Kawal Swasembada Pangan, Jaksa Agung Bakal Tindak Oknum yang Bermain Proyek di Kementan
Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan). Salah satunya adalah dukungan pengawasan dan pengawalan dalam mencapai target swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut disampaikan Jaksa Agung saat menerima kunjungan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.
"Ada beberapa hal yang kami bicarakan tentunya dalam rangka dukungan terhadap Kementan" ujar Jaksa Agung usai pertemuan dengan Mentan.
Sikap dan dukungan Jaksa Agung mendapat apresiasi sekaligus ucapan terima kasih dari Mentan yang saat ini tengah gencar mewujudkan target swasembada pangan yang telah dicanangkan pemerintah.
"Luar biasa dukungan beliau. Kita tahu Bapak Presiden RI meminta kepada kami agar mencapai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya agar bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, kebutuhan dalam negeri, khususnya pangan beras dan jagung," ungkap Mentan.
Dalam upaya mencapai target swasembada tersebut, Mentan mengungkapkan, Kementan berkoordinasi dengan Kejagung terkait pendampingan pengadaan sarana produksi pertanian untuk para petani terutama pupuk dan alat sistem pertanian.
Kedua program tersebut mengeluarkan anggaran yang cukup besar masing-masing senilai Rp54 triliun untuk pengadaan pupuk bersubsidi dan Rp10-15 triliun untuk alat pertanian.
"Ini membutuhkan pengawalan agar sampai ke titik kelompok tani," ujar Mentan.
LaporkanPungli Pupuk dan Alsintan
Selama pelaksaan program tersebut, lanjut Mentan, Kementan mendapat keluhan terkait belum diterimanya alat pertanian di beberapa daerah.
Salah satunya adalah adanya laporan oknum yang meminta pungutan dalam distribusi alat pertanian kepada kelompok tani tersebut.
Dari laporan yang diperoleh, Mentan mentyontohkan pungutan yang diminta kepada kelompok tani yang menerima traktor dari pemerintah bisa mencapai kisaran Rp3 juta-50 juta. "Padahal ini perintah Bapak Presiden diberikan secara gratis," ungkapnya.
Sementara terkait pengadaan pupuk, Mentan juga meminta bantuan Kejagung dalam hal pengawalan program agar target swasembada bisa tercapai.
Pada program pengadaan pupuk bersubsidi yang mengalokasikan anggaran Rp50 triliun, Mentan juga melaporkan terkait informasi keberadaan pupuk palsu di masyarakat.
Kementan mencatat saat ini terdapat 27 perusahaan dengan 4 di antaranya sudah dilaporkan ke penegak hukum terkait kasus pupuk palsu. Dari keempat perusahaan tersebut, Kementan menaksir kerugian yang dialami petani beserta keluarganya bisa mencapai Rp3,2 triliun.
"Ini mungkin harapan kami ditindak, dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Bukan hanya merugikan negara saja tapi juga merugikan petani kita kurang lebih 100 ribu orang," ungkapnya.
Mendengar permintaan Mentan tersebut, Jaksa Agung kembali menegaskan komitmennya institusinya untuk memberikan pendampingan kepada proyek PSN yang dilakukan Kementan.
Kejagung, lanjutnya, juga akan mengumpulkan bukti terlebih dahulu terkait laporan keluhan masyarakat yang sudah dilaporkan Mentan.
"Anda tahu siapa saya. Saya tidak akan pandang bulu kepada siapapun," tegas Jaksa Agung terkain sikap tegas Kejagung dalam laporan Mentan tersebut.
iIni merupakan langkah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Pertemuan Jaksa Agung dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga membahas tentang pendampingan pengadaan barang dan jasa dari kementerian tersebut
Menteri Desa PDTT program Jaga Desa terbukti membantu menyukseskan pembangunan desa-desa di Indonesia dan telah berhasil mengawasi penyaluran dana desa
JAM PIDSUS memeriksa tiga orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Jamdatun Kejagung RI, Feri Wibisono, menyampaikan kunjungan ke Kejati Papua ini dilakukan dalam rangka memperkuat para JPN guna memberikan layanan masyarakat.
Follow
Rekomendasi
