Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) mencatat capaian kinerja di bawah Kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, selama 100 hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024-20 Januari 2025.
Adapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PIDMIL terangkum sebagai berikut:
A. Direktorat Penindakan
Merujuk pada data penanganan perkara di JAM PIDMIL tahap Penyelidikan/Penyidikan dan jumlah kegiatan koordinasi pada Direktorat Penindakan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Penyelidikan: 1 (satu) perkara terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan lahan sekitar 50 Ha di Deli, Sumatera Utara, pada tahun anggaran 2014 s.d. 2015.
Dilakukan oleh beberapa oknum prajurit TNI di BP TWP AD dan Direktur PT Manggala Jaya Utama Sampali, serta dugaan adanya aliran dana TWP AD kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp53.900.000.000 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
2. Penyidikan: 1 (satu) perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit BRIguna tahun 2016 s.d. 2023.
Penyidikan pidana koneksitas yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Singgih Hartono dkk.
3. Kegiatan Koordinasi: 2 (dua) kegiatan terkait pelimpahan perkara dugaan suap dalam kegiatan pengeluaran barang-barang impor dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan supervisi penanganan perkara yang ditangani oleh Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
B. Direktorat Penuntutan
Sementara itu, Data Penanganan Perkara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer tahap Penuntutan dan Jumlah Kegiatan Koordinasi pada Direktorat Penuntutan adalah antara lain:
1. Penuntutan: 2 (dua) perkara yang terdiri dari Kegiatan Tahap 2 (penerimaan tersangka dan barang bukti) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit BRIguna tahun 2016 s.d. 2023.
2. Kegiatan Koordinasi: 3 (tiga) kegiatan, salah satunya terkait pemeriksaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun 2019 s.d. 2020 di Karawang, Subang, dan Purwakarta, Koordinasi dengan Ahli Hukum Pidana terkait penanganan perkara korupsi BRIguna tahun 2016 s.d. 2023, persiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan perkara koneksitas pada Mahkamah Agung.
C. Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi
Berkenaan dengan data penanganan perkara JAM PIDMIL tahap Eksekusi pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi, telah terlaksana 1 (satu) Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi perkara koneksitas di wilayah hukum Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera.
Pada kesempatan yang sama, Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi sampai dengan 20 Januari 2025 masih dalam tahap proses pengajuan Surat Perintah Tim Eksekutor (Kejaksaan dan TNI), sehingga belum ada perkara yang dieksekusi.
Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum.
- Sandy Adam Mahaputra
Adapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM-Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaJAM-Pidsus Kejaksaan RI juga menghimpun PNBP di akhir Desember 2024 bernilai ratusan miliar rupiah
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada empat kegiatan utama yang dijalankan JAM-Pidum Kejaksaan RI selama periode 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaSalah satu capaian JAM-Intelijen adalah pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) bernilai ratusan triliun.
Baca SelengkapnyaPenyelamatan Keuangan Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia periode Oktober-Januari 2025 sebesar Rp2 triliun.
Baca SelengkapnyaBadiklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin berupaya mendukung program prioritas pemerintah
Baca SelengkapnyaBPA Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki salah satu tugas utama mendukung program prioritas pemerintah
Baca SelengkapnyaKejaksaan RI juga menghimpun penerimaan negara berupa PNBP lebih dari Rp2 triliun
Baca SelengkapnyaPertemuan Jaksa Agung dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga membahas tentang pendampingan pengadaan barang dan jasa dari kementerian tersebut
Baca SelengkapnyaKejati Jatim telah memberikan persetujuan restorative justice terhadap 373 perkara selama tahun 2024
Baca SelengkapnyaKomisi Kejaksaan menyatakan bangga dengan gerak cepat tersebut.
Baca SelengkapnyaSebanyak 6 perkara tindak pidana khusus menjadi perhatian masyarakat sepanjang tahun 2024
Baca SelengkapnyaMenunjukkan upaya nyata dalam memberantas korupsi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaJelang penutupan tahun, Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers akhir tahun Capaian Kinerja Kejaksaan 2024*
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin dalam kunjungan kerja virtual mengapresiasi kerja keras insan Adhyaksa dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaKajati Sumsel mengingatkan para pejabat untuk bersama-sama berkomitmen menjadikan wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang berintegritas dan berprestasi
Baca SelengkapnyaJAM-Pidmil menuturkan Kejaksaan merupakan satu-satunya badan yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Baca SelengkapnyaWahyoedho menyampaikan bahwa dengan adanya JAM-Pidmil telah menguatkan relasi kelembagaan antara Kejaksaan dengan TNI di bidang penegakan hukum.
Baca SelengkapnyaKinerja Kejaksaan selama 10 tahun terakhir diapresiasi Presiden Joko Widodo dalam pidato jelang HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Gedung DPR RI.
Baca SelengkapnyaTotal sudah ada 534 posko Pemilu yang tersebar di sejumlah wilayah.
Baca SelengkapnyaSingle Prosecution System dan Advocaat Generaal menjadi penguatan peran Kejaksaan dalam RPJP Nasional 2025 – 2045
Baca SelengkapnyaTahun ini merupakan tahun transisi peringatan HBA.
Baca SelengkapnyaSecara khusus, Jaksa Agung meminta untuk dilakukan pelaporan progres pelaksanaan rekomendasi tersebut secara berkala.
Baca SelengkapnyaPenghargaan dan pin emas diberikan karena dinilai berhasil memberantas mafia tanah dan penanganan kasus pertanahan di wilayah hukum masing-masing
Baca SelengkapnyaSalah satu pencapaian penting adalah upaya penyelesaian aset BLBI dengan nilai pemulihan mencapai Rp41 triliun
Baca Selengkapnya