Selain dari Google Indonesia, Kapuspenkum dalam keterangan tertulisnya juga menyampaikan pemeriksaan dilakukan kepada sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Sebanyak empat orang saksi yang berasal dari tiga perusahaan dihadirkan jaksa penyidik.

Saksi dari perusahaan TIK itu adalah tiga orang direksi masing-masing berinisial DS selaku Direktur PT Turbo Mitra Perkasa dan LL selaku CEO PT Complus Sistem Solusi.

Satu direksi lainnya adalah HT selaku Direktur PT Bhineka Mentari Dimensi serta seorang karyawan berinisial NVY berasal dari perusahaan TIk yang sama.

Dua saksi di antaranya para kepala biro yaitu inisial TR selaku Kepala Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada Kemendikbudristek dan MWD selaku Pelaksana Tugas (Plt) kepala dari biro yang sama dijabat TR.

Pejabat lainnya dari Kemendikbudristek adalah para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari direktorat yang berbeda. 

Kedua saksi itu adalah  KR selaku PPK Direktorat SD Tahun Anggaran 2022 dan HS selaku PPK Direktorat SMP Kemendikbudristek tahun 2020-2021.

Masih dari dunia pendidikan, Kejagung juga mulai memeriksa saksi dari Dinas Pendidikan yang daerahnya menjadi lokasi pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. 

Salah satunya adalah saksi berinisial TBR selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun 2021-2022. 

"Sepuluh orang saksi yang diperiksa berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022 atas nama Tersangka MUL," ujar Kapuspenkum Kejagung