Kejaksaan RI turut berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI dengan hadir dalam Pesta Rakyat dan Karnaval Bersama di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025. Para pegawai Kejaksaan RI yang hadir di antaranya Kepala Biro Umum Dr. RD Mohammad Teguh Darmawan, S.H, M.H. dan Kepala Bagian Prasarana, Sarana, dan Rumah Tangga Afni Carolina, S.H., M.H.
Sepanjang kiprahnya selama ini, Kejaksaan RI senantiasa memegang teguh filosofi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Paradigma penegakan hukum telah mengalami pergeseran secara signifikan.
"Keadilan tidak lagi semata-mata soal memenjarakan pelaku, melainkan tentang memulihkan keadaan, menyatukan kembali pihak-pihak yang bersengketa, dan mengembalikan kerugian korban," dikutip dari akun Instagram resmi @kejaksaan.ri.
Melalui program ini, Kejaksaan mengambil peran sebagai fasilitator perdamaian untuk kasus-kasus pidana ringan seperti perselisihan tetangga, pencurian kecil, atau penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan mempertemukan korban, pelaku, dan masyarakat
Selain penyelesaian perkara, keadilan untuk rakyat oleh Kejaksaan juga hadir dalam bentuk pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.
Pemberantasan Korupsi
Kejaksaan RI selama ini berusaha menunjukkan komitmen kuatnya dalam memberantas tindak pidan akorupsi yang merugikan negara. Upaya penegakan hukum dijalankan tanpa pandang bulu dengan target menyelamatkan aset-aset negara.
Dari penyelamatan dan pengembalian aset-aset dari tindak pidana korupsi ini bisa digunakan kembali un tuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, swasembada pangan, dan pendidikan.
"Dengan demikian, setiap tindakan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga sebuah langkah konkrit Kejaksaan RI untuk mengembalikan hak-hak dan kepentingan rakyat."
Selain program penegakan hukum, Kejaksaan juga menyadai pentingnya kepercayaan publik. Hal ini ditunjukan Kejaksaan dengan meluncurkan berbagai program internal untuk meningkatkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan publik.
Program transformasi pelayanan publik yang masih menjadi fokus utama Kejaksaan juga dilakukan lewat upaya mempermudah askes masyarakat terhadpa keterbukaan informasi publik.
Upaya ini dilakukan mulai dari layanan konsultasi hukum gratis, pendampingan hukum, aksesibilitas informasi, hingga digitalisasi sistem administrasi perkara.
"Langkah ini diambil sebagai bentuk transformasi Kejaksaan yang Humanis, Akuntabel, Modern, accesibility, dan Edukatif."
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
