Naik Tingkat, Penerapa SPBE Kejaksaan Agung Tahun 2024 Masuk Predikat Sangat Baik
Kejaksaan Agung RI (Kejagung) mencatatkan kinerja positif dalam penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024. Dalam tiga tahun terakhir, nilai hasil evaluasi SPBE yang diraih Kejagung terus meningkat dengan predikat terakhir sangat baik.
Kinerja penerapan SPBE Kejagung pada tahun 2024 yang masuk kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara memperoleh nilai 4,13 atau mendapat peringkat sangat baik.
Capaian ini meningkat dari dua tahun sebelumnya yang masing-masing memperoleh nilai evaluasi SPBE sebesar 2,18 dan 3,45. Dengan hasil evaluasi terakhir, penerapan SPBE di Kejagung melesat dari predikat cukup di tahun 2022 menjadi sangat baik pada 2024.
Pada evaluasi tahun ini, Kementerian PAN-RB menilai penerapan SPBE pada 615 instansi pusat dan pemerintah daerah sepanjang tahun 2024.
"Setiap pimpinan pusat pemerintah diihimbau untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronika," isi butir keempat dari keputusan SK Menteri PAn-RB tersebut.
Diketahui dasar pelaksaan SPBE merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.
SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB memberikan nilai Indeks Pelayanan Publik 76,99 (kategori “BB”)
Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia memanfaatkan apel perdana tahun 2025 untuk mengevaluasi kinerja 2024 dan merencanakan program lebih baik di tahun ini
Kehumasan Kejaksaan yang dipimpin oleh Kapuspenkum Ketut Sumedana mampu mengangkat institusi Kejaksaan menjadi semakin dikenal dan dipercaya masyarakat.
Penghargaan ini diselenggarakan sebagai hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri.
*JAM-Pengawasan Kejagung Gelar Bimbingan Teknis eProwas dan SiiGAP8Di era digitalisasi, Kejaksaan Agung harus siap berubah dan mengikuti perkembangan yang ada
Follow
Rekomendasi
