

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI (Kejagung) berupaya mengoptimalkan kinerja dan tata kelola Kejaksaan dengan memaksimalkan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan. Upaya ini dilakukan sehingga terwujud Kejaksaan yang adil, sistematis, dan transparan.
Salah satu optimalisasi yang sedang dijalankan adalah melakukan finalisasi Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Komisi Kejaksaan RI dan sinkroinasasi data berbentuk digitalisasi laporan.
Tekad itu muncul dalam bentuk Rapat Koordinasi antara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung dengan Komisi Kejaksaan yang berlangsung di Aula JAM-Pengawasan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.
Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Was) Kejagung, Rudi Margono dalam sambutannya mengajak Satuan Kerja (Satker) bidang lain untuk bersinergi dalam memberdayakan institusi secara teknis.
Sementara dalam hal kinerja, lanjut JAM-Was, Kejaksaan diharapkan tidak hanya menjalani proses teknis penegakan hukum tetapi juga memaksimalkan pengawasan selama proses hukum berlangsung agar tidak terjadi penyelewengan.
JAM Bidang Pengawasan Kejagung juga mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas tata kelola anggaran.
“Ke depannya, sistem pengawasan Kejaksaan akan terus kami optimalkan. Hal ini sebagai upaya mitigasi risiko. Kami juga mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pembekalan para pegawai terkait dengan tata kelola anggaran. Pengawasan secara daring juga akan kami laksanakan,” jelas JAM-Was.
Secara struktural, jelas JAM-Was, JAM Bidang Pengawasan Kejagung bertindak sebagai koordinator terhadap satuan kerja Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri dalam upaya mitigasi pelanggaran yang terjadi.
Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiono Suwandi menyatakan mitra kerja JAM Bidang Pengawasan Kejagung bersinergi dengan niat dan tujuan meningkatkan pengawasan yang sesuai dengan harapan Presiden RI dan publik.
Pemantauan kinerja diharapkan tidak ada intervensi dari pihak yang berkepentingan.
Saat ini MoU JAM Bidang Pengawasan Kejagung dan Komisi Kejaksaan RI sudah memasuki tahap penyelesaian dan menunggu penjadwalan dan JAM-Was dan Jaksa Agung.
Pada bagian lain, rapat koordinasi juga membahas beberapa permasalahan dalam upaya mitigasi yang perlu ditangani Kejaksaan RI.
Dua hal yang menjadi perhatian adalah percepatan proses pelaporan pengaduan ke Komisi Kejaksaan yang diharapkan memiliki alur secara sistematis agar bisa segera ditangani.
Komisi Kejaksaan RI juga meminta adanya pengawasan khusus terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik (public interest) yang bebas dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses pengawasan.
Kejaksaan Agung RI mengajak seluruh pihak yang tergabung di Komisi Kejaksaan RI dan JAM Bidang Pengawasan untuk terus bersinergi dalam mengoptimalkan kinerja Kejaksaan untuk mewujudkan Kejaksaan yang adil, sistematis, dan transparan.
Ruangan sengaja disegel dalam rangka pengamanan jelang libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1446 H
Baca SelengkapnyaLahan ratusan ribu hektare itu selanjutnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma, BUMN sektor perkebunan
Baca SelengkapnyaSalah satu saksi yang diperiksa adalah Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak berinisial GRJ
Baca SelengkapnyaSinergi solid ini berhasil menyelamatkan aset tanah seluas 485.030 meter persegi
Baca SelengkapnyaJaksa Agung mengingatkan ada 3 nilai penting dalam puasa yang bisa diterapkan para Jaksa dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaSelain bersilaturahmi, pertemuan Jaksa Agung dan Kepala BGN tersebut juga dalam rangka berkonsultasi terkait pendampingan program gizi nasional yang akan dijalankan lembaga tersebut.
Baca SelengkapnyaSelain penganiayaan, perkara yang diselesaikan melalui restorative justice juga terkait pencurian, penggelapan jabatan, hingga penadahan
Baca SelengkapnyaJaksa Agung menegaskan kerja sama antara Kejagung dan MUI dalam mengatasi permasalahan narkoba sangat penting
Baca SelengkapnyaTim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi terkait perkara impor gula
Baca SelengkapnyaBazar Ramadan 2025 g bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi para pegawai Kejaksaan Agung melalui persediaan Sembako dengan harga terjangkau.
Baca SelengkapnyaDesa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi penggerak utama pembangunan itu sendiri.
Baca SelengkapnyaPengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Baca SelengkapnyaJaksa Penyidik JAM PIDSUS Kejagung sebelumnya telah menahan salah satu direksi PT Makassar Tenne berinisial TSEP.
Baca Selengkapnyapemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaKedua belas perkara yang disetujui tersebut berasal dari permohonan 10 Kejaksaan Negeri dengan 14 orang tersangka.
Baca SelengkapnyaEdukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaRegulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id