

Upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus dihadirkan di lingkungan Kejaksaan RI. Terbaru, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Peresmian WBK dan WBBM itu dilangsungkan dalam apel pencanangan yang digelar di Menara Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Senin 24 Maret 2025.
Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas oleh seluruh jajaran di lingkungan JAM PIDMIL sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. M. Ali Ridho dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan langkah nyata dalam memastikan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Zona Integritas adalah tatanan sistem pengelolaan organisasi yang mempromosikan nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi,” tegasnya.
Menurut JAM-Pidmil, pencanangan WBK dan WBBM ini merupakan bentuk keseriusan JAM PIDMIL dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kita menegaskan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab. Integritas bukan hanya sekadar kata, tetapi harus diwujudkan dalam setiap tindakan dan keputusan,” imbuh JAM-Pidmil.
Dengan pencanangan ini, JAM-Pidmil mengajak seluruh jajaran di lingkungan JAM PIDMIL untuk mendukung dan mengimplementasikan zona integritas ini dalam setiap aspek pekerjaan.
Kejaksaan.go.id
Lebih jauh, JAM-Pidmil berharap pencanangan WBK dan WBBM ini akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme di lingkungan JAM PIDMIL.
“Semoga acara ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” tutupnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan JAM PIDMIL serta seluruh pegawai yang berkomitmen dalam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang bersih dan melayani.
Lahan ratusan ribu hektare itu selanjutnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma, BUMN sektor perkebunan
Baca SelengkapnyaSalah satu saksi yang diperiksa adalah Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak berinisial GRJ
Baca SelengkapnyaSinergi solid ini berhasil menyelamatkan aset tanah seluas 485.030 meter persegi
Baca SelengkapnyaJaksa Agung mengingatkan ada 3 nilai penting dalam puasa yang bisa diterapkan para Jaksa dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaSelain bersilaturahmi, pertemuan Jaksa Agung dan Kepala BGN tersebut juga dalam rangka berkonsultasi terkait pendampingan program gizi nasional yang akan dijalankan lembaga tersebut.
Baca SelengkapnyaSelain penganiayaan, perkara yang diselesaikan melalui restorative justice juga terkait pencurian, penggelapan jabatan, hingga penadahan
Baca SelengkapnyaJaksa Agung menegaskan kerja sama antara Kejagung dan MUI dalam mengatasi permasalahan narkoba sangat penting
Baca SelengkapnyaTim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi terkait perkara impor gula
Baca SelengkapnyaBazar Ramadan 2025 g bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi para pegawai Kejaksaan Agung melalui persediaan Sembako dengan harga terjangkau.
Baca SelengkapnyaDesa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi penggerak utama pembangunan itu sendiri.
Baca SelengkapnyaPengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Baca SelengkapnyaJaksa Penyidik JAM PIDSUS Kejagung sebelumnya telah menahan salah satu direksi PT Makassar Tenne berinisial TSEP.
Baca Selengkapnyapemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaKedua belas perkara yang disetujui tersebut berasal dari permohonan 10 Kejaksaan Negeri dengan 14 orang tersangka.
Baca SelengkapnyaEdukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaRegulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id