Maka negara sesungguhnya mempunyai kewajiban untuk mengakui, menjamin, dan melindungi warga negaranya dalam hal kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sistem peradilan berbasis perlindungan hukum (korban) dan keadilan merupakan sebuah sistem beracara di pengadilan yang didasari dan dijiwai oleh semangat untuk membantu pencari keadilan agar berhasil memperoleh keadilan, menyelamatkan mereka dari kegagalan memperoleh keadilan atau memperoleh keadilan secara tidak halal, dan memberi apa yang dibutuhkan pihak-pihak yang terkait dalam perkara, meskipun yang bersangkutan tidak meminta atau tidak mengetahui atau bahkan mungkin tidak menghendaki. 

Demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata, sesuai amanat Konstitusi 1945 dan KUHAP, Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum hadir mewakili negara untuk melakukan penuntuntan terhadap pelaku tindak pidana.

Untuk dapat mewujudkan visi sistem peradilan, yakni terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu dibangun sistem peradilan yang dapat mengantarkan semua pihak kepada tujuan tersebut.

Sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan merupakan misi proses peradilan untuk mewujudkan visi demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kami sangat menyayangkan bekaitan dengan penangan perkara Ronald Tannur. Visi dan misi penegakan hukum di antara para aparat penegak hukum belum terwujud sepenuhnya sehingga terdapat perbedaan sudut pandang yang mengakibatkan terdakwa bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menghadapi hal ini tentu kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan upaya hukum Luar Biasa yaitu akan mengajukan Kasasi demi menjamin adanya kepastian hukum bagi korban dan keluarganya karena JPU sudah melaksanakan penuntutan secara profesional dan proporsional dengan membuat dakwaan secara berlapis dengan menerapkan Pasal 338 KUHP atau 351 ayat (3) KUHP atau 359 KUHP atau 351 ayat (1) KUHP.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum berpegang kepada regulasi atau aturan-aturan hukum yang berlaku untuk memidanakan orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dengan penerapan dasar keadilan dalam sistem peradilan pidana sebagai instrumen dasar proses penemuan fakta di persidangan yang harus dilakukan secara adil dan patut bagi semua pihak.

Untuk memenuhi hak-hak korban, dalam tuntutannya pun JPU menuntut membebankan kepada terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp263.673.000,- dan jika tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan serta merampas kendaraan kijang Innova Reborn yang dipergunakan terdakwa untuk dilakukan lelang umum dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran restitusi kepada ahli waris korban.