Perkara Penganiayaan Asal Kejari Barito Utara Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif
Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Asep Nana Mulyana, memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 4 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif, Kamis 25 Juli 2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan, salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap tersangka Prianto alias Pri bin Samsuri asal Kejaksaan Negeri Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan.
Duduk Perkara Penganiayaan
Perkara ini bermula ketika tersangka ditagih hutang oleh Korban, Emy Yuliet alias Emy binti Nertian Lenda bersama Saksi Titawaty alias Atit binti Indarson di rumah Tersangka.
Ketika proses penagihan utang tersebut, terjadi cekcok antara tersangka dengan korban. Tersangka merasa emosi dan langsung berdiri dan mengancam akan membunuh korban. Tersangka berkata, ”mana mandau, ku bunuh ja (dimana mandau/senjata tajam, ku bunuh saja)”.
Karena tidak menemukan senjata tajam, tersangka pun marah hingga mencekik leher korban sampai terdorong hingga membentur tembok.
Tak hanya itu, tersangka juga menendang bagian perut dan tangan Korban menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak dua kali. Kemudian saksi Titawaty yang melihat langsung kejadian tersebut menarik badan korban untuk menghentikan perbuatan tersangka.
Alami Luka-Luka
Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami luka pada leher belakang dan leher kiri. Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Guntur Triyono, bersama Kasi Pidum Agung Cap Prawarmianto, serta Jaksa Fasilitator Yuliana Catrin Tri Sumarna, dan Neisa Nurfitriani Pratama, menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.
Menyesali Perbuatannya
Dalam proses perdamaian, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya. Ia meminta maaf kepada korban dan mengaku bahwa saat kejadian ia tersulut emosi sesaat. Setelah itu, korban menerima permintaan maaf dari tersangka dan juga meminta agar proses hukum segera dihentikan.
Kesepakatan Perdamaian
Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
Ajukan Permohonan kepada JAM-Pidum
Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kajati Kalteng, Undang Mugopal, sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum).
Pihaknya pun menyetujui permohonan tersebut dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Kamis, 25 Juli 2024.
Setujui Permohonan 3 Perkara Lain
Selain itu, JAM-Pidum juga menyetujui 3 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, terhadap tersangka:
1. Tersangka Khamim Atmaja bin Mujito (Alm) dari Kejaksaan Negeri Tapin, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Tersangka Syah Budi dari Kejaksaan Negeri Asahan, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Tersangka Surya Ginting alias Gopal dari Kejaksaan Negeri Binjai, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan.
"Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum," ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar.
Perkara Penganiayaan Asal Kejari Barito Utara Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Huda
Reporter
JAM-Pidum menyelesaikan 4 perkara melalui keadilan restoratif.
JAM-Pidum memerintahkan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan SK Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung
JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif
JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2)
Follow
Rekomendasi
