu terdapat 37 dokumen yang disita dari bidang terkait, beserta penandatanganan berita acara penggeledahan.
"Kami berharap langkah ini dapat mempercepat proses pengungkapan kasus dan memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi," ujar Avel.
Penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari Maluku Tenggara berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kajari Malra Nomor : PRIN-01/Q.1.19/Fd.2/11/2024 tanggal 13 Desember 2024 dan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/PenPid.Sus-TPK-GLD/20PN Amb tanggal 16 Desember 2024.
Penggledahan ini dilakukan untuk kepentingan Penyidikan yang diduga melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jaksa Geledah Kantor Bupati Malra Terkait Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid
Artikel ini ditulis oleh
Editor Sandy Adam Mahaputra
Reporter
- Sandy Adam Mahaputra
Rekomendasi
Kejati Sumsel
Kejati Sumsel Geledah 3 Kantor Dinas Terkait Kasus Tipikor Penerbitan SPH untuk Izin Perkebunan
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggeledah tiga kantor dinas di wilayah Provinsi Sumsel.
Baca Selengkapnya
Korupsi
Kejari Banyuasin Geledah Kantor DLHK Terkait Dugaan Korupsi Biaya Uji Sampel
Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemungutan biaya pengambilan uji sampel laboratorium yang tidak sesuai ketentuan
Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel
Kejati Sumsel Geledah Kantor BPN dan Bapenda Kota Palembang Terkait Kasus Yayasan Batang Hari Sembilan
Penggeledahan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan berupa sebidang tanah.
Baca Selengkapnya
kejati jatim
Kejati Jatim Geledah Kantor PT INKA Terkait Dugaan Korupsi
Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pembiayaan PT INKA kepada joint venture The Sandy Group Infrastruktur.
Baca Selengkapnya
kasus korupsi
Kejari Minahasa Geledah Kantor Disdik Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Tunjangan Profesi Guru dan Honorer
Tim penyidik memboyong sejumlah dokumen dan laptop dalam penggeledahan selama 3 jam lebih tersebut
Baca Selengkapnya
Perkara Tambang Kutai Barat
Kejagung Periksa Eks Vice President Director PT Merril Lynch Indonesia dalam Perkara IUP Tambang Kutai Barat
Satu orang saksi baru diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Kutai.
Baca Selengkapnya
Perkara Tambang Kutai Barat
Usut Perkara Tambang Kutai Barat, Kejagung Periksa Satu Saksi Baru
Dua saksi baru diperiksa untuk mengusut kasus Tambang Kutai Barat.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejagung Periksa 2 Saksi Terkait Korupsi Izin Tambang Kutai Barat
Dua saksi yang diperiksa yakni DK selaku Legal PT Bumi Enggang Khatulistiwa dan CAM selaku Chairman Geo Energy Resources Ltd
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejaksaan Geledah Kantor KLHK Terkait Korupsi Sawit, 4 Boks Barang Bukti Diangkut dari Ruangan Sekjen
Terakit perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit periode 2005-2024.
Baca Selengkapnya
Perkara Tambang Kutai Barat
Komisaris PT Teras Purai Tanajaya Diperiksa Kejagung Terkait Perkara Tambang Kutai Barat
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Ketut Sumedana, mengatakan saksi yang diperiksa berinisial AE selaku Komisaris PT Teras Purai Tanajaya.
Baca Selengkapnya
Kapuspenkum Kejagung
Mantan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Diperiksa Terkait Korupsi Timah
Selain itu, Kejagung turut memeriksa tiga orang saksi lainnya.
Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel
Dalami Korupsi Penjualan Aset Yayasan Batanghari Sembilan, Kejati Sumsel Periksa Eks Ketua RT hingga Penjaga
Pemanggilan saksi-saksi akan terus dijadwalkan guna mengumpulkan lebih banyak bukti dan informasi terkait dugaan korupsi ini.
Baca Selengkapnya
kasus korupsi
Kejati Kalbar Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan Gereja, Selamatkan Keuangan Negara Rp16,1 Miliar Sepanjang 2024
Kejati Kalbar menggelar penyelidikan 15 perkara dan penyidikan 13 perkara pada tahun 2024
Baca Selengkapnya
Tim Satgas SIRI
Satgas SIRI Amankan JK, DPO Perkara Korupsi
JK bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar.
Baca Selengkapnya
Kasus IUP Tambang
Mantan Kadis Pertambangan Kabupaten Kutai Barat Diperiksa Terkait Kasus IUP Tambang
Saksi yang diperiksa kali ini adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Barat tahun 2013-2015 berinisial MBL.
Baca Selengkapnya
Perkara Tambang Kutai Barat
Kejaksaan Agung Periksa Satu Saksi Usut Kasus Dugaan Korupsi Tambang Kutai Barat
JAM PIDSUS memeriksa satu saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penerbitan IUP di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Baca Selengkapnya
Kasus IUP Tambang
Mantan Bupati Kutai Barat dan 2 Saksi Lainnya Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi IUP Tambang
JAM PIDSUS memeriksa 3 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kutai Barat.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejari Sumba Barat Tetapkan Mantan Wakil Bupati jadi Tersangka Kasus Korupsi Miliaran
Dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak.
Baca Selengkapnya
Kejati DKI Jakarta
Kejati DK Jakarta Geledah 5 Lokasi Terkait Perkara Dugaan Korupsi di Dinas Kebudayaan, Temukan Ratusan Stempel Palsu
Dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan di Dinas Kebudayaan DK Jakarta dengan nilai anggaran sekitar Rp150 juta
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Korupsi Proyek Talud di Buru Rp1 Miliar, Jaksa Tahan Dua Pejabat Dinas PUPR Maluku
Ditemukan adanya kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dalam proyek tersebut.
Baca Selengkapnya
PT Timah Tbk
Jaksa Agung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Komoditas Timah yang Semula Rp271 Triliun Sekarang Jadi Rp300 Triliun
Kejaksaan RI menerima hasil audit BPKP terkait kerugian negara akibat dugaan korupsi tata niaga timah.
Baca Selengkapnya
Perkara Tambang Kutai Barat
Kejagung Periksa Pemegang Saham PT Manoor Bulat Lestari Terkait Perkara Tambang Kutai Barat
JAM PIDSUS memeriksa 1 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penerbitan IUP wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Baca Selengkapnya
Jam Pidsus
JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Baru Guna Penyidikan Perkara Tambang di Kutai Barat
Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Kutai Barat terus dilaksanakan.
Baca Selengkapnya
Kejati kaltim
Kejati Kaltim Geledah RSUD Abdul Wahab Sjahranie Terkait Dugaan Korupsi Rp6 Miliar
Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun anggaran 2019 sampai 2022.
Baca Selengkapnya
Perkara Tambang Kutai Barat
Usut Perkara Tambang Kutai Barat, Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi
Ketiga orang saksi tersebut diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan.
Baca Selengkapnya