Better experience in portrait mode.
Cara Kejagung dan Kemenkes Mencegah Tindak Pidana Korupsi Termasuk Tugas dan Wewenang

Cara Kejagung dan Kemenkes Mencegah Tindak Pidana Korupsi Termasuk Tugas dan Wewenang

Cara Kejagung dan Kemenkes Cegah Tindak Pidana Korupsi, Termasuk Tugas dan Wewenang

Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Reda Manthovani memimpin sosialisasi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dan Kementerian Kesehatan RI di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Oktober 2024.

Acara ini merupakan langkah tindak lanjut dari kerjasama yang telah ditandatangani pada 26 Juni 2024, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

Dalam sambutannya, JAM-Intelijen menjelaskan ruang lingkup nota kesepahaman mencakup peningkatan kapasitas SDM, pertukaran data, optimalisasi penelusuran aset, pencegahan tindak pidana korupsi, dan dukungan terhadap pembangunan fasilitas kesehatan.

Seluruh fungsi tersebut sebagaimana termuat dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Cara Kejagung dan Kemenkes Cegah Tindak Pidana Korupsi, Termasuk Tugas dan Wewenang

"Pelaksanaan tugas dan wewenang bidang Intelijen mengutamakan tindakan pencegahan guna meminimalisasi peluang dan risiko-risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Fungsi tersebut dijalankan antar bidang intelijen, tindak pidana khusus, dan perdata dan tata usaha negara terhadap segala potensi yang mungkin timbul mengancam kepentingan dan keamanan nasional,"

ujar JAM-Intelijen.

JAM-Intelijen juga menuturkan keberadaan Kejaksaan melalui tugas dan wewenangnya berupaya terus meningkatkan etos kerja dan komitmen pelayanan prima bersama dengan kementerian dan lembaga lain, yang secara khusus pada saat ini Kementerian Kesehatan RI.

Hal itu diwujudkan dengan peningkatan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam pembangunan kesehatan sebagaimana isi nota kesepahaman dimaksud.

"Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kejaksaan RI dapat memberikan kontribusi substansial bagi kemajuan kesehatan indonesia serta keberhasilan dalam meminimalisir risiko yang ada dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia,"
imbuh JAM-Intelijen. 

Kejaksaan Agung

Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, JAM-Pidsus: Korupsi Secara Nyata Telah Menggerogoti Pilar Bangsa
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, JAM-Pidsus: Korupsi Secara Nyata Telah Menggerogoti Pilar Bangsa

Menurutnya, semangat untuk menjadikan gerakan anti korupsi bukanlah suatu kebijakan yang lahir dari omong kosong belaka.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung dan OJK Perkuat Kolaborasi Terkait Penindakan Tindak Pidana Perbankan dan Penanganan Barang Bukti Kripto
Kejaksaan Agung dan OJK Perkuat Kolaborasi Terkait Penindakan Tindak Pidana Perbankan dan Penanganan Barang Bukti Kripto

Kolaborasi penanganan kasus yang melibatkan barang bukti kripto penting dilakukan kedua lembaga. Terlebih penggunaan mata uang digital tersebut semakin marak.

Baca Selengkapnya
JAM-Pidmil Kuatkan Sinergi Kejaksaan dengan TNI Guna Meminimalisir Disparitas Penanganan Perkara Koneksitas
JAM-Pidmil Kuatkan Sinergi Kejaksaan dengan TNI Guna Meminimalisir Disparitas Penanganan Perkara Koneksitas

JAM-Pidmil berharap sinergitas tersebut dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Kawal Transformasi Positif, Kejaksaan Agung Tingkatkan Kerjasama dengan Komisi Kejaksaan RI
Kawal Transformasi Positif, Kejaksaan Agung Tingkatkan Kerjasama dengan Komisi Kejaksaan RI

Audiensi itu dilakukan dalam rangka peningkatan kerja sama yang telah terjalin, khususnya mengawal transformasi positif di institusi Kejaksaan RI.

Baca Selengkapnya
Kejagung Gelar Penyuluhan Hukum di Sumbawa Barat
Kejagung Gelar Penyuluhan Hukum di Sumbawa Barat

Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.

Baca Selengkapnya
Raker dengan DPD RI, Kejagung Bicara Persiapan Pilkada 2024 dan Peningkatan Restorative Justice
Raker dengan DPD RI, Kejagung Bicara Persiapan Pilkada 2024 dan Peningkatan Restorative Justice

Komite I DPR RI meminta Kejagung untuk terus meningkatkan pelaksanaan restorative justice dalam melaksanakan penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
Ciptakan Pilkada Serentak Berkualitas, Kajati Sulsel Warning Netralitas ASN dan Black Campaign
Ciptakan Pilkada Serentak Berkualitas, Kajati Sulsel Warning Netralitas ASN dan Black Campaign

Kerja sama ini sangat berharga untuk saling berdiskusi dan menganalisis potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada proses pemilukada.

Baca Selengkapnya
Bertemu KPK Hong Kong, Kejagung Sepakat Jalin Kerja Sama
Bertemu KPK Hong Kong, Kejagung Sepakat Jalin Kerja Sama

Kunjungan kali ini dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Bernadeta Maria Erna Elastiyani.

Baca Selengkapnya
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan

Sinergi Kejaksaan dan OJK dapat mendorong penguatan dan penegakan hukum yang efektif serta turut berkontribusi mendorong pembangunan nasional.

Baca Selengkapnya
Strategi Penguatan Penindakan di Daerah, JAM-Pidsus: Ciptakan Kader-Kader Jaksa yang Lebih Baik
Strategi Penguatan Penindakan di Daerah, JAM-Pidsus: Ciptakan Kader-Kader Jaksa yang Lebih Baik

JAM-Pidsus) mengharapkan ada pendidikan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara di daerah.

Baca Selengkapnya
Ungkap Mega Korupsi, Kejaksaan RI Raih Penghargaan Kementerian dan Lembaga Award 2024 Kategori Kolaborasi Strategis
Ungkap Mega Korupsi, Kejaksaan RI Raih Penghargaan Kementerian dan Lembaga Award 2024 Kategori Kolaborasi Strategis

Penghargaan dari iNews diberikan karena Kejagung telah berhasil mengungkap sejumlah kasus mega korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah

Baca Selengkapnya
Optimalkan Penanganan Perkara Koneksitas, JAM PIDMIL Kerja Sama dengan TNI Adakan Diklat Pembekalan SDM di Badiklat Kejaksaan RI
Optimalkan Penanganan Perkara Koneksitas, JAM PIDMIL Kerja Sama dengan TNI Adakan Diklat Pembekalan SDM di Badiklat Kejaksaan RI

JAM-Pidmil menuturkan Kejaksaan merupakan satu-satunya badan yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Baca Selengkapnya
Kolaborasi JAM-Pidum dan Ditjen PP Kemenkumham, Bukti Kejaksaan Serius Menyongsong KUHP Nasional
Kolaborasi JAM-Pidum dan Ditjen PP Kemenkumham, Bukti Kejaksaan Serius Menyongsong KUHP Nasional

Kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional.

Baca Selengkapnya