Kajari Bireuen: Pendamping Desa yang Tak Jalankan Tugas Akan Ditindak
Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Aceh, Munawal Hadi, meminta para Pendamping Desa untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Dia berharap Pendamping Desa tidak memanfaatkan kondisi di desa untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Kejaksaan tidak akan ragu melakukan penindakan apabila ditemukan Pendamping Desa yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Apalagi malah terkesan tidak peduli terhadap desa,”
kata Kajari Bireuen pada kegiatan Penerangan Hukum terkait Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa se-Kabupaten Bireuen, Selasa 14 Mei 2024.
story.kejaksaan.go.id
Dalam pertemuan di Aula Lama Setdakab Bireuen itu, Kajari mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Bireuen telah turun ke 12 desa di Kabupaten Bireuen guna melaksanakan pendampingan Desa Siaga Anti Korupsi secara gratis.
“Ini bertujuan untuk kemajuan desa, itulah bentuk kecintaan kami terhadap Bireuen,” kata Kajari Bireuen.
Sementara itu, Kasi intel Kejaksaan Negeri Bireuen, Abdi Fikri, manambahkan, terkait tugas dan fungsi Pendamping Desa harus sesuai dengan Kepmendes PDTT No 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.
“Dengan demikian Pendamping Desa dapat terhindar dari Tindak Pidana Korupsi, bukan malah bertindak sebagai inisiator untuk melakukan korupsi itu sendiri,” sebutnya.
Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat, Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB) Bireuen, Mukhtar, yang turut hadir pada pertemuan itu berharap pendamping desa lebih professional dan transparan dalam mendampingi para keuchik gampong (kepala desa) serta perangkat gampong.
“Dalam pelaksanaan tugas pendamping desa dapat terkoneksi dengan DPMGPKB Bireuen mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan,” kata Mukhtar.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas DPMGPKB, Mukhtar Abda; Koordinator LSM MaTA Aceh, Alfian; Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Kabupaten Bireuen, serta jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen.
Kajari Bireuen: Pendamping Desa yang Tak Jalankan Tugas Akan Ditindak
Mereka diperiksa sebagai saksi, terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, penerbitan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
Kapuspenkum meminta Kejari TTU agar tidak terpengaruh kepentingan politik dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi rekayasa dana reses DPRD Kabupaten TTU.
Follow
Rekomendasi
