Better experience in portrait mode.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kejaksaan Republik sebagai panduan untuk meningkatkan kemandirian satuan kerja dalam penyusunan standar pelayanan. Pedoman ini diharapkan membantu Kejaksaan menyelenggarakan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dengan hadirnya pedoman standar pelayanan publik ini diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan seluruh aparat Kejaksaan dapat memperoleh dan menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan RI.  

“Saya berharap pedoman ini tidak hanya sekadar formalitas saja untuk memenuhi amanat undang-undang, tapi benar-benar diterapkan sebagai acuan untuk bagaimana kita menyelenggarakan pelayanan yang Prima kepada masyarakat,” tutur Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) Kejagung, Prof (HC) Dr. Bambang Sugeng Ruknomo saat Launching Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kejaksaan RI yang diselenggarakan secara hybrid dari Aula Lt. 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024.

 Kejaksaan sebagai bagian dari birokrasi atau bagian dari aparatur negara, tidak terlepas dari keharusan untuk melaksanakan penerapan standar pelayanan sebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik.

Hal itu merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu kebijakan tentang standar pelayanan di Pasal 20 menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

JAM-Pembinaan Kejagung Prof (HC). Dr. Bambang Sugeng Rukmono

“Standar pelayanan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan evaluasi untuk membandingkan antara standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan kinerja aktual instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan tersebut,”

ujar JAM-Pembinaan.

Menindaklanjuti amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, Kejaksaan RI telah menetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan kementerian/lembaga.

Namun saat ini, JAM-Pembinaan mengungkapkan bahwa Peraturan Jaksa Agung tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada dan kebutuhan organisasi.

“Untuk mengakomodir fleksibilitas kategori, perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat, dan hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik serta standar pelayanan yang perkembangannya sangat dinamis, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Jaksa Agung dimaksud dan mengganti dengan peraturan yang baru,”
imbuh JAM-Pembinaan.

Puspenkum Kejagung

Adapun Pedoman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kejaksaan RI yang baru dikeluarkaan Kejaksaan RI memiliki empat tujuan yaitu menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Kejaksaan RI, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan RI, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan RI dan menciptakan keseragaman prosedur penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan RI.

Dengan telah berlakunya pedoman ini, JAM-Pembinaan mengingatkan seluruh pejabat struktural hingga staf pelaksana pelayanan publik dapat menerapkan standar pelayanan di lingkungan Kejaksaan RI, serta melaporkan penerapan standar pelayanan sebagaimana Surat Edaran MenpanRB Nomor 2 Tahun 2024.
Pacu Nilai Indeks Pelayanan Publik Kejaksaan RI

Pacu Nilai Indeks Pelayanan Publik Kejaksaan RI

JAM-Pembinaan juga berharap pedoman ini dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di yang ujungnya akan meningkatkan Nilai Indeks Pelayanan Publik.

Sebagaimana diketahui, Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu dari 24 indeks yang menjadi bagian komponen nilai Indeks Reformsi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2023, telah dilakukan penilaian oleh Kementerian PANRB dengan hasil nilai 76,99 (kategori “BB”) naik 0,3 dari hasil nilai tahun 2022 yaitu 76,69.


“Namun nilai tersebut belum dapat memenuhi target memuaskan atau Rentang nilai 80 sampai nilai 90 yang menjadi persyaratan untuk pengajuan kenaikan tunjangan kinerja dilingkungan Kejaksaan RI,” ujar JAM-Pembinaan menambahkan.

Mengakhiri arahannya, JAM-Pembinaan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman ini baik dari internal bidang-bidang di Kejaksaan Agung dan pihak ekternal seperti Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), dan Department of Foreign Affair and Trade (DFAT) Australia.

Satgas PKH Tertibkan Kawasan Lahan yang Terafiliasi PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau
Satgas PKH Tertibkan Kawasan Lahan yang Terafiliasi PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau Jumat, 20 Nov 2026 20:06 WIB

Baca Selengkapnya
Tutup Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Sentra Diklat Palembang, Kabadiklat Kejaksaan RI Titipkan 3 Pesan Penting
Tutup Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Sentra Diklat Palembang, Kabadiklat Kejaksaan RI Titipkan 3 Pesan Penting Jumat, 20 Nov 2026 16:50 WIB

Baca Selengkapnya
Kuliah Umum Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II 2026, Ketua MA : Jadilah Jaksa yang Mengedepankan Penegakan Hukum yang Berkemanusiaan
Kuliah Umum Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II 2026, Ketua MA : Jadilah Jaksa yang Mengedepankan Penegakan Hukum yang Berkemanusiaan Kamis, 19 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Tekankan Peran Strategis SATLINMAS dan ABPEDNAS dalam Mengawal Pembangunan Desa Serta Ketentraman Masyarakat di Banten
Jaksa Agung Tekankan Peran Strategis SATLINMAS dan ABPEDNAS dalam Mengawal Pembangunan Desa Serta Ketentraman Masyarakat di Banten Rabu, 18 Nov 2026 19:02 WIB

Baca Selengkapnya
JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun
JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun Senin, 16 Nov 2026 23:26 WIB

Baca Selengkapnya
Beri Kuliah Umum di Kegiatan PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Menkum Tegaskan Integritas adalah Harga Mati
Beri Kuliah Umum di Kegiatan PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Menkum Tegaskan Integritas adalah Harga Mati Senin, 16 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan Jumat, 13 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen Kamis, 12 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Beri Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Wakil Jaksa Agung RI
Beri Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Wakil Jaksa Agung RI Kamis, 12 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Rabu, 11 Nov 2026 17:35 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa Selasa, 10 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026 Senin, 09 Nov 2026 16:07 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Terima Anugerah Reksa Bendha 2026 dari Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu
Kejaksaan RI Terima Anugerah Reksa Bendha 2026 dari Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Jumat, 06 Nov 2026 14:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Tegaskan Kesiapan Mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2026
Kejaksaan RI Tegaskan Kesiapan Mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2026 Kamis, 05 Nov 2026 19:01 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK Kamis, 05 Nov 2026 00:45 WIB

Baca Selengkapnya
Keynote Speech di Depan Sivitas Akademika UI, Jamdatun Tegaskan Adhyaksa Chambers Sebagai Pusat Layanan Penyelesaian Sengketa Publik di Luar Pengadilan
Keynote Speech di Depan Sivitas Akademika UI, Jamdatun Tegaskan Adhyaksa Chambers Sebagai Pusat Layanan Penyelesaian Sengketa Publik di Luar Pengadilan Senin, 02 Nov 2026 18:47 WIB

Baca Selengkapnya
BPA Kejaksaan RI Raih Rp264,08 Miliar dari Lelang 209 Ribu Ton Batu Bara dari Perkara Pertambangan PT AKT Milik Tersangka ST
BPA Kejaksaan RI Raih Rp264,08 Miliar dari Lelang 209 Ribu Ton Batu Bara dari Perkara Pertambangan PT AKT Milik Tersangka ST Jumat, 30 Okt 2026 13:01 WIB

Hasil lelang lebih tinggi Rp1 miliar dari harga limit yang ditetapkan BPA Kejaksaan RI dan KPKNL Palangka Raya

Baca Selengkapnya
Wakil Jaksa Agung Ingatkan Para Jaksa Pahami Mekanisme Pengakuan Bersalah Agar Tak Digunakan Sembarangan
Wakil Jaksa Agung Ingatkan Para Jaksa Pahami Mekanisme Pengakuan Bersalah Agar Tak Digunakan Sembarangan Kamis, 29 Okt 2026 12:04 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Tindak Pidana Pemalsuan Asal Kejati Gorontalo
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Tindak Pidana Pemalsuan Asal Kejati Gorontalo Rabu, 28 Okt 2026 23:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional Rabu, 28 Okt 2026 18:45 WIB

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Jaksa Agung Tekankan 4 Instruksi Utama kepada Jajaran Kejaksaan RI
Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Jaksa Agung Tekankan 4 Instruksi Utama kepada Jajaran Kejaksaan RI Rabu, 28 Okt 2026 11:01 WIB

Baca Selengkapnya
Resmikan RS Adhyaksa Mojokerto Jatim, Jaksa Agung ST Burhanuddin:
Resmikan RS Adhyaksa Mojokerto Jatim, Jaksa Agung ST Burhanuddin: "Ini Adalah Milik Masyarakat, Melayani Seluruh lapisan Tanpa Membedakan" Selasa, 27 Okt 2026 16:26 WIB

Diresmikannya RS Adhyaksa Jawa Timur sebagai komitmen penyelenggaraan kesehatan yustisial oleh Kejaksaan RI

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Dorong Lembaga Penuntutan ASEAN Perkuat Koordinasi Hadapi Kejahatan Transnasional
Kejaksaan RI Dorong Lembaga Penuntutan ASEAN Perkuat Koordinasi Hadapi Kejahatan Transnasional Selasa, 27 Okt 2026 06:57 WIB

Baca Selengkapnya
Hadiri 16th China ASEAN Prosecutors-General Conference di Brunei Darussalam, Jamdatun Tegaskan Komitmen RI Melindungi Hak Anak
Hadiri 16th China ASEAN Prosecutors-General Conference di Brunei Darussalam, Jamdatun Tegaskan Komitmen RI Melindungi Hak Anak Senin, 26 Okt 2026 14:30 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Cabut Izin Usaha Pertambangan PT KEL Seluas 3.500 Ha di Nabire Papua Tengah
Satgas PKH Cabut Izin Usaha Pertambangan PT KEL Seluas 3.500 Ha di Nabire Papua Tengah Kamis, 22 Okt 2026 22:07 WIB

Baca Selengkapnya