Jaksa Agung Repbulik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Fadil Zumhana, menyetujui enam permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Selasa, 5 Maret 2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Ketut Sumedana, melalui Siaran Pers merinci keenam tersangka yang disetujui pengajuan penghentian penuntutannya. Terdapat empat tersangka yang dijerat pasal penganiayaan, satu tersangka kasus pencurian dan satu tersangka kekerasan terhadap anak.
Keenam tersangka tersebut adalah:
Tersangka Ardian Yosafet Xavier dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Kornelis Yohanes Tade alias Konis dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Tony P bin (Alm.) Partono dari Kejaksaan Negeri Prabumulih, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka Jimi Ardiansyah Ananda als Jimi bin Haryadi dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, yang disangka melanggar Pasal 76C KUHP jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Tersangka Hanan Fahlevi als Aan bin Suherman dari Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Silfester Balamau alias Feki dari Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) KUHP Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Pemberian penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ini dilakukan berdasarkan beberapa alasan. Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar pemberian penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice tersebut.
Alasan JAM-Pidum Setujui Penghentian Penuntutan
Alasan yang pertama ialah bahwa dalam kasus yang dialami telah dilaksanakan proses perdamaian, dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Selanjutnya, tersangka belum pernah dihukum alias baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Alasan berikutnya ialah bahwa ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun. Selanjutnya, tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
"Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar,"
tulis Kapuspenkum dalam Siaran Pers pada Selasa, 5 Maret 2024.
Selain itu, terdapat alasan lain yaitu karena pertimbangan sosiologis dan masyarakat merespon positif penghentian penuntutan tersebut.
tulis Kapuspenkum dalam Siaran Pers pada Selasa, 5 Maret 2024.
Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.
Enam Ajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan RJ Disetujui JAM-Pidum
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
