Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI (JAM-Intelijen Kejagung) Prof Reda Manthovani melaporkan pencapaian luar biasa dalam program pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) selama tahun 2023-2024.
Tim pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) telah mengawal 4 proyek PSN dan 3 proyek bersifat strategis lainnya dengan nilai pekerjaan mencapai Rp 7.467.117.915.000 sekitar Rp 7,46 triliun.
Pencapaian itu disampaikan JAM-Intelijen Dalam acara Exit Meeting Proyek Strategis Nasional melalui Plt Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen di Aula Sasana Pradata, Gedung Datun, Kejagung, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
Menurut JAM-Intelijen, capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan kerja keras seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.
"Pengamanan terhadap proyek-proyek ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, serta mengatasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan yang dapat mengganggu keberhasilan proyek," ujar JAM-Intelijen.
Selain kerja keras tim PPS, JAM-Intelijen juga menekankan pentingnya kerja sama antara Kejaksaan dengan Kementerian, BUMN
Dukungan dari seluruh pemangku kebijakan (stakeholder) menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan efektivitas pelaksanaan proyek.
Sebagai bagian dari upaya strategis, pengamanan yang dilakukan mencakup tiga aspek utama yaitu pengamanan personil berupa menjamin rasa aman dan integritas para pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.
Aspek kedua adalah pengamanan aset yaitu memastikan kelancaran proses pengadaan lahan dan pemanfaatan aset negara tanpa hambatan atau ancaman yang merugikan.
Terakhir adalah aspek pengawalan perizinan dengan upaya koordinasi untuk menyelesaikan kendala administratif, seperti kekosongan hukum, tumpang tindih peraturan, atau pungutan liar.
"Pengamanan ini bukan berarti menghapus tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang terjadi, tetapi justru memperkuat komitmen kita untuk mencegah penyimpangan dan mencapai keadilan," tambahnya.
Melalui kegiatan Exit Meeting PSN, JAM-Intelijen mengajak semua pihak untuk menjadikan keberhasilan yang telah dicapai sebagai momentum meningkatkan profesionalitas dan dedikasi dalam mengawal proyek strategis nasional. JAM-Intelijen juga mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap praktik transaksional yang dapat mengancam transparansi dan akuntabilitas.
Lebih jauh, Kejaksaan RI berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut, demi mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
- editor
Nilai 86 proyek yang dikawal itu mencapai lebih Rp30 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaJAM INTEL bekerja sama dengan PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam rangka mendukung proses pembangunan pembangkit tenaga listrik energi terbarukan.
Baca SelengkapnyaEntry Meeting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) pada proyek strategis ini.
Baca SelengkapnyaJAM Intelijen meminta para peserta betul-betul mengikuti pelatihan ini dengan baik.
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen menegaskan ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan dan efisiensi
Baca SelengkapnyaMengacu RPJPN 2024-2025, tiga arah yang hendak dicapai Kejaksaan yaitu Deffered Prosecution Agreement, Single Prosecution System, dan Advocaat General
Baca SelengkapnyaAgar lebih optimal, instrumen pidana yang digunakan adalah mendorong pembuktian unsur yang merugikan perekonomian negara, mendorong penggunaan pasal TPPU
Baca SelengkapnyaPerjanjian kerja sama ini sangat penting dan strategis yang menandai eratnya jalinan hubungan kerja sama dan koordinasi yang telah ada dengan Puspom TNI.
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen hadir untuk menjadi keynote speaker pada acara Kick Off kegiatan Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Agung di lingkungan PT PLN (Persero).
Baca SelengkapnyaKinerja Kejaksaan selama 10 tahun terakhir diapresiasi Presiden Joko Widodo dalam pidato jelang HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Gedung DPR RI.
Baca SelengkapnyaKejaksaan RI memiliki peran dan fungsi penting di bidang politik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTak hanya proyek fisik, kerja sama dilakukan dalam bentuk tata kelola pertambangan mineral dan batubara
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin dalam kunjungan kerja virtual mengapresiasi kerja keras insan Adhyaksa dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaKejaksaan RI punya peran dan tanggung jawab melakukan pencegahan maupun penindakan fraud di sektor BUMN.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan jaksa-jaksa yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menangani Tindak Pidana Teroris.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung mengingatkan para Insan Adhyaksa terus menjaga tingkat kepercayaan publik yang sudah diraih.
Baca SelengkapnyaiIni merupakan langkah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Baca SelengkapnyaKejati Jatim telah memberikan persetujuan restorative justice terhadap 373 perkara selama tahun 2024
Baca SelengkapnyaMenurut Wakil Jaksa Agung, peran Kejaksaan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang gencar melakukan pembangunan di segala bidang.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan perintah khusus Presiden terkait kelanjutan proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G yang sedang bermasalah.
Baca SelengkapnyaTotal sudah ada 534 posko Pemilu yang tersebar di sejumlah wilayah.
Baca SelengkapnyaKunjungan tersebut dalam rangka kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi gabungan Kinerja Bidang Intelijen Tahun 2024 di wilayah hukum Kejati Kepri.
Baca SelengkapnyaDitemukan berbagai permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan projek tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, semangat untuk menjadikan gerakan anti korupsi bukanlah suatu kebijakan yang lahir dari omong kosong belaka.
Baca SelengkapnyaPertemuan Jaksa Agung dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga membahas tentang pendampingan pengadaan barang dan jasa dari kementerian tersebut
Baca Selengkapnya