Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof Dr Asep Nana Mulyana mengabulkan 11 dari 12 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif. Satu permohonan ditolak berasal dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Riau.

Salah satu perkara yang disetujui diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif dalam ekspose perkara yang dipimpin JAM-Pidum tersebut adalah kasus pencurian dengan tersangka Nur Ikhwan alias Wawan.

Perkara di Kejaksaan Negeri Poso ini menetapkan tersangka melanggar 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus Nur Ikhwan alias Wawan bermula pada Jumat, 8 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA. Kala itu tersangka mengambil dua mesin pemotong rumputr milik korban bernama Dewi Chatriyani alias Mama Arka yang tersimpan di pondok kebun di Desa Tongko, Kecamatan Lage, Kabupaten Posoo.

Dua mesin bermerek Yakusa dan Tasto itu diambil tersangka dan disimpan di sebuah pondok kosong. Keesokan harinya, Nur Ikhwan alias Wawan yang tak memiliki hak dan izin untuk mengambil dua barang itu menjual satu unit pemotong rumput senilai Rp600 ribu. Tindakan Nur Ikhwan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian Rp2,5 juta.

Mengetahui kasus tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Poso, Imam Sutopo, SH, MH dan Kepala Seksi Pidana Umum Muhammad Amin, SH, serta Jaksa Fasilitator Fadly Ilham, SH menginisiasikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice.

Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban. Permintaan maaf tersebut diterima korban yang meminta proses hukum terhadap tersangka dihentikan.

1. Tersangka San Tolaki alias Papa Irfan dari Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

2. Tersangka Eko bin Mastu Saputra dari Kejaksaan Negeri Tapin, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Tersangka Dafid Febriyanto alias David bin Suciono dari Kejaksaan Negeri Mempawah, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4. Tersangka Tri Wahyu Novaldi alias Aldi bin Zulfandi dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan atau Pengancaman .

5. Tersangka Satria Syarif bin Firman Edi dari Kejaksaan Negeri Depok, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan atau Pasal 80 ayat (1) Jo 76C Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 406 KUHP tentang Pengerusakan.

6. Tersangka Budiman alias Budi bin Agus Suprapto dari Kejaksaan Negeri Karawang, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.

7. Tersangka Indra Ukar Karyatna bin Ependi (Alm) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan Jo Pasal 56 KUHP dan atau Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

8. Tersangka Rona Arsiana binti Asep Dadang (Alm) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua Pasal 80 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

9. Tersangka Irfan Failul Amri alias Irfan Ak Saifududin dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

10. Tersangka Sebastian Pehan Hurit alias Bastian dari Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
• Tersangka belum pernah dihukum;
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

Sementara berkas perkara atas nama Tersangka Agus Susanto bin Abdullah dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, tidak dikabulkan Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini dikarenakan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tersangka, bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.