Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui enam permohonan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice (keadilan restoratif). Keenam perkara tersebut menyangkut penadahan, penganiayaan, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif itu dengan tersangka Mulyadi Nasution alis Mul dari Kejaksaan Negeri Samarinda. Tersangka disangka melanggar pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penadahan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr Harli Siregar, S.H., M.H., di Jakarta, Rabu, 18 September 2024 menerangkan kronologi perkara ini bermula pada Rabu, 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah tersangka di Desa Bandar Sari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Mulyadi saat itu didatangi Nanang yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk menjual sebuah handphone Infinix Smart 6 milik Saksi Eva Solina Sirait yang diambil tanpa izin.

Nanang menawarkan handphone tanpa kotak maupun kwitansi itu kepada Mulyadi seharga Rp200 ribu. Namun dikarenakan sedang tidak memiliki uang, tersangka menyanggupi permintaan Nanang dengan harga Rp150 ribu.

Akibat perbuatan Tersangka, Saksi Korban Eva Solina Sirait mengalami kerugian sebesar Rp 1,5 juta.

Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Andi Adikawira Putera, S.H., M.H.dan Kasi Pidum Lita Warman, S.H.,M.H.serta Jaksa Fasilitator Genta Patri Putra, S.H., Hade Rachmat Daniel, S.H., M.H., dan Nadini Cista, S.H.menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.

Dalam proses perdamaian, Mulyadi mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Korban. Setelah itu, Korban menerima permintaan maaf dari Tersangka dan juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan.

Selain perkara penadahan yang dilakukan Mulyadi, JAM-Pidum Kejaksaan Agung juga menyetujui 5 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif. Kelima perkara itu adalah:

1. Tersangka Hendra bin H. Rustan dari Kejakasaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

2. Tersangka Fitri Sahrul Gunawan als Alung bin Kadri Busrah dari Kejaksaan Negeri Nunukan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan

3. Tersangka Ivan Facrial Fuji Muchsin bin Al Juman dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Tersangka Rahmat Hidayat Hura dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Tersangka Marganda Tua Pasaribu bin Parlaungan Pasaribu dari Kejakasaan Negeri Kampar, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Penganiayaan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;

• Tersangka belum pernah dihukum;

• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;

• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;

• Pertimbangan sosiologis;

• Masyarakat merespon positif.