Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Reda Manthovani memimpin sosialisasi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dan Kementerian Kesehatan RI di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Oktober 2024.
Acara ini merupakan langkah tindak lanjut dari kerjasama yang telah ditandatangani pada 26 Juni 2024, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi.
Dalam sambutannya, JAM-Intelijen menjelaskan ruang lingkup nota kesepahaman mencakup peningkatan kapasitas SDM, pertukaran data, optimalisasi penelusuran aset, pencegahan tindak pidana korupsi, dan dukungan terhadap pembangunan fasilitas kesehatan.
Seluruh fungsi tersebut sebagaimana termuat dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
"Pelaksanaan tugas dan wewenang bidang Intelijen mengutamakan tindakan pencegahan guna meminimalisasi peluang dan risiko-risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Fungsi tersebut dijalankan antar bidang intelijen, tindak pidana khusus, dan perdata dan tata usaha negara terhadap segala potensi yang mungkin timbul mengancam kepentingan dan keamanan nasional,"
ujar JAM-Intelijen.
JAM-Intelijen juga menuturkan keberadaan Kejaksaan melalui tugas dan wewenangnya berupaya terus meningkatkan etos kerja dan komitmen pelayanan prima bersama dengan kementerian dan lembaga lain, yang secara khusus pada saat ini Kementerian Kesehatan RI.
Hal itu diwujudkan dengan peningkatan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam pembangunan kesehatan sebagaimana isi nota kesepahaman dimaksud.
"Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kejaksaan RI dapat memberikan kontribusi substansial bagi kemajuan kesehatan indonesia serta keberhasilan dalam meminimalisir risiko yang ada dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia,"
imbuh JAM-Intelijen.
Kejaksaan Agung
Cara Kejagung dan Kemenkes Cegah Tindak Pidana Korupsi, Termasuk Tugas dan Wewenang
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
