Delegasi Kejaksaan ASEAN melakukan pertemuan di Bang Saen, Thailand. Pertemuan ini salah satunya membahas pembentukan entitas Kejaksaan ASEAN untuk menjalin persahabatan dan membangun kerja sama negara-negara anggota ASEAN.
Pertemuan delegasi kejaksaan ASEAN itu digelar pada 17-18 Agustus 2023. Pertemuan itu dilakukan untuk memperkuat kerja sama di antara jaksa-jaksa se-ASEAN agar lebih optimal dalam mencegah dan menekan kejahatan terorganisir transnasional.
Selain itu, pertemuan tersebut juga mendorong jaksa di ASEAN untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang kegiatan kejaksaan dan memperkuat jaringan kejaksaan ASEAN.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin, di antaranya menyepakati untuk menjajaki kemungkinan pembentukan Kejaksaan ASEAN badan/entitas atau bentuk lainnya.
Kemudian membahas lebih lanjut format organisasi dan fungsi badan/entitas atau bentuk lain pada tahap selanjutnya dengan maksud untuk kemungkinan pendirian badan/entitas atau bentuk lainnya paling lambat Agustus 2024.
Pertemuan konsultatif ini mendapat dukungan parsial dari Institute for Legal Support and Technical Assistance (ILSTA), dan partisipasi serta kontribusi signifikan sekretariat ASEAN, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan mitra dialog ASEAN lainnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali selaku Ketua Delegasi Jaksa Indonesia Dr. R. Narendra Jatna menyampaikan pembentukan lembaga/institusi/bentuk lain (entitas) sebagai wadah para Jaksa di Asean sangat penting untuk diwujudkan.
"Mengingat Piagam ASEAN bagian Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Blue Print 2025. Menetapkan program untuk saling mendukung dan membantu di antara Negara-negara anggota ASEAN dalam pengembangan strategi untuk memperkuat supremasi hukum, sistem peradilan dan infrastruktur hukum."
ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Narendra, 21 Agustus 2023.
Ia menyebut institusi lainnya sudah memiliki wadah se-ASEAN, sehingga diharapkan akan ada wadah bagi jaksa se-ASEAN.
"Mengingat institusi lain sudah memiliki wadah institusi/lembaga se-ASEAN, Jaksa atau Kejaksaan juga diharapkan dapat berkontribusi langsung di sekretariat ASEAN."
ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Narendra
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang juga sebagai Delegasi Jaksa Indonesia Reda Manthovani mengatakan kesempatan ini dapat menjadi mimpi para Jaksa agar bisa membayangkan bahwa Jaksa-Jaksa juga bisa berkantor dan berkiprah di tingkat ASEAN yang punya komunitas/lembaga tersendiri.
Kemudian pertemuan selanjutnya akan diselenggarakan di Bali.
"Para jaksa-jaksa muda dan Tunas Adhyaksa Muda, ayo kembangkan mimpi dan mendukung kegiatan ini, dengan tingkatkan prestasi serta kemampuan berbahasa guna mengisi posisi di sekretariat ASEAN. Jadikanlah mimpi ini suatu kenyataan untuk Kejaksaan yang lebih maju."
kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Manthovani.
- editor
- Nabila Hanum
JAM-Datun mewakili Kejaksaan RI menghadiri 14th China-ASEAN Prosecutor General Conference di Singapura
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan perlunya memperkuat kerja sama para jaksa se-ASEAN.
Baca SelengkapnyaDeklarasi tersebut berisi 6 poin kesepakatan lembaga Kejaksaan dari negara anggota ASEAN
Baca SelengkapnyaMemberantas kejahatan teknologi informasi harus dilakukan secara bersama-sama, sinergis dan kerjasama internasional yang intensif.
Baca SelengkapnyaPenganugerahan tanda jasa ini juga merupakan pemberian kehormatan bagi institusi Kejaksaan RI.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kerja sama Kejaksaan negara-negara anggota ASEAN dengan rencana pembentukan ASEAN Prosecutor Body berdasarkan Annex 1
Baca SelengkapnyaNarasumber pada program tahunan ini adalah Atase Kejaksaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok Virgaliano Nahan, S.H., LL.M
Baca SelengkapnyaJaksa Agung dan Menpan RB membahas pembentukan Badan Perampasan Aset dan Manajemen Kepegawaian.
Baca SelengkapnyaPertemuan tersebut berlangsung mulai 24 September hingga 27 September 2023.
Baca SelengkapnyaJAM-Pidmil berharap sinergitas tersebut dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Tutup Musrenbang Kejaksaan 2024: Setiap Butir Pemikiran Mampu Atasi Tantangan Korps Adhyaksa
Baca SelengkapnyaJAM-Pidmil menuturkan Kejaksaan merupakan satu-satunya badan yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin membuka dan memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin mendorong Kejaksaan untuk melakukan transformasi penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaBangun Kolaborasi dengan Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana untuk Wujudkan Supremasi Hukum
Baca SelengkapnyaPerjanjian kerja sama ini sangat penting dan strategis yang menandai eratnya jalinan hubungan kerja sama dan koordinasi yang telah ada dengan Puspom TNI.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Republik Indonesia berpartisipasi pada Pertemuan Sesi ke-33 the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice di Austria.
Baca SelengkapnyaSinergi Kejaksaan dan OJK dapat mendorong penguatan dan penegakan hukum yang efektif serta turut berkontribusi mendorong pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaBadan Pemulihan Aset Kejaksaan RI mendapat apresiasi oleh Presidensi dan Sekretariat ARIN-AP karena dinilai sangat aktif dalam keanggotaanya selama ini
Baca SelengkapnyaTotal sudah ada 534 posko Pemilu yang tersebar di sejumlah wilayah.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin melakukan koordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Baca SelengkapnyaWahyoedho menyampaikan bahwa dengan adanya JAM-Pidmil telah menguatkan relasi kelembagaan antara Kejaksaan dengan TNI di bidang penegakan hukum.
Baca SelengkapnyaKunjungan kali ini dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Bernadeta Maria Erna Elastiyani.
Baca SelengkapnyaDubes RI berharap kunjungan ini semakin memperkuat kepercayaan bahwa Kejaksaan di kedua negara telah menerapkan rule of law yang baik
Baca SelengkapnyaMengacu RPJPN 2024-2025, tiga arah yang hendak dicapai Kejaksaan yaitu Deffered Prosecution Agreement, Single Prosecution System, dan Advocaat General
Baca Selengkapnya