Follow
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas AL-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Prof Suparji Ahmad menegaskan saksi ahli tidak dapat digugat secara perdata, pidana, maupun diberikan sanksi saat memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya.
"Pendapat ahli merupakan salah satu bentuk kebebasan akademik. Tanggung jawab seorang ahli berada di ranah tanggung jawab akademik," ujar Prof Supraji dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 16 Januari 2025.
Menurut Prof Suparji, pemberian keterangan ahli dalam proses penegakan hukum merupakan bentuk partisipasi publik. Ahli memiliki jaminan perlindungan dalam sejumlah payung hukum dalam memberikan keterangan di penyidikan dan persidangan.
Seorang ahli, lanjutnya, hanya berperan membantu penegak hukum memiliki pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap hal-hal yang sulit dipahami dalam memutus perkara.
"Ahli dalam memberikan keterangan dengan dasar pengetahuannya adalah bebas dan dijamin oleh undang-undang," tegas Prof Suparji.
Dia menambahkan, keterangan seorang saksi ahli sudah berdasarkan kompetensi akademik dan ditujukan untuk kepentingan pemeriksaan. Hal ini dilakukan berdasarkan permohonan aparat penegak hukum, sehingga seharusnya saksi ahli tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Lebih lanjut, Prof Suparji menjelaskan keterangan ahli adalah salah satu alat bukti sah dalam sistem peradilan pidana. Keterangan ahli tersebut telah diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa.
Perbedaan pendapat termasuk dalam perhitungan kerugian lingkungan dalam penegakan hukum tidak dapat dikontruksikan sebagai perbuatan pidana. Syaratnya pendapat itu harus didasari atas itikad baik, keahlian, tidak ada suap maupun gratifikasi, serta dilakukan secara obyektif dan rasional berdasarkan tinjauan filososif, sosiologis dan yuridis.
Diketahui, Guru Besar IPB Prof Bambang Hero dilaporkan DPP Putra Putri Tempatan (Perpat) ke Polda Bangka Bexlitung terkait dengan hasil penghitungan kerugian materil kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun dalam kasus penambangan timah di Bangka Belitung.
Dalam laporan pidana tersebut, Perpat menyebutkan Prof Bambang Hero melakukan tindak pidana telah memberikan informasi yang tak sesuai fakta, atau keterangan palsu di persidangan terkait dengan hasil penghitungan kerugian negara Rp 271 triliun dalam kasus korupsi penambangan timah di Bangka Belitung. DPP Perpat melaporkan Profesor Bambang Hero menggunakan sangkaan Pasal 242 KUH Pidana.
Guru Besar Ilmu Hukum UAI: Ahli Tidak Bisa Dituntut Pidana dan Perdata
Artikel ini ditulis oleh
Editor Syahid latif
Reporter
- Syahid latif
Rekomendasi
Kejaksaan Agung
Kejaksaan Serahkan 216.997,75 Ha Lahan Sawit Hasil Penguasaan Kembali Satgas PKH kepada Menkeu dan BUMN
Kamis, 27 Mar 2025 10:03 WIB
Lahan ratusan ribu hektare itu selanjutnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma, BUMN sektor perkebunan
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertamina
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah Pertamina, 3 Diantaranya Menjabat Dirut
Sabtu, 22 Mar 2025 10:00 WIB
Salah satu saksi yang diperiksa adalah Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak berinisial GRJ
Baca Selengkapnya
JAM-Pidum
JAM-Pidum Apresiasi Sinergi Solid Kejaksaan dan Babinkum TNI yang Selamatkan Aset Negara Senilai Rp10 Triliun
Jumat, 21 Mar 2025 16:15 WIB
Sinergi solid ini berhasil menyelamatkan aset tanah seluas 485.030 meter persegi
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Buka Puasa Bersama Kejagung, Jaksa Agung Ingatkan 3 Nilai Penting Puasa Buat Insan Adhyaksa
Jumat, 21 Mar 2025 08:04 WIB
Jaksa Agung mengingatkan ada 3 nilai penting dalam puasa yang bisa diterapkan para Jaksa dalam menjalankan tugasnya.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Burhanuddin
Kelola Anggaran Triliunan Rupiah, Kejaksaan Agung Kawal Program Badan Gizi Nasional Agar Tepat Kelola dan Sasaran
Kamis, 20 Mar 2025 19:05 WIB
Selain bersilaturahmi, pertemuan Jaksa Agung dan Kepala BGN tersebut juga dalam rangka berkonsultasi terkait pendampingan program gizi nasional yang akan dijalankan lembaga tersebut.
Baca Selengkapnya
Restorative Justice (RJ)
JAM-Pidum Kejagung Menyetujui 26 Permohonan Restorative Justice
Kamis, 20 Mar 2025 18:04 WIB
Selain penganiayaan, perkara yang diselesaikan melalui restorative justice juga terkait pencurian, penggelapan jabatan, hingga penadahan
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
MUI Berikan Dukungan kepada Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
Kamis, 20 Mar 2025 16:15 WIB
Jaksa Agung menegaskan kerja sama antara Kejagung dan MUI dalam mengatasi permasalahan narkoba sangat penting
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Periksa Karo Hukum Kemendag Sebagai Saksi Perkara Impor Gula
Kamis, 20 Mar 2025 14:30 WIB
Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi terkait perkara impor gula
Baca Selengkapnya
Program Humanis Kejaksaan
Sedia Ribuan Paket, Jaksa Agung Berharap Bazar Ramadan Jadi Agenda Tahunan Kejagung
Rabu, 19 Mar 2025 19:40 WIB
Bazar Ramadan 2025 g bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi para pegawai Kejaksaan Agung melalui persediaan Sembako dengan harga terjangkau.
Baca Selengkapnya
Jaga Desa
JAM-Intel Kejagung Tegaskan Program Jaga Desa Hadir untuk Cegah Pelanggaran Hukum
Rabu, 19 Mar 2025 16:00 WIB
Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi penggerak utama pembangunan itu sendiri.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
JAMINTEL Kejagung Selesaikan Pengamanan 15 Proyek Pembangunan Strategis Senilai Rp12,9 Triliun
Rabu, 19 Mar 2025 12:01 WIB
Pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejaksaan RI Periksa Dirut PT Makassar Tene Sebagai Saksi Perkara Impor Gula Kemendag
Rabu, 19 Mar 2025 11:00 WIB
Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Kejagung sebelumnya telah menahan salah satu direksi PT Makassar Tenne berinisial TSEP.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertamina
Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Periksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina
Rabu, 19 Mar 2025 08:00 WIB
pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.
Baca Selengkapnya
Restorative Justice (RJ)
JAM-Pidum Menyetujui 12 Permohonan Restoratif Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor Pegawai Bengkel
Selasa, 18 Mar 2025 20:37 WIB
Kedua belas perkara yang disetujui tersebut berasal dari permohonan 10 Kejaksaan Negeri dengan 14 orang tersangka.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara Gelar Edukasi Keuangan bagi PMI di Hongkong
Senin, 17 Mar 2025 12:46 WIB
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung
Optimalkan Perlindungan Hukum, JAM-Datun Ingatkan Sektor Keuangan Adaptasi dengan Perkembangan Global
Jumat, 14 Mar 2025 08:00 WIB
Regulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca Selengkapnya
