im Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali memeriksa sejumlah saksi dari perkara dugaan korupsi minyak mentah PT Pertamina (Persero).
Sebanyak enam orang saksi diperiksa jaksa penyidik pada pemeriksaan kali ini. Dua diantaranya diperiksa selaku Direktur Utama (Dirut) dari dua anak usaha PT Pertamina (Persero).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 21 Maret 2025 mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Dua Dirut yang diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023 adalah AN selaku Dirut PT Patra Niaga tahun 2021.
Satu orang Dirut lain yang diperiksa adalah YF selaku Dirut PT Pertamina International Shipping.
Selain dua orang Dirut, Jaksa Penyidik juga memeriksa empat orang saki lainnya yaitu:
1. IR selaku Pjs. VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional pada September 2022.
2. RW selaku VP Procurement and Asset Management PT Pertamina International Shipping.
4. ES selaku VP Procurement and Contracting PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan.
Satu saksi lainnya diperiksa selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak berinisial GRJ. Santer kabar menyebutkan PT OTM merupakan perusahaan milik anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza yang dikendalikan oleh tersangka GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus PT Orbit Terminal Merak.
Menurut Kapuspenkum Kejagung, keenam orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023 atas nama Tersangka YF dkk.
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah Pertamina, 3 Diantaranya Menjabat Dirut
KUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Follow
Rekomendasi
