Better experience in portrait mode.

Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Bin) R Narendra Jatna memberikan 4 arahan stragis kepada Satuan Kerja (Satker) di seluruh Indonesia dalam Musyawarah Perencanangan Pembangunan Nasional (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2025 di Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.

Keempat arahan strategis itu adalah memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), keakuratan dalam penyusunan kebutuhan riil Satker, serta diferensiasi perlakuan terhadap sumber pembiayaan kegiatan di lingkungan Kejaksaan RI.  
 

Plt JAM Pembinaan R Narendra Jatna menyampaikan arahan strategis dan pokok Kejaksaan dalam Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2025

Plt JAM-Bin menjelaskan peran APIP bukanlah penegak disiplin melainkan sebagai konsultan, katalisator, reviewer, dan penjamin mutu. Dengan fungsi tersebut, pengawasan oleh APIP harus difokuskan pada pencegahan dan mitigasi risiko, bukan semata mencari temuan kesalahan. 

“Peran APIP adalah menegakkan kepatuhan dan menjadi mitra strategis dalam pengembangan kualitas organisasi, bukan untuk mencari-cari kesalahan,”
ujar Plt JAM-Bin dalam Musrenbang Kejaksaan Tahun 2025 yang digelar secara luring dan daring itu.

Kejaksaan.go.id

Selain menyinggung peran APIP, Plt JAM-Bin juga mengingatkan Satker untuk memperhitungkan kebutuhan rill secara akurat dan konsisten melalui jalur struktural yakni dari Kejaksaan Negeri (Kejari) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) hingga akhirnya ke tingkat pusat.

Dengan sistem tersebut, Plt JAM-BIN mengingatkan agar tidak terjadi pemutusan informasi yang menyebabkan kebutuhan penting di daerah tidak tercatat dalam perencanaan pusat.

Musrenbang 2025 diketahui menjadi forum penting dalam menyusun prioritas dan kebijakan anggaran yang akuntabel, responsif, dan berorientasi hasil.

Arahan Pokok Kejaksaan

Selain 4 arahan strategis, Plt. JAM-Bin juga menyampaikan sejumlah arahan pokok yang harus menjadi perhatian dan pedoman seluruh Satker Kejaksaan.

Arahan Pokok Kejaksaan

Dalam arahan pokok terkait diferensiasi perlakuan sumber Pembiayaan, Plt. JAM-Bin menjelaskan bahwa penggunaan Rupiah Murni (RM) berbeda dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Penerimaan Negara BUkan Pajak (PNBP).

Untuk SBSN dan PNBP, kegiatan yang direncanakan Satker harus selesai dalam satu tahun anggaran dan langsung dapat digunakan. Dengan ketentuan ini, seluruh Satker diminta dapat memastikan progres pekerjaan berjalan tepat waktu.

Terkait pemanfaatan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), Plt JAM-BIN mengungkapkan Kejaksaan telah memiliki 52 jenis SBKK untuk bidang pengawasan, intelijen, pidana khusus, dan pidana umum. Plt. JAM-Bin mendorong agar bidang-bidang lain segera menyusun SBKK dengan berkoordinasi bersama Biro Perencanaan.

Arahan pokok lain yang disampaikan JAM-Bin adalah inovasi layanan melalui BLU yang baru pertama kali dimiliki Kejaksaan. 

Pada bagian lain, Plt JAM-Bin juga menyampaikan bahwa oerubahan kebutuhan anggaran dalam tahun berjalan tetap dapat dicatat tetapi dibahas dalam forum terpisah. Pembahasan akan dilakukan saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) akhir Semester I dan sebelum penyusunan pidato kenegaraan Presiden. 

Leader Statistik Kriminal Nasional

Selain arahan terkait perencanaan program dan pembiayaan, Plt JAM-Bin dalam juga menyampaikan arahan kepada seluruh Satker untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru tanpa mekanisme resmi

Leader Statistik Kriminal Nasional

Seluruh pengembangan aplikasi harus sesuai mekanisme Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melalui Komite IT dan clearance dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

Masih terterkait aplikasi, Plt JAM-Bin meminta dilakukan percepatan penguatan ARSYS serta didaftarkan sebagai aplikasi umum nasional agar dapat digunakan oleh pemangku kepentingan di luar Kejaksaan.

Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2025 dibuka secara resmi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rabu, 4 Juni 2025

Dalam arahan pokok terakhir, Plt JAM-Bin menyampaikan bahwa Kejaksaan akan mengambil peran utama sekaligus didorong menjadi leader Statistik Kriminal Indonesia.

Selama ini Kejaksaan terlalu fokus ke dalam (inward looking) dan kini saatnya mengambil pendekatan outward looking dengan cakupan nasional.

Dengan arahan strategis dan pokok tersebut, Plt. JAM-Bin mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk memperkuat kolaborasi, mempercepat eksekusi program, dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam seluruh aspek pelaksanaan tugas.

Pengarahan Plt JAM-Bin sekaligus menjadi pendorong semangat dan panduan kerja dalam menyusun langkah-langkah strategis Kejaksaan menyongsong Tahun Anggaran 2025.

Penyidik Kejagung Periksa Managing Director PT Sritex Terkait Perkara Pemberian Kredit Bank
Penyidik Kejagung Periksa Managing Director PT Sritex Terkait Perkara Pemberian Kredit Bank Kamis, 31 Jul 2025 20:20 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Minyak Mentah, Kejaksaan Periksa Mantan Dirut PT KPI dan Direktur Pertamina
Perkara Minyak Mentah, Kejaksaan Periksa Mantan Dirut PT KPI dan Direktur Pertamina Kamis, 31 Jul 2025 18:18 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Digitalisasi Pendidikan, Kapuspenkum Pastikan Red Notice untuk Tersangka JT Segera Terbit
Perkara Digitalisasi Pendidikan, Kapuspenkum Pastikan Red Notice untuk Tersangka JT Segera Terbit Kamis, 31 Jul 2025 15:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jalani Pemeriksaan di Kejagung, Kejati Bengkulu Tetapkan Tersangka ke-8 Kasus Pertambangan Batu Bara
Jalani Pemeriksaan di Kejagung, Kejati Bengkulu Tetapkan Tersangka ke-8 Kasus Pertambangan Batu Bara Kamis, 31 Jul 2025 12:50 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Setujui Perkara Narkotika dari Kejari Sanggau Diselesaikan Lewat Restorative Justice
JAM-Pidum Setujui Perkara Narkotika dari Kejari Sanggau Diselesaikan Lewat Restorative Justice Kamis, 31 Jul 2025 09:30 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Pemberian Kredit PT Sritex, Kejagung Periksa 13 Orang Saksi
Perkara Pemberian Kredit PT Sritex, Kejagung Periksa 13 Orang Saksi Kamis, 31 Jul 2025 07:48 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menyetujui 6 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Penggelapan Buat Uang Kuliah Adik
JAM-Pidum Menyetujui 6 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Penggelapan Buat Uang Kuliah Adik Rabu, 30 Jul 2025 21:14 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Mantan Direktur SDM PT Pertamina Sebagai Saksi Perkara Korupsi Minyak Mentah
Kejagung Periksa Mantan Direktur SDM PT Pertamina Sebagai Saksi Perkara Korupsi Minyak Mentah Rabu, 30 Jul 2025 20:00 WIB

Baca Selengkapnya
JAM DATUN dan Perum Peruri Jalin Kerja Sama Perkuat Kerja Sama Hukum dan Kepatuhan Bisnis
JAM DATUN dan Perum Peruri Jalin Kerja Sama Perkuat Kerja Sama Hukum dan Kepatuhan Bisnis Rabu, 30 Jul 2025 17:33 WIB

Baca Selengkapnya
JAM DATUN Kejagung dan PT PNM Jalin Kerja Sama Hukum untuk Perkuat Mitigasi Risiko dan Kepatuhan
JAM DATUN Kejagung dan PT PNM Jalin Kerja Sama Hukum untuk Perkuat Mitigasi Risiko dan Kepatuhan Rabu, 30 Jul 2025 12:48 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Perkuat Pengawasan Dana Desa Lewat Teknologi dan Kolaborasi Jaga Desa di Jawa Barat
Kejaksaan RI Perkuat Pengawasan Dana Desa Lewat Teknologi dan Kolaborasi Jaga Desa di Jawa Barat Rabu, 30 Jul 2025 10:21 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Periksa Saksi PT Direktur Berau Coal dan PT Thiess Contractor
Perkara Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Periksa Saksi PT Direktur Berau Coal dan PT Thiess Contractor Rabu, 30 Jul 2025 07:45 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Pemberian Kredit PT Sritex, Penyidik Kejagung Periksa 16 Orang Saksi
Perkara Pemberian Kredit PT Sritex, Penyidik Kejagung Periksa 16 Orang Saksi Selasa, 29 Jul 2025 23:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Perkara Tol Japek Korporasi
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Perkara Tol Japek Korporasi Selasa, 29 Jul 2025 21:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Sepupu Tersangka ZR Sebagai Saksi Terkait Perkara Korupsi dan TPPU
Kejagung Periksa Sepupu Tersangka ZR Sebagai Saksi Terkait Perkara Korupsi dan TPPU Selasa, 29 Jul 2025 20:10 WIB

Baca Selengkapnya
4 Sektor Vital yang Menjadi Fokus Desk Pencegahan Korupsi
4 Sektor Vital yang Menjadi Fokus Desk Pencegahan Korupsi Selasa, 29 Jul 2025 15:47 WIB

Baca Selengkapnya
Bernilai Ekonomi Besar, Desk Koordinasi PPDN Inventarisasi Peluang Penanganan Hasil Tambang Terbengkalai
Bernilai Ekonomi Besar, Desk Koordinasi PPDN Inventarisasi Peluang Penanganan Hasil Tambang Terbengkalai Selasa, 29 Jul 2025 14:40 WIB

Baca Selengkapnya
Potensi Devisa Rp1,4 Triliun, Desk Koordinasi PPDN Resmikan Proyek Pemanfaatan 5 Juta Stockpile Bauksit di Bintan
Potensi Devisa Rp1,4 Triliun, Desk Koordinasi PPDN Resmikan Proyek Pemanfaatan 5 Juta Stockpile Bauksit di Bintan Selasa, 29 Jul 2025 13:35 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Bengkulu Tetapkan 2 Tersangka Baru Perkara Pertambangan Baru Bara
Kejati Bengkulu Tetapkan 2 Tersangka Baru Perkara Pertambangan Baru Bara Selasa, 29 Jul 2025 11:29 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 9 Saksi Terkait Perkara Pemberian Kredit PT Sritex
Kejagung Periksa 9 Saksi Terkait Perkara Pemberian Kredit PT Sritex Selasa, 29 Jul 2025 07:01 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Kembali Periksa Saksi Mantan Dirut Nicke Widyawati
Perkara Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Kembali Periksa Saksi Mantan Dirut Nicke Widyawati Senin, 28 Jul 2025 23:07 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justive Perkara Narkotika
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justive Perkara Narkotika Senin, 28 Jul 2025 18:35 WIB

Baca Selengkapnya
Puspenkum Kejagung Terima Kunjungan Studi  SMAN 46 Jakarta, Pelajar Penasaran Tantangan jadi Jaksa
Puspenkum Kejagung Terima Kunjungan Studi SMAN 46 Jakarta, Pelajar Penasaran Tantangan jadi Jaksa Senin, 28 Jul 2025 17:24 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Periksa 7 Orang Saksi Terkait Perkara Pemberian Kredit PT Sritex
Kejaksaan Periksa 7 Orang Saksi Terkait Perkara Pemberian Kredit PT Sritex Sabtu, 26 Jul 2025 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Minyak Mentah PT Pertamina, Kejaksaan Periksa Saksi 2 Direksi PT Pertamina International Shipping
Perkara Minyak Mentah PT Pertamina, Kejaksaan Periksa Saksi 2 Direksi PT Pertamina International Shipping Jumat, 25 Jul 2025 18:30 WIB

Baca Selengkapnya