Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kegiatan operasi intelijen memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,57 miliar lebih dari mark up belanja natura, pakan natura, tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan serta anggota DPRD Kota Kupang tahun anggaran 2022-2023
Pengembalian dana dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kota Kupang, M.D. Rita Haryani, SE, dan diterima langsung oleh Asisten Intelijen Kejati NTT, Bambang Dwi Murcolono, SH., MH., dengan disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si. Dana tersebut kemudian disetor ke rekening titipan Kejati NTT di Bank NTT.
ujar Asisten Intelijen Kejati NTT, Bambang Dwi Murcolono dalam keterangannya, Kamis 10 Oktober 2024.
Hingga saat ini, total dana yang telah dikembalikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kupang untuk berbagai kelebihan pembayaran mencapai Rp1.570.400.000.
Dari total tersebut, enam anggota DPRD telah melunasi seluruh kewajiban pengembalian, sementara 34 anggota lainnya masih dalam proses pengembalian bertahap.
Bambang menjelaskan dana tersebut sebelumnya dititipkan di rekening titipan Kejati NTT pada Bank NTT. Menurut Bambang, pengembalian uang itu dilakukan secara bertahap oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang.
Tahap pertama diserahkan pada 18 Juni 2024 dengan nominal sebesar Rp670 juta, tahap kedua pada 27 Agustus 2024 sebesar Rp555 juta lebih, dan tahap ketiga pada 9 Oktober 2024 sebesar Rp344 juta lebih.
Bambang mengungkap adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hasil investigasi, pembayaran tersebut melebihi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 dan hasil review Inspektorat Tahun 2021. Sehingga terjadinya mark up pembayaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,8 miliar lebih
Namun, setelah dikurangi pajak, total kerugian yang harus dikembalikan adalah Rp5,8 miliar lebih. Dengan pengembalian tadi, maka sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp4,2 miliar lebih.
tegas Bambang.
Kajati NTT, Zet Tadung Allo, SH., MH., menambahkan, pemulihan keuangan daerah di luar pengadilan adalah bagian dari upaya non-litigasi yang mampu memulihkan aset daerah tanpa harus melalui proses hukum panjang dan mahal.
tegas Kajati NTT.
Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) berhasil menyelematkan sedikitnya Rp7,7 Miliar.
Baca Selengkapnya
Uang pengganti ini berasal dari empat terpidana kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
Kajari Kabupaten Tegal memerintahkan enam Jaksa Penyidik untuk mendalami perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, para pensiunan melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana pensiun Bank NTT.
Baca Selengkapnya
Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar menyerahkan tersangka sekaligus barang bukti terkait kasus korupsi anggaran perjalanan dinas.
Baca Selengkapnya
Uang tersebut merupakan hasil pengembalian uang kasus korupsi pembangunan BP2TD dari tiga terpidana, yakni AR, IW, dan RA.
Baca Selengkapnya
Kejari Rohil Provinsi Riau, menerima Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari perkara korupsi Pendapatan dan belanja kepenghuluan.
Baca Selengkapnya
berupa uang tunai dalam rekening bank dari Jaksa Eksekutor kepada para korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) senilai Rp39,49 miliar
Baca Selengkapnya
Agar lebih optimal, instrumen pidana yang digunakan adalah mendorong pembuktian unsur yang merugikan perekonomian negara, mendorong penggunaan pasal TPPU
Baca Selengkapnya
Perbuatan tersangka telah menyebabkan kerugian negara dengan taksiran nilai mencapai Rp2.582.035.800.
Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel menyerahkan 4 orang tersangka dalam perkara korupsi LRT Sumsel dan kini ditangani Penuntut Umum Kejari Palembang
Baca Selengkapnya
Aset-aset yang telah disita tersebut akan dilakukan pelelangan untuk menutupi kerugian negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh Dewi Maria.
Baca Selengkapnya
Kasus pengelolaan tambang ini, menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara 2010–2014 di wilayah penambangan Provinsi Sumsel.
Baca Selengkapnya
Kinerja Kejaksaan selama 10 tahun terakhir diapresiasi Presiden Joko Widodo dalam pidato jelang HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Gedung DPR RI.
Baca Selengkapnya
Erwin Piga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati NTT dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dalam pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang.
Baca Selengkapnya
Penangkapan itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel), Soetarmi.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI menerima hasil audit BPKP yang menemukan kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Baca Selengkapnya
Kejari Bireuen menahan satu tersangka korupsi dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) PNPM Mandiri.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut didapat dari hasil laporan auditor independen atas hasil audit sumber dan penggunaan dana Perusda Kapoda Rawi Kabupaten Dompu Tahun 2007-2023
Baca Selengkapnya
Kerugian kasus ini mencapai Rp1 miliar. Dua tersangka telah disidangkan.
Baca Selengkapnya
Uang tersebut berasal dari dua perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
Baca Selengkapnya
JAM PIDSUS melaksanakan pengembalian barang bukti, sita eksekusi, dan tindakan pengamanan terhadap harta benda milik Terpidana Surya Darmadi.
Baca Selengkapnya
Perbuatan TFT telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.343.848.140.
Baca Selengkapnya
Kapuspenkum meminta Kejari TTU agar tidak terpengaruh kepentingan politik dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi rekayasa dana reses DPRD Kabupaten TTU.
Baca Selengkapnya
Uang hasil TPPU atas nama tersangka PT Darmex Plantation tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi PT Duta Palma Group
Baca Selengkapnya
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id
Follow
Rekomendasi