Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kegiatan operasi intelijen memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,57 miliar lebih dari mark up belanja natura, pakan natura, tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan serta anggota DPRD Kota Kupang tahun anggaran 2022-2023
ujar Asisten Intelijen Kejati NTT, Bambang Dwi Murcolono dalam keterangannya, Kamis 10 Oktober 2024.
Hingga saat ini, total dana yang telah dikembalikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kupang untuk berbagai kelebihan pembayaran mencapai Rp1.570.400.000.
Dari total tersebut, enam anggota DPRD telah melunasi seluruh kewajiban pengembalian, sementara 34 anggota lainnya masih dalam proses pengembalian bertahap.
Bambang menjelaskan dana tersebut sebelumnya dititipkan di rekening titipan Kejati NTT pada Bank NTT. Menurut Bambang, pengembalian uang itu dilakukan secara bertahap oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang.
Tahap pertama diserahkan pada 18 Juni 2024 dengan nominal sebesar Rp670 juta, tahap kedua pada 27 Agustus 2024 sebesar Rp555 juta lebih, dan tahap ketiga pada 9 Oktober 2024 sebesar Rp344 juta lebih.
Bambang mengungkap adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hasil investigasi, pembayaran tersebut melebihi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 dan hasil review Inspektorat Tahun 2021. Sehingga terjadinya mark up pembayaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,8 miliar lebih
Namun, setelah dikurangi pajak, total kerugian yang harus dikembalikan adalah Rp5,8 miliar lebih. Dengan pengembalian tadi, maka sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp4,2 miliar lebih.
"Kejati NTT siap mengawal proses pengembalian ini dan akan menegakkan proses hukum jika diperlukan guna menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran daerah,"
tegas Bambang.
Kajati NTT, Zet Tadung Allo, SH., MH., menambahkan, pemulihan keuangan daerah di luar pengadilan adalah bagian dari upaya non-litigasi yang mampu memulihkan aset daerah tanpa harus melalui proses hukum panjang dan mahal.
tegas Kajati NTT.
Salah satu ketentuan penting adalah terkait pemaafan hakim, saksi mahkota, serta kebijakan keadilan restoratif
Baca Selengkapnya
KUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Baca Selengkapnya
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id
Follow
Rekomendasi